30 November 2012

Eksplorasi Ide: MENYAMBUT RUU KAMNAS



oleh: abul gyafansa

Sepanjang tahun 2012, setidaknya 16 konflik antar warga pecah di Indonesia, dan merenggut korban jiwa. Yang terbaru adalah tawuran antar kampung di Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Sabtu (3/11) lalu yang menewaskan satu warga.

Sebelumnya, bentrokan antar warga meledak di Lampung Selatan antara 27-29 Oktober yang menewaskan 17 orang dan memicu sentimen anti pendatang, khususnya dari Bali. Di hari terakhir kerusuhan Lampung, bentrokan antarwarga meledak di Sorong Papua yang menyebabkan lima rumah warga di Kompleks Klademak II Pantai hangus terbakar. Sepekan sebelumnya konflik antar warga pecah di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku yang menyebabkan sejumlah warga dan polisi terluka. Sebulan sebelumnya, warga di dua desa di Kecamatan Adonara Timur meletus konflik karena sengketa tanah ulayat. Satu tewas dan lima orang terluka dalam peristiwa itu.

Disusul kerusuhan antar warga serta muncul pula isu teroris di Palu, Sulawesi tengah yang memakan 2 aparat kepolisian tewas. Juga beberapa peristiwa penyergapan aparat kepolisian terhadap tersangka gembong teroris di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta (SH news CO).

Jika kita mencoba kembali membuka lembaran peristiwa di tanah air ini, sebelum munculnya berbagai konflik tersebut di atas, maka kita akan melihat berbagai macam gerakan rakyat dan mahasiswa (pemogokan,blokir jalan) dalam mememerangi kebijakan pemerintah yang dianggap sangat tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat, mulai dari aksi demonstrasi mahasiswa dalam menolak rencana kenaikan BBM 2011, gerakan buruh yang menuntut pencabutan system kerja kontrak&Outsorching, menolak politik upah murah dan tuntutan kenaikan upah, serta gerakan kaum tani dalam mempertahankan tanahnya, dan masih banyak lagi gerakan-gerakan rakyat lainnya yang tersebar di berbagai pelosok daerah dari sabang sampai merauke.

Gerakan rakyat ini adalah gerakan yang sangat 'memigrenkan' kepala para pengusaha dan penguasa di Indonesia, maupun investor asing yang hendak meraup keuntungan sebesar-besarnya (logika dasar kapitalisme), sehingga tentunya, pengusaha dan penguasa--yang gemar berdansa bersama di atas kemiskinan rakyat (buruh, tani dan mahasiswa)--dalam relasi sosial kapitalisme, sedang terus-terusan berupaya mencari cara untuk membungkam dan menyapu bersih gerakan rakyat demi keuntungan/profit, dan semua itu pasti mereka lakukan dan telah menjadi takdir sejarah secara continue dalam masyarakat berkelas.  Upaya-upaya yang mereka lakukan pun tentunya sangatlah terorganisir, dan di topang oleh Negara--dalam hal ini institusi kepolisian dan militer--tanpa harus meninggalkan kesan kediktatoran, sehingga penting untuk menyiasati pelegalan represifitas mereka terhadap gerakan rakyat di tanah air ini.  

Tentunya, agar kekerasan, intimidasi, dan represifitas terhadap gerakan-gerakan rakyat tersebut menjadi kewajiban, maka perlulah ia (hukum/UU) dilahirkan menjadi seperangkat perundang-undangan yang legitimatif, yang tercermin dalam UU intelijen, UU PKS, RUU KAMNAS dan ORMAS.  Namun seperti yang telah saya ungkapkan di atas bahwa, untuk menjaga kesan kediktatoran di mata publik maka separangkat undang-undang yang anti demokrasi itu harus memiliki alasan untuk dilegalkan, tanpa peduli berapa korban jiwa yang harus direngutnya, berapa anak yang akan menjadi piatu dan suami/istri menanggung beban hidup anak-anaknya, pengadu-dombaan warga menjadi sesuatu yang bukan mustahil dilakukan oleh Negara (baca dalang di balik kerusuhan) seperti peristiwa pada bab awal tulisan ini, toh, kalaupun undang–undang anti demokrasi itu berhasil disahkan, selain digunakan untuk menghajar gerakan perlawanan rakyat yang menghambat akumulasi modal sebagai tujuan utamanya itu, ia juga bisa digunakan untuk kembali men-stabilkan kerusuhan antar warga tersebut (tentunya tentara sudah  memiliki banyak praktik pengalaman pada masa orde baru!) 

Itulah yang dikisah-kisahkan dan direka-reka oleh negara, seperti yang sering kita jumpai pada kisah-kisah dalam majalah 'Bobo', yang memang tujuannya adalah untuk menina-bobokan anak-anak, namun, bukan untuk  kalangan orang dewasa, hanya saja sedikit berbeda dalam penyajianya, kalau dalam majalah 'Bobo', kita menjumpai judul-judul seperti Harimau Vs Kancil, maka lain halnya dengan kisah yang disajikan oleh Negara, ia lebih ekstrim, letak perbedaannya selain pada judulnya yang ekstrim, juga pada kenyataan peristiwanya sebab, kejadian tersebut memang nyata seperti harimau memangsa si kancil, namun, kebohongannya terletak pada stigma yang dibangun oleh konflik horizon tersebut, yang seakan-akan bahwa dalam kenyataannya ormas-ormas telah di tunggangi oleh ideologi-ideologi sesat seperti marxsisme dan gerakan-gerakan islam yang gemar berbuat keonaran dsb. Sehingga kiranya diperlukan  Negara melalui lembaga militer dalam hal ini TNI ikut serta dalam pengamanan dan pengauditan ormas-ormas yang ada seperti Serikat-serikat buruh, tani dan organisasi mahasiswa yang dianggap radikal, hal ini terlihat lucu sebab Negara yang katanya demokratis melarang warganya untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga benar apa yang di katakan oleh bung pram di Negara yang kapitalistis mempertanyakan kemiskinan adalah tindakan yang makar.

Negara ini seharusnya adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang terpotret dalam kehidupan masyarakat kelas bawah, bukan hanya sekedar karena mereka memiliki kesamaan pola hidup yang sama miskinnya, yang membuat mereka saling welas asih satu sama lainnya, tapi memang ada beberapa sisa-sisa rekaman budaya yang baik, yang mengajari mereka, ya, setidaknya sebelum semuanya habis tergusur oleh egoisme pasar, warisan budaya ala kapitalisme, namun berseberangan dengan itu, kita menyaksikan berbagai bentuk kekejian, baik oleh aparatus Negara, polisi dan tentara, juga antar sesama warga yang sebenarnya mereka terpaksa melakukannya karena desakan ekonomi dari sebuah siklus tatanan sosial ekonomi yang pincang dan tidak balance ini. Tercatat di sepanjang tahun 2011–2012, 664 korban yang mengalami kekerasan fisik, dan ratusan orang tewas, peristiwa ini terjadi sebelum disahkannya RUU KAMNAS, dan bagaimanakah nasib rakyat setelah RUU Kamnas ini disahkan? Mari kita sedikit jujur dalam membayangkannya, dan sesekali pula membayangkan sosok berotot yang pada tangan kanannya memegang senjata dan pada tangan kirinya menggenggam jilidan UU KAMNAS, semoga tak menyeramkan bagi kaum buruh, tani, rakyat miskin dan mahasiswa. Kalau hanya untuk legitimasi pengesahannya saja para badut Negara telah tega untuk memprovakasi warganya agar saling membunuh satu sama lain, apakah masih pantas badut-badut brengsek itu kita jadikan tauladan dan pemimpin kita? Sekali lagi, marilah kita jujur menyikapinya.

Dalam konsepsi teoritik, hukum, budaya, politik adalah suprastruktur yang selalu lahir mewakili kepentingan orang-orang yang berkuasa pada basis struktur, di Indonesia, basis struktur dalam tatanan sosial ekonominya dikuasai oleh para kapitalis, sehingga wajarlah kiranya kalau undang-undang Kamnas itu terkesan dipaksakan kendatipun dalam perjalanannya menjumpai berbagai macam kritikan dari berbagai elemen, tapi perihal UU kamnas adalah injeksi untuk mengobati migren para pengusaha/kapitalis dan penguasa negeri badut ini, karena “pada Negeri dengan penduduknya yang kekanak-kanankan dengan penguasanya yang pongah dan manja ini, hasil sosial yang paling sah hanya penindasan" (Pram)

Dari ulasan yang singkat di atas, nyatalah kiranya bahwa migren yang dialami penguasa dan pengusaha sudah semakin akut oleh munculnya gerakan perlawanan rakyat yang berimplikasi pada penghambatan akumulasi modal, yang memaksa mereka untuk membuat sejarah kerusuhan antar warga di negerinya sendiri, tanpa peduli seberapa banyak darah dan air mata yang mengalir, tanpa peduli seberapa besar terror yang mereka hadirkan, dan tanpa peduli seberapa ketakutan yang mereka tanamkan.

Anaku ketika kelak kau temukan tubuh ayahmu kaku di tepi jalanan tersenyumlah, sebab ayah tak mati, ayah hidup dalam keberanianmu memilih kebenaran, ayah setia menjadi kekasih dalam pemberontakanmu dan ayah menjadi saksi dari getir dan lantangnya teriakanmu.

Jangan menangis anakku, sebab ayah tak sedikitpun merasa kesakitan, dan darah  yang mengalir dari kubangan peluru di tubuh ayah kelak akan menjadi cemeti untuk mengusir ketakutanmu.

Berjuanglah anaku sebab kau adalah matahariku, yang kelak akan menerangi sisi gelap negeri ini.

(baca juga kapitalisme–neoliberalisme, dalang di balik teroris, sejarah kelas-kelas sosial, dan ringkasan RUU kamnas pada blogspot PEMBEBASAN).

25 November 2012

Surat dukungan PPR terhadap Kongres Rakyat di Mamuju, Sulbar.














Salam Perlawanan!!
Hidup Rakyat Yang Berjuang!!

Kepada kawan-kawanku yang sedang melakukan kongres rakyat;
Sebelumnya, kami dari Partai Pembebasan Rakyat, menunduk hormat atas semangat dan perjuangan kawan-kawan di Mamuju, Sulbar. Sebelumnya, jangan khawatir, kami bukanlah partai parlemen, kamipun menolak setiap pemilu yang bagi kami pemilu adalah ajang tipu daya elite politik. Kami adalah organisasi gerakan yang meyakini bahwa perubahan nasib rakyat hanya ada di tangan proletariat/rakyat miskin dengan gerakan massa. Persatuan Rakyatlah yang seharusnya mengambil alih kekuasaan.

Kini, kita membutuhkan sebanyak-banyaknya tenaga penggerak perubahan. Kita, rakyat sendirilah yang bisa merubah situasi dan nasibnya. Tentu kita ingat, sejarah bangsa kita adalah sejarah pergolakan dan perlawanan rakyat. Kebebasan politik dan kemerdekaan yang telah kita raih adalah berkat persatuan rakyat dalam mengolah tenaganya untuk mendorong perubahan nasib. Tahun-tahun 1945, 1978, 1998 adalah tahun perlawanan rakyat untuk menegakkan kembali derajatnya bahwa rakyat miskin sekalipun punya harga diri. Meski kini, kita juga merasakan bahwa kemerdekaan lambat laun mulai ditarik kembali dari tangan rakyat, kebebasan politik dan kesejahteraan lambat laun dihambat oleh kekuasaan. Benar bahwa kita kini tidak berhadapan langsung dengan penjajahan dari luar, akan tetapi, kita sedang berhadapan dengan kekuatan elite politik/kekuasaan dalam negeri dimana mereka lebih senang membela kaum kaya yang memiliki banyak modal ketimbang berdiri di tengah kesakitan rakyat. Kita sedang berhadapan dengan kekuasaan yang haus akan keuntungan pribadi, kita diperhadapkan dengan pengusaha-pengusaha perkebunan yang tamak, kita berhadapan dengan para pemilik pabrik yang kikir, dengan para tuan tanah rakus, dan tentunya kita juga dipaksa berhadapan oleh militer dan preman yang bisa mereka bayar untuk mengamankan kekayaan mereka. Lalu, semuanya didukung oleh pemerintahan zalim yang sedang berkuasa.

Kawan-kawanku,
Tahukah bahwa mereka, orang-orang kaya yang rakus itu, sedikit jumlahnya ketimbang jumlah total rakyat miskin di negeri ini. Hanya terdapat 40 orang super kaya yang mengendalikan Negara dan membuat aturan-aturan, menentukan hukum, mengatur produksi, hingga mereka bisa mengatur kapan kita hidup dan kapan kita mati. Kawan-kawan peserta kongres, kemiskinan dan penindasan yang dirasakan rakyat bukanlah takdir, karena kemiskinan dan penindasan yang kita dapatkan adalah ulah manusia, maka, jangan pernah menganggap itu tidak bias dirubah. Tentunya, Tuhan itu penuh kasih dan penyayang, dan Tuhan pun mengajarkan pada kita untuk melawan kezaliman, kesewenang-wenangan, melawan perbudakan manusia atas manusia lain.

Kawan-kawanku,
Hingga detik ini, kita sedang dikepung oleh minoritas penguasa. Mereka menjual segala kekayaan Negara kepada siapapun yang mau membelinya. 85,4% perusahaan asing menguasai Minyak dan Gas, 50% saham perbankan nasional dikuasai asing, 70% pasar saham dikuasai mereka. Dan tak kalah berbahaya juga adalah kaum kaya dalam negeri, mereka bekerjasama dengan kaum pemodal dari luar negeri dan pemerintahan, mengeruk kekayaan alam kita hingga rakyat generasi sekarang tidak mendapatkan apa-apa, apalagi anak cucu kita. Sebut saja perusahaan AS bernama Freeport, yang sejak tahun 1967 oleh Soeharto diijinkan merampok kekayaan tanah Papua dengan keuntungan 620 juta dolar tiap bulannya. Dengan keuntungan sebesar itu, apakah rakyat Papua sejahtera? SAMA SEKALI TIDAK!! Rakyat Papua justru sengsara, bahkan mereka dibantai karena keberadaan perusahaan tersebut merusak adat, merusak alam yang masih digunakan oleh rakyat. Sebut lagi perusahaan raksasa bernama Exxon Mobile Oil, Newmont, Total, Rio Tinto, Medco, dan masih banyak lagi. Dan sekali lagi, pemerintahan kita mengijinkan mereka beroperasi bahkan para pengusaha dalam negeri membantu melapangkan jalannya perampokan sumber daya alam.

Mereka lebih suka membangun jembatan raksasa, jalan TOL, bandara, pabrik/industri dengan mengorbankan tanah rakyat. Mereka lebih senang berproduksi yang tidak dibutuhkan rakyat miskin, pembangunan yang tidak ada manfaatnya langsung terhadap rakyat. Semakin berkuasa, semakin kaya, semakin rendah kadar kemanusiaannya, semakin berani mengorbankan hak rakyat.

Kawan-kawanku yang bersemangat,
Di berita TV, Koran cetak, media online, radio-radio, seminar para ahli, kementerian dan pidato presiden, menyatakan bahwa keadaan ekonomi Indonesia meningkat, inflasi terkendali, pengangguran menurun. Semua isinya menyatakan bahwa: ekonomi kita baik-baik saja, rakyat makin sejahtera. Kawan-kawanku, kita harusberhati-hati, kita sedang dijejali data-data yang tidak sesuai realita, diberi cerita tentang mitos kesejahteraan, rakyat hidup di atas tipuan propaganda data-data, angka-angka. Bagaimana mungkin kemiskinan dan kesengsaraan rakyat hanya dihitung dengan angka, sedangkan pengangguran dan kemiskinan jutaan jumlahnya. Jika kawan-kawan tahu, standar pemerintah dalam menyebut rakyat miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan di bawah 540.000 per bulan. Artinya, jika rakyat yang memiliki pendapatan di atas 540.000 per bulan itu dikatakan oleh pemerintah sebagai warga kelas menengah ke atas. Itulah politik data yang dipakai untuk menipu kita. Bukan pendapatan rakyatnya yang ditambah, tetapi, penentuan standar pendapatan rakyat yang diturunkan.

Kawan-kawanku seperjuangan,
Tentunya kita sudah sadar siapa yang akan kita hadapi, siapa musuh rakyat, dan siapa kawan juang bagi rakyat miskin. Di Jakarta, kawan-kawan buruh masih terus mengobarkan perlawanan menuntut upah yang sesuai bagi standar kehidupan, bayangkan, untuk memperjuangkan hidup yang standar/pas-pasan saja membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan pengorbanan yang banyak, dan membutuhkan lebih banyak lagi kaum buruh untuk melawan. Maka, kuncinya adalah: PERSATUAN. Kenapa butuh persatuan? Karena kita sadar, kekuatan kita kecil jika tidak bersatu, karena kita menghadapi musuh yang memiliki kekayaan, senjata dan kekuasaan.

Perjuangan kawan-kawan di Mamuju akan kami sebarkan ke seluruh organisasi rakyat yang sedang melakukan perlawanan yang sama. Agar menjadi semangat,menjadi inspirasi dan yang terpenting adalah: Perjuangan kawan-kawan di Mamuju terhubung dengan perlawanan kawan-kawan di Jakarta, Surabaya, Medan, Kalimantan, Jogjakarta, Sinjai, Makasar, Papua, Bekasi, Tangerang, Karawang, Batam. Kenapa kita harus menyatukan perlawanan? Agar kekuatan kita tumbuh membesar, agar serangan kita terpusat, karena musuh kita adalah satu.

Kawan-kawanku,
Untuk penutup surat ini, kami sangat mendukung atas apa yang sedang kawan-kawan kerjakan. Harapan kami, perjuangan dan perlawanan kawan-kawan di Mamuju bisa segera disatukan dengan perlawanan kaum buruh dan mahasiswa di seluruh daerah.

Terimakasih sudah diberikan waktu untuk dibacakannya surat solidaritas dan dukungan dari kami pada kongres ini. Sekali lagi, kami menunduk hormat atas semangat dan perjuangan kawan-kawan di Mamuju.

Hidup rakyat!
Hidup kaum tani
Hidup buruh!
Hidup persatuan rakyat!

Salam perlawanan!



Jakarta, 15 November 2012



Surya Anta;
Juru bicara Partai Pembebasan Rakyat.

Tehnik Orasi.




Oleh: barrapravda


Kenapa harus ber-agitasi dan propaganda?

1.    Propaganda sosialisme--yang meluas & cerdik--dan serangan reguler (mobilisasi politik) memiliki keampuhan menuntun massa agar memiliki upaya--dengan berani--untuk membebaskan diri dari hal yang selama ini dikira sudah 'mapan', yaitu alienasi manusia oleh kapitalisme yang menjadikan manusia secara 'sukarela' menafkahkan kesadaran dan kerjanya pada doktrin borjuis/penindas [hegemoni palsu]

2.    Melalui seni grafis & sastra, agitasi & propaganda, mempertemukan estetika futurisme dan revolusi. Bahan-bahan atau materialnya dari: kondisi sosial dan teknologi yang ada (basis produksi), dipertemukan dengan dialektika politik (gerakan sosial revolusioner), menghasilkan gambaran (futurisme) dari masa depan sejarah umat manusia. Sejarah umat manusia yang diretasnya setahap-demi setahap menuju kehendak sosialisme.



Sebelum mengerti bagaimana berorasi yang bagus, kita harus memahami dahulu apa itu orasi dan tujuan dari orasi. Orasi, merupakan salah satu metode untuk berpropaganda, meyakinkan massa luas ttg gagasan kita (pembebasan nasional utk sosialisme). Diterima atau tidaknya gagasan kita, bisa dilihat dlm 2 hal: 1. Orientasi kesadaran (perspektif ideology). 2. Tindakan politik.

Dalam literature bahasa Indonesia, Orasi adalah sebuah pidato formal, atau komunikasi oral formal yang disampaikan kepada khalayak ramai. Orasi bermacam-macam, ceramah merupakan salah satu bagian dari orasi, pidato, kultum, bahkan puisi merupakan bagian dari orasi, tetapi saat ini kata orasi mengalami penyempitan makna dan terkesan bermakna peyorasi, orasi dikenal di kalangan umum sebagai bentuk ungkapan melalui verbal yang disampaikan pada khalayak umum dan memiliki sifat persuasif (wikipwdia).

Orasi, dalam arena politik seringkali diasosiasikan oleh demonstrasi/aksi massa. Orasi merupakan sebuah tradisi dari sebuah pergerakan yang telah lama dikenal.

Tujuan dari orasi adalah: untuk menyampaikan pendapat di hadapan public/massa, baik itu dalam demonstrasi ataupun rapat2 akbar.

Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam berorasi yaitu isiannya yg harus memuat tentang: Agitasi dan Propaganda. Menurut pendapat seorang Marxist dari Inggris, Duncan Hallas (seorang anggota Partai Buruh Sosialis di Inggris), yg menulis artikel “Agitasi dan Propaganda” dinyatakan bahwa, “menurut kamus Oxford, mengagitasi adalah “membangkitkan perhatian (to excite) atau mendorong (stir it up)”, sedangkan propaganda adalah sebuah “rencana sistematis atau gerakan bersama untuk penyebarluasan suatu keyakinan atau doktrin.

Kenapa butuh isian Agitasi dan Propaganda dalam berorasi?
Agitasi itu sendiri memuat isian ttg membakar semangat massa. Agitasi biasanya sebuah ajakan dalam sebuah jargon2 yg masih abstrak, kemudian propaganda-lah yg berperan sebagai penjelas dalam orasi. Propaganda itu sendiri merupakan aktivitas utk menjelaskan gagasan kita ke hadapan orang lain lewat banyak media. Jika dlm demonstrasi, propaganda bisa kita sampaikan lewat oral-verbal ataupun lewat selebaran, poster dan spanduk. Isian dari orasi, selebaran, poster, spanduk haruslah berisi Agitasi dan Propaganda.

Biasanya, dlm sebuah orasi, orator tampil di atas panggung dgn batasan waktu, apalagi jika kita aksi bersama kelompok lain (front). Maka, persoalan berikut adalah: bagaimana menyampaikan gagasan kita yg berisi banyak hal dlm waktu singkat (krn tdk mungkin kita menyampaikan semua perspektif ekonomi-politik sosialis dlm orasi selama 5 – 10 menit, sedangkan Marx sendiri menulis das capital bertahun2 sejak The Economic and Philosophic Manuscripts ditulisnya thn 1844 sebagai pengantarnya. Ada beberapa hal yg harus diperhatikan dlm orasi yg berbatas waktu singkat:

1.       Pahami tema/isu aksi, kemudian:
a.       Sampaikan landasan2 dari isu tersebut. Misal: jika aksi ttg penolakan RUU Kamnas, sampaikan kenapa RUU Kamnas itu lahir.
b.       Sampaikan problematika nyata dr isu tsb dlm kehidupan rakyat. Misal: Apa bahayanya RUU Kamnas thd massa/public.
c.       Sampaikan counter-propaganda. Misal: ttg RUU Kamnas, ada sebagian kelompok yg berpropaganda SETUJU ataupun REVISI RUU Kamnas, maka kita harus menyerang gagasan mereka dgn penjelasan menurut perspektif kita, knp kita MENOLAK, bukan REVISI apalagi SETUJU.
d.       Sampaikan jalan keluar politik dan ekonomi.
2.       Pilih bahasa yg tepat dlm berorasià usahakan jgn memakai bahasa/logika yg sulit, agar massa mudah mengerti (ini bukan berarti under estimate).
3.       Runut, tidak melompat2.
4.       Sampaikan Fakta (realita yg paling dekat dgn massa).
5.       Berikan Jalan keluar politik dan ekonomi.
6.       Berikan data. Agar tidak sekedar menuduh, sebaik2nya kita harus sanggup menyampaikan data.
7.       Berikan agitasi (pengobaran semangat utk melawan). Agitasi bisa dlm bentuk jargon verbal maupun yel-yel dan sedikit lagu-lagu juang utk mengobarkan semangat.
8.       Yakin dlm berbicara. Persoalan ‘yakin’ itu juga harus muncul dlm diri, artinya, kita sendiri juga harus yakin dgn ideology, perspektif dan stratak kita.
9.       Pahami kondisi audiens/massa/pendengar.

Dari kesemuanya, yg penting lagi adl: Sampaikan dgn suaara lantang, Keras dan Tegas dgn kesesuaian naik-turunnya nada (tekanan vocal dalam tiap kata/kalimat).

Orator ulung yg ku kenal adalah: Siti Soendari, dia adalah agitator perempuan yg ada sebelum Soekarno muncul. Tentunya ini bukan Siti Soendari naknya Dr.Soetomo, ya. Ini adl Siti Soendari organizer serikat buruh kereta api di awal2 tahun 20an. Kemudian ada juga Soekarno yg memiliki kemampuan sebagai agitator ulung bahkan dlm skala internasional. Nah, dari Soekarno sendiri, dia memakai bahasa2 kiasan tp mudah dipahami dlm orasi2nya. Missal, kita mengenal orasinya dgn jargon: “inggris kita linggis, amerika kita setrika, jepang kita tending”, itu adalah bentuk agitasi dlm orasi Soekarno. Abstrak memang, namanya juga agitasi. Maka, dlm propaganda, kita harus jelaskan apa landasan agitasi2 kita.

Secara teoritik, variasi metode penyampaian orasi adl sbb:
1.       Kronologis, penjelasan yg menerangkan peristiwa berdasarkan urutan waktu/tahapan.
2.       Ilustrasi, pernyataan yg umum—penjelasancontoh pertentangan atau perbandingan.
3.       Kausalita, hubungan sebab akibat terjadinya suatu fenomena.
4.       Deskriftif, menggambarkan suatu hal atau keadaan (suaasana, bentuk, ciri, warna, rasa).
5.       Problem solving, deskripsi mengenai peristiwa, analisis sebab akibat, solusi.
6.       Deduktif dan Induktive, menguraikan hal yg umum kemudian menyeretnya kepada suatu hal yg kecil; uraian hierarkis.
7.       Klimaks dan Anti Klimaks, menempatkan posisi yg dianggap paling penting pd akhir suatu penjelasan.
8.       Familiaritas, mengemukakan sesuatu yg dikenal kemudian pindah kpd sesuatu hal yg asing.
9.       Akseptabilitas, mengemukakan gagasan yg diterima secara umum dan berlaku scr universal.

Sikap Politik Dan Surat Dukungan PEMBEBASAN Terhadap Kongres Rakyat I Di Tanah Mandar, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat




Kolektif Nasional
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional
(KolNas PEMBEBASAN)
Alamat: Jln. Tebet Timur III J No 1 B Jakarta Selatan
 Telp/Fax: 021- 83790348
Cp: Accunk: 082349607050 / Ino: 085696708285

Sikap Politik
Dan Surat Dukungan PEMBEBASAN Terhadap Kongres Rakyat I Di Tanah Mandar, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat



Salam Pembebasan Nasional!
Hidup Rakyat Tanah Mandar!
Hidup Rakyat Yang Melawan!
Jayalah Persatuan Rakyat!

Assalamualaikum
Salam Sejahtera

Kawan-kawanku peserta Kongres Rakyat,
Perlawanan-lah yang mengindahkan segala bunyi, karena pembebasan rakyat adalah nada yang baik, persembahan bagi dunia; Revolusi.

Yang sanggup membuat kami terus bergerak adalah semangat rakyat yang masih berkobar, dan perlawanan yang terus menggeliat mencari jalan pembebasannya. Hanya itulah alasan kami terus mengobarkan perlawanan, membangun pergerakan.

Kawan-kawanku rakyat Tanah Mandar,
Kami, adalah organisasi mahasiswa yang tak mau lelah untuk berjuang, hari-hari kami sebisa mungkin harus selalu diselimuti obsesi pembebasan rakyat dari kejinya penindasan, dari kekuasaan pemilik kekayaan, dari moncong senapan yang sewaktu-waktu bisa diledakkan di dada dan kepala kita, dari babi-babi yang merampas dan menguasai tanah rakyat sewenang-wenang.

Kawan-kawanku yang sedang meletakkan harapan kemerdekaan penuh sebagai manusia,
Kita memiliki musuh yang sama, kita memiliki akar masalah yang sama, yang hendak kita lawan adalah sama, yaitu: sistem kapitalisme dan pemerintahan anti rakyat miskin!
Menghancurkan pemerintahan yang menindas saja tidaklah cukup, karena masih ada sistem yang menindas: kapitalisme. Untuk itu, perlawanan di satu daerah saja belumlah cukup, kita butuh 2 daerah, 3, 4, 5 dan akhirnya seluruh daerah harus menggelorakan perjuangan menuntut pembebasan rakyat, mengajak seluruh rakyat miskin berjuang. Kaum tani saja pun belumlah cukup karena, masih ada para buruh yang ditindas habis-habisan, upah tidak dibayar, PHK sewenang-wenang, kaum miskin perkotaan yang dianiaya, para pedagang yang digusur, warga yang dirusak rumahnya karena alasan pembangunan, ada anak-anak putus sekolah, mereka ratusan juta jumlahnya. Sementara, anggota dewan meminta naik gaji, pejabat korup semakin banyak, partai politik selalu ingkar janji, aparat menembaki petani. Kita ingat, para petani di Wonosobo, Mesuji, Bima mereka tewas diterjang peluru aparat.
Sungguh, tak habis-habisnya rakyat didera kesedihan, mereka memikul sejarah sebagai manusia tertindas.

Saudara-saudaraku yang sedang berlawan,
Sudah jelas kita tidak bisa sendirian merebut kemerdekaan kita, tidak bisa kita memisahkan diri dari perlawanan rakyat yang sedang terjadi di seluruh negeri, di seluruh aspek kehidupan.

Saudara-saudaraku rakyat Tanah Mandar Kec.Budong-budong,
Memang, selama ini perlawanan rakyat selalu dikarenakan tuntutan ekonomi/kesejahteraan dan demokrasi. Maka, perjuangan menuntut kesejahteraan dan demokrasi memiliki fungsi menciptakan tangga menuju perjuangan yang lebih tinggi lagi yaitu: merebut kekuasaan politik, merebut Negara. Kitalah yang akan memimpin, Pemerintahan Rakyat Miskin yang bersatu untuk berkuasa. Maka, perjuangan ekonomi adalah hal paling mendasar untuk menyediakan kesempatan bagi kaum tak berpunya (proletariat) untuk sebanyak-banyaknya mendirikan organisasi-organisasi secara luas, seperti serikat buruh, dewan rakyat petani, organisasi mahasiswa, organisasi pedagang kaki lima, organisasi pengamen, dll. Kemudian, tahap berikutnya adalah: kita harus segera membangun dan mentransformasikan perjuangan kita menjadi perjuangan politik agar kita, kaum tak berpunya, kaum miskin, kaum proletariat membentuk alat perlawanan politiknya sendiri, yang menghimpun kekuatan-kekuatannya, yang memiliki pemahaman terhadap kepentingan-kepentingan kaum miskin/proletariat.

Kawan-kawan dan saudaraku yang sedang berjuang,
Sejarah telah memperlihatkan pada kita sebuah fakta bahwa: perjuangan rakyat selalu ditunggangi oleh elite politik dan kaum borjuis. Maka, berhati-hatilah terhadap para elite politik penipu yang sedang memanfaatkan kekuatan rakyat demi kepentingan dirinya sendiri. Maka, prinsip gerakan rakyat yang mandiri adalah dasar bagi pembangunan pergerakan kita.

Kawan-kawanku, rakyat Tanah Mandar,
Surat ini bukan hanya sekedar solidaritas,akan tetapi ini adalah bentuk dukungan penuh atas semangat dan perjuangan kawan-kawan. Kami, dari PEMBEBASAN, atau yang berarti Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional adalah organisasi mahasiswa skala nasional yang terdapat di 26 kota/kabupaten di seluruh indonesia, saat dibacakan surat ini di hadapan kawan-kawan semua, seluruh anggota yang kami miliki sedang menunduk hormat pada semangat kawan-kawanku semua yang sedang melaksanakan Kongres Rakyat ini. Dan, sekalilagi, kami sadar bahwa kekuatan rakyat tidak bisa dibendung oleh apapun, ia terus bergerak menuju pembebasannya yang sejati.

Dan pada akhirnya, kami ucapkan: Selamat melaksanakan KONGRES RAKYAT I di Tanah Mandar, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Salam Juang!
Terus Berkobar!

Selamat bekerja untuk revolusi!

Hormat kami;

Kolektif Nasional
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional
PEMBEBASAN

Jakarta, 13 November 2012


Ketua Umum
Maksum Syam


Sekretaris Jenderal
Sutrisno Bandu

22 November 2012

Point-Point Catatan Tentang Pasal-pasal Dalam Draft RUU Kamnas versi 16 Oktober 2012

barrapravda


-    Yang sudah menjadi kepastian (watak) dalam tiap pembuatan UU dalam Negara borjuis adalah: ABSTRAK dan SEBAGAI UPAYA MELAPANGKAN JALANNYA AKUMULASI KAPITAL.

-    Adapun, aturan2 negara tentang pengerahan pasukan bersenjata adalah hal tehnis/cara/metode utk mencapai tujuan aktifitas ekonomi KAPITALISME (akumulasi capital)

-    Ingat, tentang konsepsi teoritik: basis produksi/cara produksi mempengaruhi suprastruktur (segala tentang legal politik: hukum/aturan2 politik&ekonomi/kesadaran), suprastruktur mengintervensi basis produksi.

-    Maka lahirlah banyak sekali UU. Aku akan mengupas tentang Draft RUU Kamnas versi 16 oktober 2012 (krn sebelumnya, draft RUU Kamnas yg diajukan Kementerian Pertahanan ditolak oleh DPR dgn alasan ‘revisi beberapa pasal’. Semula ada 60 pasal, kini berubah jadi 50 pasal yg jadi draft kedua yg diajukan ke DPR pd tanggal 16 oktober 2012). Mari kita nilai pasal per pasalnya (jgn lupa point pertama di atas yg kutulis ttg: watak UU dlm Negara borjuis).

-    Banyak kata-kata abstrak dalam tiap UU (yang menentukan definisinya adalah kekuasaan). Missal: ‘ancaman’, ‘gangguan’, ‘kondusifitas’, ‘pertahanan’, ‘pembangunan’. Apa itu ancaman? Apa itu gangguan? Apa itu kondusifitas? Apa itu pertahanan? Apa itu ‘pembangunan’? semuanya tidak jelas alias ABSTRAK.

Ulasan:

-    Missal: dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum. Dinyatakan dalam RUU tersebut: “Keamanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala Ancaman.
·    Kondisi dinamis bangsa & NKRI: dinamisasinya tidak ada ukuran yg pasti.
·    ‘…terlindunginya kedaulatan…serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman’ à Padahal, kita mengerti betul bahwa selama ini pembangunan nasional tidak memiliki efek terhadap naiknya tingkat kesejahteraan rakyat. Makin banyaknya industry justru makin banyak buruh yg berupah rendah (proletarisasi), makin banyak kerusakan lingkungan.

-    Pasal 1 ayat 2: Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Dan

Pasal 3: “Penyelenggaraan Keamanan Nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional”.  Dalam BAB penjelasannya dikatakan bahwa:  “Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional”.
·    Artinya, penilaian tentang munculnya ancaman dipegang oleh siapa yg diberikan kewenangan/kekuasaan utk menjalankan UU tersebut. Hal tsb diatur dalam Pasal 17 ayat (4): “Ketentuan mengenai bentuk ancaman bersifat potensial atau bersifat aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden”. 
·    Istilah ‘keselamatan bangsa’ juga abstrak, termasuk jika ada situasi ‘membahayakan…’ dalam aspek ideology. Tentunya, demokrasi mengajarkan kita utk menolak tentang penunggalan ideology, tdk ada pemaksaan bagi sebuah ideology krn, ideology adalah resultan dari penerimaan yg sadar dalam gagasan dan dibuktikan dengan tindakan.
·    Apalagi dibuktikan dengan masih adanya larangan ttg ajaran Marxisme-Leninisme atau ideology Komunisme-Sosialoisme. Dan phobia syndrome hasil dari rekayasa sejarah oleh orba ttg Partai Komunis Indonesia di masa lampau.
·    Lalu, apa tujuan pembangunan nasional dari setiap Negara borjuis? INGAT: Imperialisme sedang terus berjuang mengkondisikan kapitalisme yg sedang krisis. Mereka, negara2 imperialis (dgn disokong oleh pemerintahan agen imperialis) sudah memiliki tujuan pembangunan-nya sendiri yaitu: Millennium Development Goal’s atau disingkat MDG’s. MDG’s adalah serangkaian tujuan pembangunan yg harus dipatuhi oleh seluruh Negara yg patuh terhadap kepentingan ekonomi kapitalisme, termasuk Indonesia. Kini, pelaksanaan pencapaian MDG’s sudah semakin konkrit semisal pelaksanaan LoI dilanjutkan dengan ASEAN Summit (ACFTA, AANZTA, IJEPA, dll) kemudian dikonkritkan lg dgn proyek MP3EI.

-    Ini yg membahayakan: Pasal 4 (c): ‘’memelihara dan meningkatkan stabilitas Keamanan Nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan pemulihanDan dlm penjelasannya dikatakan:. Yang dimaksud dengan “Pencegahan dini” merupakan langkah dan tindakan untuk mencegah terjadinya potensi ancaman oleh instansi pemerintah terkait agar tidak berkembang menjadi ancaman nyata atau memperkecil dampak akibat dari ancaman apabila tetap terjadi”

Dalam pasal penjelasnya dikatakan bhw:
Penindakan dini” merupakan langkah dan tindakan agar potensi ancaman yang timbul dapat ditangani sejak awal dengan upaya yang tepat, cepat dan terukur sesuai akar dan karakteristik ancaman oleh instansi pemerintah terkait beserta instansi pendukung untuk memperkecil dampak akibat ancaman yang terjadi”.

·    Mengerikan. Bahkan potensi radikalisasi pun akan ditumpas. Padahal, makna ‘radikalisasi’ bagi kita adalah ketika meningkatnya kesadaran rakyat utk melawan kapitalisme dalam perspektif sosialisme.
·    Sekali lagi, yg menilai bhw sesuatu atau individu tersebut adalah “potensi ancaman” adalah mereka yg diberi kewenangan atas UU ini. Hal tsb diatur dalam Pasal 17 ayat (4): “Ketentuan mengenai bentuk ancaman bersifat potensial atau bersifat aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presidenà Artinya, bisa saja dikeluarkannya Perpres jika dianggap bhw pemogokan buruh/demonstrasi itu didefinisikan sbg ‘ancaman’/’gangguan’.
·    Siapa saja yg berhak menilai: TNI, DPR dan Presiden. Ada juga aparat kepolisian. Terlebih, dalam RUU tersebut menyatakan bahwa Presiden bisa mengerahkan pasukan TNI tanpa persetujuan DPR. Hal tsb diatur dalam Pasal 30 ayat (2): “Presiden dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional dapat mengerahkan unsur Tentara Nasional Indonesia untuk menangulangi Ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai eskalasi dan keadaan Bencana”. 
·    Penindakan dini bisa dilakukan oleh struktur yg paling rendah dengan didukung oleh struktur apparatus yg ada hingga ke kelurahan dan RT/RW. Tindakan dini bisa berupa hal2 administratif. Apalagi didukung oleh UU Ormas yg memberikan wewenang pada kepala daerah utk melakukan tindakan. Tentu kawan2 tau ttg struktur administrasi rezim orba yaitu adanya Kopkamtib/Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban hgg ke RT/RW dgn pelaksananya adalah: Babinsa/Badan Pembinaan Desa (yg merupakan struktur komando territorial yg paling bawah dr hirarki tubuh ABRI/TNI).
·    Secara tehnis, kewenangan pelaksanaan UU Kamnas juga memasukkan unsur Intelijen. Diatur dalam Pasal 22 ayat (1): “Penyelenggaraan Keamanan Nasional melibatkan peran aktif penyelenggara Intelijen negara”.
·    Ada juga tentang arahan daru RUU Kamnas utk membentuk DKN atau Dewan Keamanan Nasional.

-    Dalam Bab III ttg Ruang Lingkup Kemanan Nasional pasal 5,6,7,8 dan 9. Dikatakan bhw ruang lingkup keamanan adl utk mengamankan dari ancaman luar dan menyelamatkan kedaulatan. Hal itu bagiku sangat aneh karena kita (dan seluruh bangsa didunia) sdh tdk lagi memiliki kedaulatan setelah konsep imperialism berjalan (gabungan perusahaan2 borjuis dan gabungan negara2 kapitalis). Jadi, point2 dlm pasal 9 ttg Keamanan Ke Luar hanyalah bual2an saja.

-    BAB IV: ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL
BAGIAN KESATU: Spektrum dan Sasaran Ancaman.

Dalam Pasal 16 ayat (1): Spektrum Ancaman dimulai dari Ancaman paling lunak sampai dengan Ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya.
Ayat (2): Sasaran Ancaman terdiri atas: a. bangsa dan negara; b. keberlangsungan pembangunan nasional; c. masyarakat; dan d. insani”.

Artinya: bahkan yg dikategorikan dlm ‘ancaman lunak’ sekalipun, TNI bisa ikut campur, dan urusan perseorangan atau ‘insani’. 

BAGIAN KEDUA : Jenis dan Bentuk Ancaman.

Pasal 17, ayat:
1)  Ancaman Keamanan Nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis Ancaman yang terdiri atas: a. Ancaman Militer; b. Ancaman bersenjata; dan c. Ancaman Tidak Bersenjata.
2)  Masing-masing jenis Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang ke dalam berbagai bentuk Ancaman.
3)  Bentuk Ancaman sebagaimana dimkasud pada ayat (2) dapat bersifat potensial atau aktual.
4)  Ketentuan mengenai bentuk Ancaman bersifat potensial atau bersifat aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ulasan: dalam pasal 17 ayat 1 point c terdapat klasifikasi tentang ‘ancaman tidak bersenjata’, bisa kita lihat dalam pasal penjelasnya yg berbunyi:
Bentuk ancaman tidak bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan publik dan keamanan insani, antara lain pelanggaran wilayah perbatasan, konflik horisontal dan komunal, anarkisme, persaingan perdagangan yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk), krisis moneter, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, kejahatan transnasional (cyber netic, narkoba, ekonomi dan pasar gelap), ideologi radikalisme, penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa, kelangkaan pangan dan air, penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi fungsi lahan), kelangkaan energi, pandemik (HIV, Flu Burung, Flu Babi), sosial (kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketidaktaatan hukum, korupsi, dan lain-lain)”.

Ulasan:
a.  Hal yg disebut ‘ancaman tdk bersenjata’ di atas sangat kontradiktif dgn realitanya. Justru banyak aparat tentara dan polisi yg menjadi perampas tanah dan mem-backup proyek2 dari industry2 yg merusak lingkungan.
b.  Terkait dgn dianggapnya ‘ideologi radikalisme’ dst masuk dlm “ancaman tidak bersenjata”, hal itu mengandung pengertian ABSTRAK. Apa itu “ideology radikalisme…”? Bisa jihad,komunisme/sosialisme dan segala bentuk yg menentang kemapanan kapitalisme.

-    Dalam bab penjelas ttg Pasal 17 Ayat (3) disebutkan bhw: “Yang dimaksud dengan “bentuk ancaman yang bersifat potensial” adalah ancaman yang mungkin terjadi namun belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi dan diperkirakan dari tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan apabila benar-benar terjadi akan berakibat sangat fatal dan luas terhadap eksistensi dan keselamatan bangsa dan negara.”

-    BAB V
PENYELENGGARAAN KEAMANAN NASIONAL.
Bagian kesatu: asas dan prinsip
Bagian kedua: unsur dan peran
Bagian ketiga: terpadu dan sinergis

Ulasan:
a.  Dari semua pasal dan asas2 yg terdapat dalam UU tersebut menyatakan bhw pelaksanaannya dikendalikan oleh pemerintah, presiden dan unsur2 lain yg dianggap perlu oleh yg berwenang/penyelenggara Kamnas.
b.  Hal itu dikuatkan dalam Bagian Kedua ttg “unsur dan prinsip”.
c.   Pelibatan unsur masyarakat dlm Kamnas bisa dijadikan sebagai dorongan utk mengesahkan RUU Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung (Pasal 32 ayat 2 RUU Kamnas), dimana masyarakat bisa dimintai oleh pemerintah sebagai salah satu unsur dlm pelaksanaan keamanan nasional utk mengantisipasi dan menghadapi “Ancaman Bersenjata” maupun “Ancaman Tidak Bersenjata”, sdh pasti, politik adu domba akan terjadi. Ini mengingatkan kita pd gagasan wajib militernya orba, seperti: Pasukan Wamil, Kamra Hansip, hingga dalam kampus semacam Menwa sbg kepanjangan tangan tentara melalui Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Meski skrg yg msh ada adalah Hansip. Hal tsb diatur dlm Pasal 20 Huruf D dan Pasal 32 RUU Kamnas.
d.  Forum koordinasi. Dalam pelaksanaannya, RUU Kamnas membuat garis koordinasi di tiap provinsi dan kabupaten. Seperti dalam Pasal 20 huruf A dikatakan bhw Badan Intelijen Negara dan TNI adalah salah satu unsur yg ada dlm pelaksana Kamnas. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, unsur TNI juga dilibatkan dlm sengketa2 yg dianggap mengganggu Kamnas. Berikut adalah pasal dan bunyinya:

Pasal 22:
1)  Penyelenggaraan Keamanan Nasional melibatkan peran aktif penyelenggara Intelijen negara.
2)  Penyelenggara Intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kemungkinan Ancaman.
3)  Kemungkinan Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.

e.  Dlm pasal 23 s/d 29 RUU Kamnas, mewajibkan adanya pembangunan struktur Dewan Keamanan Nasional yg dipimpin langsung oleh Presiden. Adapun struktur dari Dewan Keamanan Nasional adalah:
Ketua: Presiden
Wakil Ketua: Wakil Presiden
Ketua Harian: Pejabat Negara setingkat menteri yg ditunjuk oleh Presiden
Anggota Tetap:
Anggota Tidak Tetap:

-    Adapun tugas dari DKN sesuai pasal 24 adalah:
Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas:
a.   Merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional;
b.   Menilai perkembangan kondisi Ancaman yang bersifat potensial dan aktual serta kondisi Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi Ancaman;
c.   Menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaran Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi Ancaman;
d.   Mengendalikan penyelenggaraan Keamanan Nasional;
e.   Menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; dan
f.    Menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan Keamanan Nasional.

-    Sedangkan, pada pasal 27 RUU Kamnas memberikan keleluasaan penuh pd panglima TNI utk menetapkan dan melaksanakan operasi militer. Ini bisa menjadi alasan utk penambahan komando territorial jika dinyatakan bhw daerah tertentu tersebut sedang terancam keamanannya dan buttuh pengamanan yg berkelanjutan.

-    Dalam BAB VIII Pasal 42 ttg Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Darurat Sipil à bagiku itu sangat membahayakan karena:
1)  Presiden bisa menentukan daerah mana yg dianggap sdg terancam dan ditetapkannya darurat sipil.
2)  Bupati bisa mengusulkan kepada presiden bhw daerahnya sdg mengalami ancaman keamanan.

                Seperti yg dinyatakan dlm pasal 42 berikut:
               
Pasal 42, ayat:
(1) Presiden menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status darurat sipil dalam menghadapi bahaya yang mengakibatkan terganggunya sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, yang tidak dapat ditanggulangi oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.
(2)Pemerintah daerah bersama-sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerahnya dalam keadaan status keadaan darurat sipil yang dilengkapi dengan alasan-alasannya.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-    Segala hal ttg situasi kemanan nasional disesuaikan dgn eskalasi keamanannya shg dimana dan bagaimana penanganannya itu didefinisikan oleh pelaksana Kamnas (unsur2 yg ditentukan)
-    Efek dari pengadaan UU Kamnas, tentunya berkait dgn pendanaan. Tentunya akan mengambil dari APBN dan APBD utk mendanai terlaksananya UU Kamnas. Missal: pembentukan Dewan Keamanan Nasional, pasti akan menambah alokasi anggaran, belum lagi jika dlm pelaksanaanya, unsur di daerah menentukan darurat sipil, pelibatan unsur masyarakat sbg komponen cadangan, dll dll yg akan menghambur2kan uang rakyat padahal rakyat tidak berkepentingan thd UU tersebut (bahkan rakyat yg jd korban dr UU Kamnas jika disahkan krn sesungguhnya sasaran dr RUU tsb adl Rakyat itu sendiri).

Itu yg bisa kuanalisa dari RUU Kamnas. Silahkan kwn2 perdalam lagi kajiannya. Rakyat tidak butuh RUU Kamnas, Ormas, UU Intelijen, UU PKS dan UU anti demokrasi lainnya. Yg jadi kebutuhan rakyat adl adanya jaminan dan UU yg mengatur ttg kesejahteraannya.

Terimakasih.
Salam juang!
Terus berkobar!

Salam hormatku.

Galeri Karya

Tugas perjuangan pembebasan nasional adalah menghancurkan musuh rakyat di bawah ini:

Total Tayangan Laman

Cari Di Blog Ini

Memuat...

propaPOSTER

propaPOSTER
Bebaskan rakyat Papua!