16 November 2012

Tanggapan terhadap Pernyataan Bupati Sinjai (A. Rudiyanto Asapa) tentang Proses Eksplorasi Tambang Timah Hitam di Desa Bonto Katute, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai.

Oleh: Arman Dore (Kaluhara Eja)--PEMBEBASAN Kolektif Kota Sinjai
GERTAK: Perjuangan Rakyat Menolak Tambang Masih Terus Bergolak. 



Beberapa poin penting (substansi) dari pernyataan Bupati Sinjai mengenai Eksplorasi Pertambangan di Desa Bonto Katute:
1.     “Permintaan sejumlah kalangan untuk menghentikan eksplorasi tersebut lebih disebabkan karena belum memahami lebih dalam manfaat eksplorasi tersebut. Dia menjelaskan, jika eksplorasi dihentikan, maka kandungan tambang di areal tersebut tidak akan diketahui”.
2.     “Jika penambangan tersebut mencapai tahap eksploitasi, maka harus bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Sinjai. Investor bebernya, telah menjamin ekploitasi kelak tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial”.
# Fajar on line, Jumat, 12 Oktober 2012.# Rudiyanto Tolak Cabut Izin Eksplorasi Terkait Protes Tambang Bonto Katute 1.     “Tiga syarat yang harus dipenuhi investor jika ingin melanjutkan dari tahap Eksplorasi ketahap Eksploitasi. Tiga syarat tersebut adalah jaminan warga berhak dalam kepemilikan saham, ganti rugi lahan yang rasional, dan didahului dengan negosiasi, serta memprioritaskan warga menjadi tenaga kerja”.
2.     “Dia juga menyayangkan jika munculnya penolakan warga karena ada oknum tertentu yang melakukan provokasi. Pasalnya, kata dia, sejak awal pemberian izin eksplorasi sudah ada perhitungan matang dari Pemerintah Daerah yang dipastikan tidak merugikan masyarakat”.
# Harian Fajar, Halaman 19, 29 Oktober 2012.# Bupati Sinjai Siapkan Tiga Syarat Izin Eksploitasi Terkait Pro Kontra Tambang Bonto Katute

Dari pernyataan tersebut di atas, ada beberapa hal yang menyesatkan dan perlu di klarifikasi pada masyarakat luas untuk memberi sajian informasi yang objektif, berikut beberapa point tanggapan terbuka kami (GERTAK) atas pernyataan tersebut:

1.       Hal pertama dan sangat substansial yang diabaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai adalah, proses pembangunan selayaknya menganut konsep partisipatif, dengan membuka ruang seluas-luasnya pada rakyat untuk terlibat secara aktif dalam proses-prose pembangunan. Atau dengan kata lain, rakyat sudah seharusnya menjadi subjek dari proses pengambilan kebijakan, bukan lagi menjadi objek.
Suara-suara sumbang rakyat (di telinga para Biroktrat) tentang penolakan eksplorasi pertambangan di Desa Bonto Katute, tidaklah lepas dari tindakan tidak demokratis Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terkait perencanaan pertambangan tersebut. Fakta pengabaian hak rakyat tersebut adalah, izin eksplorasi pertambangan yang dikuasakan kepada PT. Galena Sumber Energi dikeluarkan pada Bulan November 2008, kemudian diperpanjang pada November 2010 berlaku sampai November 2013 (SK Bupati Sinjai No: 402 Tahun 2010), namun kebijakan itu sama sekali tak tersosialisasi dengan baik pada rakyat. Buktinya, masyarakat Bonto Katute menyadari kegiatan eksplorasi pertambangan tersebut pada bulan Februari 2011. Rentang waktu yang sangat jauh tentunya.
Hal lain yang perlu masyarakat luas ketahui bahwa dalam tahapan eksplorasi yang sedang berlangsung di beberapa kecamatan di Kab. Sinjai, justru bukanlah manfaat yang dirasakan oleh rakyat (seperti statement Bupati Sinjai diatas), namun justru tindakan intimidatif terhadap warga yg menolak pertambangan. Di antaranya:  
1.       Kepala Dusun Bola Langiri yang bersikukuh menolak tambang (memperjuangkan aspirasi warga dusunnya) justru di berhentikan (pecat) secara sepihak oleh aparatur negara (Camat dan Kepala Desa) dengan dalih tidak loyal kepada Pimpinan/Kepala Desa (SK Kepala Desa Bonto Katute No: 01/BK/SB/I/2012, 27 Januari 2012)
2.       Masyarakat kontra tambang tidak akan di bagikan Raskin kecuali bersedia bertanda tangan mendukung keputusan aparat desa (Statement Kepala Desa Bonto Katute, 16 Juli 2012)
3.       Salah seorang warga yang terlibat aktif dalam penolakan, yang juga berprofesi sebagai guru mengaji di mesjid dusun tersebut diberhentikan insentifnya (entah oleh siapa).
4.       Istri dari mantan Kepala Dusun tersebut yang seorang PNS (Guru SD) justru dimutasi dengan alasan yang tak jelas (17 Agustus 2012) keluar daerah Kec. Sinjai Borong.
5.       Dan masih banyak tindakan intimidatif lainnya.

Jelaslah sudah bahwa pernyataan Bupati Sinjai tentang ketidak tahuan masyarakat akan manfaat eksplorasi pertambangan sangat kontradiktif. Sebab, proses untuk mengetahui (sosialisasi) di tutup begitu rapat dari telinga rakyat. Yang ada hanyalah upaya membangun opini publik bahwa kegiatan eksplorasi tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Bonto Katute, kemudian tindakan-tindakan itimidasi dan keresahan karena rencana pertambangan tersebut.

1.       Statement selanjutnya adalah pertambangan tersebut harus memberi manfaat bagi masyarakat Sinjai, dan tidak akan ada dampak ekologi dan sosial. Pernyataan tersebut-pun sangat menyesatkan dan hanya asumsi tak berdasar. Dari beberapa kali dialog terbuka dengan instansi terkait (Pertambangan dan Lingkungan Hidup), jelas bahwa instansi-instansi tersebut tidak dapat memungkiri dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh tambang tersebut terutama dalam dua hal, kerusakan bentuk dan kerusakan fungsi ekologi.
Dalam pembangunan lingkungan hidup, ada 4 faktor yang harus menjadi perhatian utama yaitu: Ekonomi, Ekologi, Sosial, dan Budaya (Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH). Berikut beberapa bahan pertimbangan dari sisi ekologi:
1.       Di tinjau dari segi bentang alam, Desa Bonto Katute berada pada ketinggian 1000 Mdpl, dengan kemiringan ± 20% (45˚).
2.       Bonto Katute adalah hulu dari 3 Sungai besar (Sungai Aparang, Sungai Barehangang, dan Sungai Bihulo), dan beberapa sungai kecil lain-nya (berdasarkan interpretasi peta topografi, ± 28 Anakan Sungai). Sungai Besar tersebut adalah:
§  Sungai Aparang yang mengaliri daerah persawahan dan perkebunan warga di Kecamatan Sinjai Borong sampai di Kecamatan Sinjai Selatan. Sungai Aparang merupakan sungai yang juga melewati beberapa objek wisata, misalnya Air Terjun Kembar Barambang, Baruttung, dan lain-lain. Sungai Aparang sendiri melewati beberapa desa yang merupakan daerah subur untuk pertanian. Misalnya Desa Barambang, Desa Biji Nangka, Desa Palangka, Kel. Sangiasseri, Desa Alenangka. 
§  Sungai Barehangang yang mengaliri daerah persawahan di Desa Batu Belerang, Desa Puncak dan Desa Songing.
§  Sungai Bihulo yang mengaliri daerah lumbung padi mulai dari Desa Gantarang (Sinjai Barat), sepanjang Kecamatan Sinjai Tengah (Desa Pattongko, Desa Saotengnga, Kel. Lappadata, Desa Saotanre, dan Desa Baru) kemudian masuk ke Bendungan Kalamisu yang merupakan akses utama pengairan di Beberapa desa di Kecamatan Sinjai Timur diantaranya Desa Kampala dan Desa Kaloling.
(Sumber: Hasil eksplorasi/observasi lapangan, pengumpulan data/jurnal perjalanan, dan orientasi peta)
1.     Dalam satu kesatuan ruang/wilayah, 30% diantaranya adalah ruang terbuka hijau (Undang-undang Pantaan Ruang). Kabupaten Sinjai sendiri baru memiliki 24% ruang terbuka hijau (Disbunhut Kab. Sinjai), sedangkan lokasi eksplorasi pertambangan saat ini akan mencaplok hutan lindung di Desa Bonto Katute, Desa Barambang, Desa Polewali, dan Desa Palangka. Jika di eksploitasi, maka luas lahan hijau Sinjai akan merosot menjadi ± 19%.
2.     Di Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, dan Sinjai Tengah, terdapat 14 retakan pada daerah dataran tinggi. 4 daerah tersebut adalah daerah rawan bencana, pada 21 Juni 2006 telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang menelan korban jiwa 214 orang dan korban hilang mencapai 45 orang. Sedangkan jumlah pengungsi per tanggal 26 Juni 2006 mencapai 6.400 orang (BNPB Sul-Sel). Jika eksploitasi tambang tersebut tetap dipaksakan maka tidak menutup kemungkinan akan memicu kejadian serupa dengan eskalasi yang lebih besar.

Ditinjau dari segi sosial:
1.     Bonto Katute adalah sebuah perkampungan tua di Kab. Sinjai, masyarakat hidup rukun dan damai dalam bingkai kekeluargaan yang kuat dan dengan budaya gotong royongnya. Masyarakat dengan hasil pertaniannya sudah lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Setelah eksplorasi tambang masuk ke daerah mereka, mulai terjadi gerusan pada budaya-budaya lokal tersebut, terjadi sekat-sekat dalam masyarakat, menimbulkan keresahan karena ketidak-jelasan nasib tanah mereka dan efek traumatik dari program GNRHL di tahun 1994-2009 yang terus menerus menjadikan masyarakat sebagai korban.
2.     Dari sisi demografi, Bonto Katute adalah desa dengan penduduk terbanyak di Kec. Sinjai Borong dengan jumlah penduduk 2.746 jiwa. Sedangkan Desa Palangka berpenduduk 3.514 jiwa (BPS Kab. Sinjai). Jika pertambangan tetap dipaksakan maka akan terjadi pemisahan masyarakat dari alat dan sasaran  produksinya (Enclousure) secara besar-besaran. Entah dengan ganti rugi lahan atau bahkan dengan penggusuran sebagai syarat penyediaan lahan yang murah namun tentunya ini akan melahirkan efek sosial yang sangat besar, kehilangan pekerjaan akan menjadikan mereka pengangguran ataukah menjadi tenaga kerja murah (buruh) pada industri pertambangan.
3.     Dan masih sangat banyak dampak sosial bawaan dari rencana pertambangan tersebut yang telah terpampang didepan mata kita di daerah-derah yang tengah di eksploitasi pertambangan.

1.     Ulasan Rudiyanto Asapa mengenai 3 syarat yang harus dipenuhi investor untuk mendapatkan izin eksploitasi adalah hal yang lagi-lagi tak berdasar, ahistoris dan tak mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat. Berikut 3 syarat tersebut dan tanggapan dari kami:
1.     Masyarakat berhak dalam pemilikan saham
Belajar dari proses eksplorasi yang sedang berlangsung, pemegang kuasa izin eksplorasi adalah PT. Galena Sumber Energi yang 50% sahamnya di miliki oleh ibu Tendri Yasin Limpo, sedangkan 50% lebihnya dipegang oleh 2 orang (Fachrisyam dan Reza Pahlevi) masing-masing 25%. Nah, dalam tahapan eksplotasi pertambangan dengan skala besar, sudah tentu koorporasi memiliki struktur tersendiri dan meminimalisir keterlibatan pihak lain (Logika Kapitalisme: Akumulasi). Selain itu, jangankan penanaman saham, hal lebih sederhana-pun (Strategi pemasaran hasil pertanian) tak dimengerti oleh masyarakat setempat. Jangankan penanaman saham (modal besar), mreka hidup berdasarkan kebutuhan bukan akumulasi keuntungan, lalu apa yang akan mereka investasikan...?
Bahkan salah sorang Pemuda Bonto Katute, Salam (25 Tahun) dengan nyengir berkata: “Mau tidak itu perusahaan terima investasi Rp. 1.000.000,-...? Karena hanya itu yang kami bisa”...
(01 November 2012)

Secara sepintas, syarat ini terlihat sangat demokratis, namun dibalik syarat tersebut terdapat sebuah harapan yang tak mungkin dicapai oleh masyarakat. Ruang investasi terbuka (seolah demokratis) tanpa melihat realitas (kemampuan ekonomi masyarakat), adalah 2 hal yang kontradiktif dan sangat jelas hanya upaya pemulus jalan koorporasi/birokrasi untuk mengangkangi hak-hak rakyat.
1.     Ganti rugi lahan yang rasional, didahului negosiasi
Sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik agraria akan selalu menggiring rakyat pada posisi lemah, menjadi sasaran empuk penggusuran, dan jika bertahan akan di kriminalkan atau bahkan dibungkam. Kejadian-kejadian seperti ini dapat kita saksikan dalam sengketa lahan dibeberapa daerah baik oleh konsesi perkebunan atau perencanaan pertambangan.
Di Indonesia, hanya sekitar 30 persil tanah yang bersertifikat, selebihnya hanyalah tanah dengan hak kelola (P2) yang jika kita merujuk pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan, maka jelas bahwa ganti rugi lahan untuk tanah tak bersertifikat akan sangat kecil dibandingkan tanah yang bersertifikat.

Kondisi objektif di Desa Bonto Katute dan Desa Palangka bahwa tanah yang dikelola oleh masyarakat sebagian besar adalah tanah tak bersertifikat. Masyarakat telah berulang kali mencoba mengurus surat-surat tanah tersebut, namun terkendala biaya yang sangat mahal, jarak yang jauh ke kantor BPN Sinjai, dan adanya pungli dari oknum/agen (Wawancara dengan masyarakat, Januari 2012). Dari hasil penelusuran tersebut bahkan ada kesan upaya untuk tak memberi hak-hak kepemilikan tanah pada warga. Hal lain, adanya klasifikasi tanah (produktif dan tidak produktif) dengan menggunakan indikator kemiringan dan hasil pertanian yang juga akan kembali merugikan posisi rakyat.

Janji ganti rugi lahan yang rasional dan didahului negosiasi memang sesuai dengan aturan yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2012 serta Keppres No. 65 Tahun 2006 (perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005) yang intinya apabila pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan tidak dapat dilakukan dengan musyawarah maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan pencabutan hak atas tanah (UU Nomor 20 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973). Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa bukanlah solusi melainkan upaya menyalurkan aturan yang dibuat pemerintah untuk memudahkan kaum kapitalis menguras kekayaan alam negeri ini. Sebab masyarakat hanya mendapatkan ganti rugi sesuai dengan NJOP (bahkan, kadang ini-pun diakali) yang nilainya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh Perusahaan Tambang.
Salah satu catatan buram ganti rugi lahan di Kabupaten Sinjai adalah kasus irigasi kalamisu yang sampai hari ini-pun masih menyisahkan masalah (mulai tahun 2003). Warga yang menuntut hak ganti ruginya harus terus menerus melakukan pressure melalui aksi massa kurang lebih 3 tahun sebelum hak-hak mereka dipenuhi.
1.     Masyarakat diprioritaskan menjadi tenaga kerja
Dalam logika Kapital, hanya ada kata keuntungan dengan pengeluaran sekecil mungkin. Para borjuis (pemilik modal) tentu tak mau mengambil resiko dengan mempekerjakan masyarakat setempat dengan berbagai pertimbangan (Tingkat Pendidikan, Umur, Keterampilan, dll).

Kondisi objektif masyarakat Desa Bonto Katute, 975 orang bekerja pada sektor perkebunan, 561 orang adalah petani (sawah), 212 orang beternak, 100 orang buruh kasar (kuli bangunan), dan 7 orang pedagang (BPS Sinjai). Dari data statistik tersebut dapat dilihat sejauh mana tingkat pendidikan masyarakat dan keterampilan yang dimilikinya. lalu mungkinkah mereka akan terakomodir dalam sebuah industri/korporasi raksasa yang bernama pertambangan...? apa yang akan mereka kerjakan...?
Jika merujuk ke beberapa kasus pertambangan di indonesia, PT. Adaro dan Pemprov Kalimantan Selatan misalnya yang juga menjanjikan hal yang sama terhadap masyarakat setempat dalam tahap eksplorasi pertambangan batu bara di daerah Sei Danau (2006). Dan ternyata janji tersebut hanyalah angan-angan buat masyarakat setempat. Satu-satunya hal yang mereka kerjakan dalam indsutri pertambangan tersebut adalah menjadi kuli bangunan ketika pembagunan infrastruktur (jalan, camp, dan mess pekerja) sedang berlangsung. Setelah itu mereka tak lagi di izinkan untuk masuk dalam kawasan pertambangan, beberapa warga (utamanya yang algojo-algojo kampung) kemudian dipekerjakan sebagai Security (lebih tepatnya tameng) pada perusahaan dengan tujuan meredam aksi protes warga, memberangus upaya-upaya perlawan rakyat, tentunya dengan sokongan aparatur negara (Polisi dan TNI).
Dalam SK Bupati Sinjai No. 402 Tahun 2010 tentang perpanjangan izin eksplorasi-pun sudah dengan jelas dikatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja tetap di sandarkan pada tenaga kerja non-lokal/Asing (Lampiran III, Poin: 32, Huruf g). 
Asumsi bahwa warga setempat akan diakomodir menjadi pekerja-pun pada dasarnya adalah bentuk eksploitasi, masyarakat dengan kultur bertani yang telah dipelajari secara turun menurun kemudian harus dipaksa menjadi buruh industri pertambangan dengan cara yang instan.

1.     Adanya anggapan bahwa gerakan rakyat yang muncul dan cenderung membesar adalah buah dari provokasi sekelompok orang/beberapa pihak dapat diartikan sebagai sebuah upaya menafikkan suara-suara perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah.
Penyampaian informasi yang tak berimbang (sepihak) dari Pemda Sinjai kepada masyarakat dalam hal pertambangan (hanya sisi positif) adalah bukti dari kepentingan penguasa dalam mengakomodir keinginan tuan pemodalnya. GERTAK dalam posisi ini hanyalah memberikan perimbangan informasi yang disampaikan oleh Pemda dengan menggambarkan kondisi realitas pertambangan di negara-negara dunia ke-tiga lalu kemudian mendorong kesadaran masyarakat akan posisinya. Lalu pantaskah langkah-langkah tersebut dianggap sebagai provokasi...? 

Justru upaya provokasi tersebut telah dipraktikkan oleh Pemda Sinjai, dapat kita lihat dibeberapa hal misalnya dalam meyikapi awal penolakan pertambangan oleh  warga (Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, dan Sinjai Barat), Aparat Desa bersama Pemda Sinjai kemudian menggemborkan isu 2 kubu (Pro dan Kontra) pada masyarakat luas, sedangkan kondisi objektif dilapangan adalah ada perlawanan (penolakan) warga dan terlibat secara aktif (diskusi, kampanye dan aksi), sebagian pula menolak namun dalam posisi passif, sebagian-nya lagi diam (menolak berkomentar karena takut) dan selebihnya (aparat desa dan keluarga dekatnya) mendukung perencanaan pertambangan.

Dalam posisi ini, yang mendukung pertambangan tidak dapat di posisikan sebagai bagian dari masyarakat umum namun lebih pada posisi aparat desa dan BPD yang mungkin takut kehilangan jabatan atau ketakutan lain-nya.

Contoh lain-nya dapat kita lihat dalam dialog terbuka antara Anggota DPRD Sinjai, Pemda Sinjai (Instansi terkait), aparat desa dengan warga Bonto Katute (17 Februari 2012). Dalam dialog tersebut, ada dua argumen kontradiktif yang disampaikan oleh pihak Eksekutif dan Legislatif. Ketika berdialog dengan dengan masyarakat RT. IV Barue, Dusun Bolalangiri, mereka mendukung gerakan perlawanan rakyat dan memaklumi kerisauan warga setempat akibat ancaman perampasan lahan dan hak-hak mereka. Namun ketika berbicara di RT. I yang beberapa warga masih takut untuk berkomentar dan menyatakan sikap menolak pertambangan secara aktif, justru terlontar kata-kata yag menyudutkan gerakan perlawanan tersebut, justru membenarkan tindakan Camat Sinjai Borong yang mendatangi Kepala Dusun Bolalangiri dan memecatnya secara lisan tanpa alasan yang jelas, tanpa SK dari Kepala Desa dan lain-nya. Lalu siapakah yang pantas mendapatkan “Cap Provokator...?”

Dalam konteks ini, pemerintah mempertegas posisi ketidak sigapan-nya dalam merespon aspirasi rakyat. Suara-suara tidak setuju terhadap kebijakan rencana pertambangan justru dipandang sebagai hasil dari provokasi, Pemda Sinjai sama sekali tidak menyadari letak kekeliruan-nya dalam pengambilan kebijakan tersebut terutama dalam hal demokratisasi untuk melahirkan kebijakan. Adanya riak perlawanan semestinya disadari sebagai reaksi dari adanya aksi (sebab-akibat), bukan justru berupaya “Lempar batu sembunyi tangan”.

Justru yang tersirat dari pernyataan tersebut adalah upaya pembungkaman perlawanan rakyat, upaya melegalkan kriminalisasi (dikemudian hari) terhadap pejuang-pejuang GERTAK dan unsur maju dari rakyat yang terus melakukan perlawanan dengan melekatkan cap “provokator”.

Ada semacam ketakutan-ketakutan birokrasi terhadap gemuruh perlawanan rakyat, ada keterusikan akan pentingnya stabilitas dalam memasukkan modal dalam satu daerah.

Maka jelas pula bahwa gerakan perlawanan rakyat bukanlah hasil provokasi namun merupakan hasil dari kemauan, ketekunan rakyat untuk belajar, hasil dari pengalaman (traumatik) dari usaha perampasan lahan yang dilakukan oleh pihak kehutanan melalui program GNRHL yang berkelindan dengan pertambangan sendiri (politik konservasi), pengalaman buruk akan intimidasi yang mereka rasakan selama proses eksplorasi. Hanya ada satu hal yang digambarkan tudingan Pemda tersebut, yakni: “Ketakutan”.

Dari pemaparan kami tersebut maka kami dengan tegas menyatakan perlawanan terhadap segala bentuk upaya perampasan hak-hak rakyat, pada segala upaya pemaksaan keinginan penguasa yang bukanlah kebutuhan rakyat. Pertambangan di bawah kuasa modal, tidak akan memberi apapun kepada rakyat selain penderitaan berkepanjangan, akan ada waktu untuk mengelola SDA di negeri ini, ketika pemerintah telah berani lepas dari cengkraman neo-liberalisme global, mengusung kemandirian untuk memajukan kesejahteraan rakyat seperti yang telah dipesankan oleh Soekarno.


“... // Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan // di sana bersemayam kemerdekaan // apabila engkau memaksa diam // aku siapkan untukmu : pemberontakkan! // ...”
(WJ. Tukul)



0 Komentar:

Poskan Komentar

Galeri Karya

Tugas perjuangan pembebasan nasional adalah menghancurkan musuh rakyat di bawah ini:

Total Tayangan Laman

Cari Di Blog Ini

Memuat...

propaPOSTER

propaPOSTER
Bebaskan rakyat Papua!