23 Desember 2008

Tolak UU BHP, Mahasiswa Yogya Blokir Jalan dan Ancam Golput

Bagus Kurniawan - detikNews

Senin, 22/12/2008 15:05 WIB

Yogyakarta - Puluhan mahasiswa Ygyakarta kembali berunjuk rasa menolak Undang Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP). Mereka memblokir jalan di Bundaran kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) itu menggelar aksi mulai pukul 12.00 WIB. Mereka memblokir jalan di saat arus lalu lintas di kawasan tersebut sedang padat. Massa gabungan dari berbagai perguruan tinggi dan elemen aksi itu juga membakar ban mobil bekas.

Para mahasiswa ini membawa bendera masing-masing elemen. Mereka juga membentangkan sebuah spanduk berwarna merah berisikan berbagai tuntutan.

Saat melakukan aksi bakar ban dan pemblokiran jalan, massa menari-nari sambil bergandengan tangan. Mereka juga menyerukan penolakan pemilu 2009 dengan cara melakukan aksi golput.

Koordinator aksi, Mutiara Ika Sari, dalam orasinya mengatakan UU BHP harus dicabut. Dia menilai UU tersebut sebagai bentuk kapitalisasi di dunia pendidikan. Padahal saat ini rakyat Indonesia membutuhkan pendidikan murah dan gratis.

"UU BHP menandakan pemerintahan saat ini sudah tidak peka terhadap penderitaan rakyat," katanya.

Dia menilai pemerintahan SBY-JK gagal karena tidak punya nyali menghadapi kekuatan asing. Pemerintah juga tidak berani melakukan nasionalisasi semua aset asing. Hal itu ditunjukkan dengan masih kuatnya kekuatan asing menguasai tambang-tambang di Indonesia.

"Golput adalah sebuah pilihan, karena kami sudah tidak percaya lagi," katanya sambil diiringi yel-yel tolak pemilu.

Akibat aksi para mahasiswa ini, arus lalu lintas macet. Puluhan polisi lalu lintas pun sibuk mengatur arus lalu lintas. Semua kendaraan terpaksa memutar di kawasan Boulevard yang ada di sebelah utara Bundaran UGM.(bgs/djo)

21 Desember 2008

TAK ADA KESETARAAN DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN TANPA MENGGANTI KEKUASAAN ELIT POLITIK AGEN MODAL ASING!

Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika

Sekretariat: Jl. Manggarai Utara I, Blok H No 6A, Tebet, Jakarta Selatan.

Tel/Fax: 021-8297332, Email: mahardhika.kita@gmail.com

Catatan Perempuan dalam Peringatan Hari Ibu 22 Desember 2008

TAK ADA KESETARAAN DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN TANPA MENGGANTI KEKUASAAN ELIT POLITIK AGEN MODAL ASING!

SAATNYA MEMBANGUN KEKUATAN PEREMPUAN DAN RAKYAT MANDIRI!

Empat puluh tujuh tahun sudah Hari Ibu ditetapkan , atau tujuh puluh delapan tahun sesudah Kongres Wanita Indonesia pertama dilangsungkan . Tiga puluh sembilan tahunnya berbuah kesengsaraan , dan delapan tahunnya berbuah krisis ekonomi dan politik yang tak berkesudahan. Memang, gerakan demokratik 1998 telah membuka jalan bagi peningkatan kesadaran dan meluasnya organisasi perempuan, hingga tak lagi sekedar kumpulan ibu-ibu PKK atau Dharma Wanita pendamping suami. Tuntutan kesetaraan meluas, walau belum berbuah gerakan yang berkarakter kerakyatan. Gerakan demokratik yang menumbangkan kediktatoran adalah kunci bagi peningkatan kesadaran perempuan saat ini.

Namun celakanya, 8 tahun sejak reformasi, para aktivis dan partai-partai yang mengaku reformis, kini berhenti berjuang menegakkan reformasi. Partai-partai sisa-sisa Orde Baru dan mantan tentara malah beramai-ramai menumpang bendera reformasi. Para aktivis yang sempat berpanas-panas di jalanan, kini juga ramai berteduh di bawah bendera-bendera reformis gadungan dan sisa-sisa Orde Baru. Termasuk aktivis perempuannya. Sementara kesengsaraan terus bergelayut di pundak perempuan, walau kuota perempuan (di bawah bendera partai-partai sisa Orde Baru dan reformis gadungan) meningkat di parlemen.

Semuanya takluk, tak berkutik dihadapan penjajahan modal asing. Bahkan banyak yang berlomba menjadi agen barunya, dengan berpura-pura anti modal asing di parlemen, tapi tak sungguh-sungguh memobilisasi kekuatan partainya dan massa rakyat untuk melawan penjajahan modal asing. Padahal penjajahan modal asing adalah sumber pokok kesengsaraan perempuan Indonesia saat ini, yang mematikan potensi kemajuannya; menghinakan martabatnya; menghancurkan masa depannya sebagai manusia. Penjajahan modal asing mematikan produktivitas rakyat dan lebih banyak menghancurkan tenaga produktif perempuan; menghancurkan produktivitas industri nasional, sehingga menyebabkan kemiskinan berkepanjangan, yang paling banyak mengorbankan perempuan.

Dampak penjajahan yang paling membebani pundak perempuan (yang mayoritas miskin di negeri ini) adalah kenaikan harga dan turunnya daya beli rakyat, terutama di sektor pertanian yang tak tersentuh modal―kecuali sektor agribisnis besar (seperti sawit, karet dan beberapa perkebunan besar negara). Dari 108 juta rakyat miskin yang hidup di bawah Rp. 19.000/hari, porsi kaum perempuan lebih dari setengahnya. PHK sepihak oleh berbagai industri manufaktur yang bangkrut mengorbankan angkatan kerja perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Kaum perempuan lah yang menjadi korban terbesar dari kemiskinan dan kehancuran tenaga produktif (feminisasi kemiskinan) akibat penjajahan ini.

Deindustrialisasi juga menyebabkan terus meningkatnya angkatan kerja buruh migran perempuan, hingga mencapai 72% dari jumlah laki-laki dalam 10 tahun ini, di mana setiap tahunnya Indonesia mengirimkan 400.000 buruh ke luar negeri tanpa ada status hukum dan perlindungan yang jelas. Tingginya angka pengangguran perempuan juga dimanfaatkan oleh bisnis prostitusi dan pornografi, termasuk peningkatan jumlah pelacur. Jumlah pelacur anak saja mencapai 30%, dan setiap tahun 100.000 anak diperdagangkan.

Tak cukup sampai disitu, pendidikan dan kesehatan, yang merupakan landasan bagi kemajuan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa, semakin tak menjangkau perempuan. Semakin sulit pula bagi mayoritas kaum ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas yang murah, karena rumah-rumah sakit besar yang berteknologi tinggi, mayoritas dimiliki asing dan tidak bisa diakses oleh rumah tangga miskin. Program-program semacam Askeskin dan Gakin, selain tak mudah diakses perempuan, juga syarat pengurusannya semakin dipersulit; rumah sakit tetap meminta kontribusi; PT. Askes menunggak membayar klaim; obat-obatan yang diberikan adalah obat kelas dua yang lebih lama menyembuhkan daripada obat-obatan untuk pasien kaya. Menteri kesehatan, yang berjenis kelamin perempuan, tak punya keberanian untuk mengatasi persoalan ini, selain menyuruh masyarakat untuk bersabar dan memaklumi. Perempuan juga merupakan lapisan masyarakat dengan tingkat melek huruf dan rata-rata sekolah paling rendah. Namun pendidikan berkualitas hanya menjadi milik rumah tangga-rumah tangga kaya. Sehingga masuk akal lah jika perempuan terjerumus ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang rentan eksploitasi, kekerasan, pelecehan seksual, termasuk rela dipoligami karena tergantung secara ekonomi. Celakanya, bukan akar persoalannya yang diatasi (yaitu kemiskinan perempuan), tapi perempuannya yang dihukum. Perempuan menjadi objek yang disalahkan, dikejar-kejar, digaruk, bahkan dilecehkan dalam perda-perda syariah dan RUU pornografi.

Memang, beberapa kemajuan politik sudah ada, seperti kuota 30%, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU kewarganegaraan dan sebagainya, yang menjadi pembuka jalan bagi perjuangan kesetaraan perempuan (affirmative action) selanjutnya. Namun, tanpa mengatasi persoalan kemiskinan yang berwajah perempuan (feminisasi kemiskinan) yang bersumber dari rendahnya kualitas tenaga produktif perempuan, maka pekerjaan legislasi pun hanya akan menguntungkan segelintir elit perempuan yang bermimpi bisa merubah nasib perempuan tanpa gerakan massa perempuan.

Lawan Penjajahan Modal Asing; Bangun Gerakan Massa Perempuan

Hal yang paling menggembirakan adalah, kesengsaraan ini tidak lagi diterima dengan lapang dada. Itulah mengapa perlawanan (gerakan) spontan mulai merebak dan meningkat di mana-mana, bahkan kwalitasnya pun mulai meningkat―peningkatan GOLPUT, penjatuhan pimpinan daerah, dan sebagainya (apapun alasannya, GOLPUT adalah cermin tak adanya harapan akan alternatif). Kaum perempuan Indonesia yang sedang melawan, mulai sadar, bahwa pemerintah dan seluruh partai-partai peserta pemilu 2009, termasuk kaum perempuan yang terkooptasi di dalamnya, sudah tak bisa diharapkan dapat memberi kesejahteraan. Dari kekuatan yang sadar itulah, kita akan mengajak seluruh rakyat dan kaum perempuan berjuang untuk membangun kekuasaan baru; alat politik alternatif baru; yang bersih dari unsur-unsur sisa Orde Baru dan reformis gadungan. Hanya kekuatan seperti itulah yang lebih berkemampuan menjalankan kebijakan untuk mengangkat harkat dan kesetaraan sejati perempuan. Kekuasaan tersebut akan dibentuk bersama seluruh elemen rakyat yang juga sedang berjuang melawan penjajahan modal asing, yang akan bekerja untuk:

1. MEMENUHI TUNTUTAN-TUNTUTAN DARURAT RAKYAT, seperti kenaikan upah; harga murah; kesehatan dan pendidikan gratis; perumahan murah; makanan bergizi; pelayanan administrasi gratis; modal dan teknologi untuk pertanian; lapangan kerja, mencabut semua produk hukum yang menindas harkat perempuan, dan pembaruan lingkungan.

2. MENGAMBIL ALIH PERUSAHAAN TAMBANG, dan industri yang vital lainnya di bawah kontrol rakyat; MENOLAK PEMBAYARAN HUTANG LUAR NEGERI; mengadili dan menyita harta-harta koruptor sejak berdirinya Orde Baru, sebagai sumber-sumber pendapatan utama bagi kesejahteraan rakyat serta pembangunan industri nasional.

3. MEMBANGUN INDUSTRI NASIONAL YANG MODERN SEBAGAI LANDASAN MENINGKATKAN HARKAT KAUM PEREMPUAN. Alih teknologi, kenaikan upah, kesehatan dan pendidikan gratis, serta kontrol rakyat atas kerja-kerja produksi adalah landasan terbangunnya industri nasional. Dengan industrialisasi nasional, kaum perempuan menjadi pandai dan meningkat harkatnya. Lapangan pekerjaan yang membangkitkan produktivitas kaum perempuan akan bisa disediakan, sehingga ketergantungan ekonomi kaum perempuan terhadap laki-laki juga akan berkurang, dengan demikian, kadar kesetaraan yang lebih sejati dapat tercapai, sehingga akan mengurangi praktek poligami, perdagangan perempuan, kekerasan rumah tangga, hingga pelacuran. Anak-anak pun tidak akan terlantar dijalanan karena negara akan produktif dan memiliki uang untuk membangun tempat-tempat penitipan anak gratis di tempat kerja, dan taman-taman bermain untuk meningkatkan kreativitas anak.

Bila mobilisasi kekuatan politik gerakan yang spontan-ekonomis-fragmentatif bisa disatukan, yang statistik aksinya sudah puluhan per bulannya (dimana perempuan sering berada di garis terdepan dan paling militan), maka pergantian kekuasaan tidaklah mustahil dilakukan. Perjuangan pergantian kekuasaan di Bolivia dan Venezuela memberikan pelajaran pada kita, bahwa berjuang untuk sebuah kekuasaan baru dengan persatuan dan mobilisasi rakyat, tanpa kekuatan lama dan reformis gadungan, tidak mustahil dilakukan dan akan menguntungkan bagi perjuangan kaum perempuan. Oleh karena itu, Pemilu 2009 harus dilawan, karena hanya akan menguntungkan para pelanggar HAM, koruptor, kaum kaya, dan para aktivis oportunis, termasuk elit politik perempuan yang hanya memanfaatkan suara perempuan untuk memperbesar kursi partai politik elit penyebab kesengsaraan perempuan.

Pernyataan Sikap LMND-PRM terkait aksi intimidasi FAKI terhadap Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) di Yogyakarta

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND – PRM)

Eksekutif Wilayah Yogyakarta

Sekretariat : Jl. Mrican No. 24, Demangan Baru, Caturtunggal Depok, Sleman

Email : elemendeprm.diy@gmail.com, Cp : 085225107952

Pernyataan Sikap Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM) terkait aksi intimidasi FAKI terhadap Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Yogyakarta

Situasi krisis ekonomi yang menambah kesulitan hidup yang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia merupakan akibat langsung dari tunduknya pemerintahan SBY-JK dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kepada kebijakan ekonomi politik imperialis. Akibatnya, rakyat semakin jauh saja dari harapan kesejahteraan dan demokrasi. Seperti halnya penolakan terhadap kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, kebijakan SKB 4 Menteri juga menghasilkan perlawanan yang meluas hampir di seluruh daerah. Hanya saja, tidak seperti respon terhadap kenaikan harga BBM yang mampu menghasilkan konsolidasi front persatuan secara nasional, respon terhadap SKB 4 Menteri justru tidak mampu menghidupkan kembali front persatuan nasional yang sebelumnya telah terbentuk, yakni FPN (Front Pembebasan Nasional), FRM (Front Rakyat Menggugat), dan FPR (Front Persatuan Rakyat, maupun front di tingkatan Mahasiswa.

Di samping itu, respon terhadap SKB 4 Menteri ini masih didominasi oleh kaum buruh seperti front ABM (Aliansi Buruh Menggugat), SPMI (Serikat Pekerja Metal Indonesia), SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan beberapa front buruh atau serikat buruh lainnya di Indonesia. Situasi yang tampak ialah isu SKB 4 Menteri ini seakan-akan hanyalah persoalan buruh semata, padahal kebijakan tersebut jelas berkaitan dengan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Di kalangan gerakan mahasiswa sendiri, baru beberapa organisasi gerakan mahasiswa yang merespon SKB 4 Menteri. Beberapa diantaranya seperti SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) dan LMND PRM yang melakukkan aksi sendiri terkait SKB 4 Menteri. Di Jogjakarta, Koalisi Rakyat Bersatu merupakan front multi sektor yang mengkritik adanya SKB 4 Menteri ini sebagai isu untuk membongkar permasalahan krisis Kapitalisme.

Gerakan perlawanan rakyat ini pun tak lepas dari represifitas rejim melalui alatnya yaitu aparat. Aksi KRB dalam menyikapi krisis ekonomi global dan nasional tanggal 3 Desember 2008 berujung pada ditangkapnya 2 aktivis mahasiswa LMND PRM yang menunjukkan bahwa pemerintah anti-demokrasi dan anti terhadap perjuangan rakyat miskin. Bahkan pemerintah dengan alat-alat kekerasannya seperti polisi dan militer – juga sipil reaksioner yang dibayar atau preman, kerap melakukan tindakan anti demokrasi dengan melakukan pembubaran dan penyerangan terhadap kekuatan rakyat yang tidak mau tunduk kepada penindasan. Milisi sipil reaksioner juga kembali melakukan aksi premanismenya di Jogjakarta. Pada hari rabu dan kamis tanggal 10-11 Desember 2008, sekretariat Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) didatangi oleh massa FAKI yang merusak dengan mendobrak masuk kemudian melayangkan surat ancaman yang berupaya mengintimidasi SMI. Mereka juga melakukan penyerbuan dan pengejaran terhadap aktivis-aktivis SMI.

Ironisnya, tindakan-tindakan anti demokrasi (represifitas aparat dan premanisme) justru terjadi pada momentum peringatan hari HAM sedunia. Tindakan koersif aparat melalui penangkapan terhadap aktifis maupun aksi premanisme dari masyarakat sipil reaksioner merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap HAM. Berkaca ke belakang, 60 tahun sudah usia deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Tak pernah absen, setiap tanggal 10 Desember, rakyat di seluruh dunia memperingati dan menuntut pemerintahnya agar menuntaskan seluruh persoalan pelanggaran HAM, tanpa terkecuali. Namun, penegakkan keadilan terhadap para pelanggar HAM maupun upaya-upaya perlindungan HAM terhadap rakyat Indonesia masih minim realisasinya. Pada dasarnya, persoalan pelanggaran HAM yang tak kunjung diselesaikan berpangkal pada penghambat-penghambat utama, antara lain: (1) Sisa-sisa lama (Golkar sebagai manifestasi sisa Orde Baru), (2) Tentara dan beserta Komando Teritorial dan perangkat-perangkat kontrolnya (KODAM, KOREM, KORAMIL dan BABINSA), serta (3) Reformis gadungan yang pengecut dan tak mandiri berhadapan dengan tentara. Dan diperparah juga dengan aksi-aksi premanisme intimidatif yang dilakukan sekelompok elemen sipil reaksioner yang suka main hakim sendiri seperti Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan berbagai kekerasan berkedok agama, ataupun Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) yang sering melakukan ancaman-ancaman disertai kekerasan terhadap organ-organ berhaluan kiri, seperti kejadian yang baru saja menimpa kawan-kawan SMI Yogyakarta. Bisa disimpulkan bahwa kapitalisme dan militerisme merupakan problem yang harus dituntaskan karena selalu saja menghasilkan penindasan dan penderitaan rakyat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka, LMND PRM Yogyakarta menyatakan:

Mengutuk aksi premanisme yang dilakukan oleh FAKI berupa; pengrusakan, pengambilan paksa barang-barang inventaris organisasi, upaya intimidasi melalui surat ancaman maupun kekerasan verbal lainnya, serta pengejaran aktifis.

Untuk itu LMND PRM menuntut kepada pihak kepolisian untuk menindak dan mengusut tuntas tindakan-tindakan premanisme seperti tersebut di atas.

Serta kepada gerakan-gerakan rakyat, LMND PRM menyerukan :

1. LAWAN tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh kelompok Milisi Sipil Reaksioner, seperti tersebut di atas!

2. Bangun persatuan gerakan rakyat yang MANDIRI sekarang juga!

Yogyakarta, 12 Desember 2008

Mutiara Ika P

Ketua LMND PRM DIY

17 Desember 2008

GAGALKAN PENGESAHAN RUU BHP, BANGUN PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, DEMOKRATIS DAN BERVISI KERAKYATAN !!!

PERNYATAAN SIKAP LMND-PRM

GAGALKAN PENGESAHAN RUU BHP, BANGUN PENDIDIKAN GRATIS, ILMIAH, DEMOKRATIS DAN BERVISI KERAKYATAN !!!

Dalam situasi krisis global yang hingga hari ini menyengsarakan rakyat, partai-partai politik dalam parlemen dan Pemerintahan SBY-JK tidak mengurungkan niatnya untuk tetap mengesahkan RUU BHP. RUU BHP merupakan bentuk kebijakan Neo-Liberalisme, dimana pendidikan diprivatisasi dan menjadi lahan bisnis yang hanya menguntungkan para pemilik modal, sekaligus bentuk lepas tangan pemerintah terhadap pemenuhan pendidikan bagi rakyat.

Bentuk privatisasi pendidikan sebenarnya sudah pernah diterapkan pemerintah sebelumnya dengan perubahan status perguruan tinggi negri sejak tahun 1999 menjadi BHMN, bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 61/Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum. Dari 4 kampus percobaan(UI, UGM, ITB, dan IPB) kemudian bertambah 8 tahun 2000 yaitu UPI Bandung, Univ, Airlangga(Unair), Univ Diponegoro(Undip), dan Univ Sumatra Utara(USU), dan untuk tahun 2007 jumlah Perguruan tinggi negeri yang akan berubah status menjadi BHMN semakin bertambah. Intinya, perubahan status itu tak lebih dari penghalusan privatisasi dan kapitalisasi perguruan tinggi negeri. Fakta tersebut jelas menunjukkan ketertundukan pemerintah terhadap komersialisasi pendidikan. Akibatnya, pendidikan semakin mahal dan hanya kelas menengah ke atas yang mampu mengakses pendidikan, apa lagi sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Tak jauh beda dengan perubahan status perguruan tinggi negri menjadi BHMN, BHP tak lebih dari bentuk privatisasi yang diperhalus sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip Nirlaba, dengan dalih untuk membendung komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan. Akan tetapi fakta berbicara lain. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres no 76 dan 77 yang merupakan turunan dari UU Penanaman Modal Asing. Dalam perpres itu dengan jelas dinyatakan bahwa penanaman modal asing diperbolehkan sampai sebesar 40% bagi sektor pendidikan. Dengan demikian, konsep nirlaba yang dicantumkan di RUU BHP, tak lebih sebagai pemanis agar terlihat demokratis dan melindungi pendidikan nasional. Ketika dunia pendidikan diberikan kepada para pemodal sebagai lahan bisnis, tak ayal lagi akumulasi modallah yang menjadi imannya, bukan pendidikan sebesar-besar untuk manusia. Rakyat miskin Indonesiapun, semakin dimatikan potensinya untuk lebih maju dan cerdas. Sementara, para mahasiswa yang sedang mengeyam pendidikan perguruan tinggi terancam terhenti akibat mahalnya biaya pendidikan. Di samping itu bagi mahasiswa yang telah lulus dihadapkan pada semakin minimnya lapangan kerja atau pada upah yang rendah karena negara ini konsisten dalam menjalankan politik upah murah (seperti PB 4 Menteri).

Merespon kritikan terhadap RUU BHP yang dinilai bentuk lepas tangan pemerintah dan bersifat kapitalistik, Dirjen dikti Depdiknas, Fasli Djalal menyatakan bahwa pada saatnya nanti akan muncul stakeholders berupa orang-orang yang amanah, tidak punya kepentingan pribadi, tidak makan gaji dari sana sehingga membawa hati nurani dan lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat (Republika, 2008). Benarkah demikian? TIDAK! Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjamin bahwa akan muncul stakeholder yang mempunyai amanah, tidak makan gaji dari sana serta responsive terhadap kebutuhan masyarakat? TIDAK ADA! Terlebih dalam krisis keuangan global saat ini, yang membuat rakyat makin terhimpit. Mahalnya pendidikan dan kesehatan, upah rendah, utang negara yang kian menumpuk, minimnya lapangan kerja menjadi persoalan yang terus datang bertubi-tubi menerpa rakyat Indonesia. Dan apa jawaban elit-elit politik, partai-partai politik dan rejim yang berkuasa hingga hari ini? Pengesahan RUU BHP, PB 4 Menteri, Mengutang, menghamba kepada kaki tangan Kapitalisme (ADB), PERDA-PERDA Tibum, Penggusuran, Operasi-operasi penangkapan rakyat miskin (pengamen, PSK, gelandangan dan pengemis) dan kebijakan lain yang anti rakyat miskin. Hanya ada satu kesimpulan, negara saat ini tengah melepas tanggung jawabnya terhadap rakyat miskin, sehingga tidak ada jalan lain bagi seluruh rakyat Indonesia baik dari mahasiswa, buruh, kaum miskin kota beserta elemen massa rakyat lainnya untuk menyatukan diri menuntut pendidikan gratis,ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan, menolak BHP, mencabut UU SISDIKNAS, serta kebijakan lainnya yang berpihak pada kepentingan modal.

Bukan suatu hal yang mustahil untuk mewujudkan pendidikan gratis. Guna membiayai pendidikan gratis, sebenarnya negeri ini mampu. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, yang sebenarnya bisa diolah guna membiayai kesejahteraan rakyat termasuk pendidikan gratis. LIhat saja pendapatan dari berbagai pertambangan asing di Indonesia seperti ExxonMobil pada tahun 2007 berdasarkan laporannya, yang mencapai angka $ 40,6 Billion atau Rp3.723triliun serta Cevron di tahun 2007 yang mampu memperoleh keuntungan sampai $ 18,7 Billion atau Rp 171 trilliyun. Demikian pula dengan 137 pertambangan asing lainnya di Indonesia yang juga mengeruk keuntungan di negri berlahan subur ini. Bandingkan dengan keuntungan pemerintah dari hasil tambang yang telah dijual ke asing, tidak pernah menembus angka 3%. Sungguh hal yang ironis. Pertambangan tersebut yang semestinya diperuntukkan bagi rakyat telah dijual ke tangan imperialis. Semestinya, rakyat di negri ini mampu memperoleh haknya guna menikmati pendidikan gratis serta kesejahteraannya. Tidak perlu terimbas krisis global yang begitu dalam seperti yang kita rasakan saat ini. Intinya, merupakan hal yang seharusnyalah negara ini mengambil alih asset pertambangan asing bagi kesejahteraan rakyat. Selain mengambil alih aset pertambangan asing, pembiayaan pendidikan gratis juga bisa diperoleh dari penghapusan utang luar negri. Tercatat, utang luar negri Indonesia sampai dengan tri wulan ke dua tahun 2007, utang luar negri Indonesia telah mencapai 132,719 juta dolar AS (Summary base line Studies Kolisi Anti Utang kerja sama dengan PUSTEK UGM). Utang luar negri tersebut, pada hakikatnya tidak mampu menyejahterakan rakyat dan hanya dinikmati segelintir orang saja, namun justru membebani APBN sehingga harus dihapuskan untuk kesejahteraan rakyat.

Pembiayaan terhadap pendidikan gratis dan pembangunan industri nasional serta kesejahteraan rakyat tentu harus diraih dengan perjuangan rakyat sendiri dengan persatuan multisektoral. Sudah bukan saatnya lagi menyandarkan diri pada pemerintah atau elit politik yang ada sebab 10 tahun pasca reformasi sudah cukup membuktikan bahwa elit politik saat ini adalah agen imperialis yang tentunya menjadi musuh bersama kita. Oleh sebab itu, Pemilu 2009 yang akan datang, bukanlah solusi bagi kesejahteraan rakyat. Peserta Pemilu 2009 mendatang bukanlah pemain baru dalam percaturan politik di Indonesia yang kerjanya hanyalah menghamba pada modal asing. Kalaupun terdapat partai-partai politik baru, mereka dibentuk oleh elit-elit politik lama yang tidak turut berjuang bersama rakyat serta mempunyai track record buruk di masa lalu seperti Gerindra, Hanura dll. Solusi bagi kita, baik mahasiswa, buruh, tani, Kaum Miskin Kota serta elemen rakyat lainnya adalah membangun alat perjuangannya sendiri yang mandiri, anti kooptasi dan kooperasi.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka kami dari LMND Politik Rakyat Miskin menyerukan kepada seluruh gerakan mahasiswa supaya bersatu bersama gerakan rakyat untuk:

1. Gagalkan pengesahan RUU BHP

2. Melawan semua Jalan Keluar Jahat Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, seperti:

- Pendidikan, Perumahan, dan Kesehatan Mahal;

- Penggusuran dan Penangkapan Rakyat Miskin;

- SKB/PKB 4 Menteri dan upah murah, Kenaikan Harga, Privatisasi, Kelangkaan Pupuk;

- Utang Luar Negeri dan Penalangan Utang/kerugian kaum Pemodal;

3. Melawan Pemilu Elit 2009: Pemilunya para pelanggar HAM, kaum pemodal, koruptor, dan kaum oportunis;

4. Membangun alat politik persatuan alternatif, yang mandiri dan berskala nasional;

5. Mengganti Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, agar dapat membentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin

Jakarta, 16 Desember 2008

Sekjen LMND – PRM

Paulus Suryanta Ginting

Ketika Taktik Membelenggu Ideologi

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008121600030058

DUKUNGAN CAPRES: PBR Siap Dukung Prawobo

JAKARTA (Dtc/Lampost): Partai Bintang Reformasi (PBR) terus menyeleksi calon presiden (capres) yang layak didukung dalam konvensinya. Walau hingga kini capres sesuai konvensi PBR adalah Rizal Ramli, tetapi tidak menutup kemungkinan sasaran berubah ke Prabowo Subianto.

"Pada dasarnya misi partai kita hampir sama dengan misi Prabowo. Bisa saja kita mendukungnya asal Prabowo mau masuk dan sesuai dengan poros tengah," kata Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi di Jakarta, Senin (15-12).

Bursah mengatakan saat ini partainya siap melakukan komunikasi politik dengan Partai Gerindra binaan Prabowo. Sebab, memperjuangkan aspirasi rakyat bawah dalam sektor pertanian dan nelayan adalah daya tarik tersendiri yang dipunyai Prabowo. "Saya siap melakukan komunikasi politik dengan Prabowo," kata Bursah.

Sebelumnya kesiapan PBR mendukung Prabowo Subianto itu dimulai saat pendiri partai Zainuddin M.Z. itu menyatakan dukungannya ke mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut. Bahkan dai sejuta umat itu diisukan telah "loncat pagar" ke Partai Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai capresnya.

Tapi kemudian pihak Partai Gerindra mengklarifikasi isu itu. Melalui Sekjennya Ahmad Muzani, Partai Gerindra membantah jika Zainuddin akan pindah bersama partainya. Saat ini nama Zainuddin, kata dia, tidak terdaftar baik itu sebagai anggota maupun dalam kepengurusan partai.

Ahmad Muzani mengakui telah terjadi kedekatan antara Zainuddin M.Z. dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dai sejuta umat itu mengaku siap untuk mendukung Prabowo sebagai capres dalam Pemilu 2009. "Ini perkataan Pak Zainuddin, kalau Mas Prabowo jadi capres, Zainuddin akan back-up dan dukung Mas Prabowo," ujar Ahmad Muzani.

Muzani menjelaskan kedekatan antara Zainuddin dan Prabowo sudah terjalin sejak lama. Ikatan pertemanan sudah terbentuk sejak Prabowo masih berpangkat letnan kolonel. Kemudian pada Ramadan yang lalu, Zainuddin sebagai Ketua Yayasan Keluarga Betawi bersama Prabowo mengunjungi daerah-daerah kumuh di Jakarta.***

12 Desember 2008

BUKAN PEMILU, TETAPI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh: Jeniarto Mbayang*)

Saat ini dalam makna formal, Indonesia adalah negara demokrasi. Kenapa formal? Karena demokrasinya adalah demokrasi liberal yang bersifat perwakilan, hanya ditujukan untuk memilih perwakilan setiap lima tahun, tetapi belum bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik rakyat agar mulai bertanggung jawab untuk turut mengurus berbagai urusan-urusan kepemerintahan—ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Dengan kata lain demokrasi perwakilan ini membiarkan rakyat pasif—seperti politik massa mengambang—atau mengkanalisasi kesadaran politik rakyat sebatas kekuatan pengontrol di dalam wadah-wadah perwakilan.

Sejatinya demokrasi mensyaratkan partisipasi rakyat secara langsung dalam setiap level dan sector kebijakan sehingga kebijakan yang lahir adalah kebiakan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan mendesak rakyat dan terawasi dalam pelaksanaannya.

Dalam demokrasi liberal, partai politik adalah alat untuk menjalankan mekanisme perwakilan dalam pemilihan umum. Artinya, partai politik menjadi instrument yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Yang harusnya dalam konteks ke Indonesiaan hal ini harusnya sudah dapat mendorong upaya-upaya pensejahteraan rakyat karena demokrasi mengisyaratkan kesejahteraan seluruh umat sebagai tujuan. Tetapi yang terjadi mala sebaliknya masyarakat Indonesia malah semakin dihancurkan tenaga produktifnya, kenapa? Karena seluruh partai politik yang ada dalam parlemen kita termasuk dalam jajaran eksekutif adalah kaki tangan modal asing yang mengamini setiap keinginan tuan-tuanya dari Negara-negara imperialis barat untuk mengeksploitasi setiap sumber daya yang dimiliki bangsa ini.

.

Pasca krisis 1997 yang menuai perlawanan sehingga berujung pada lengsernya rezim otoriter Suharto, rezim kita secara aktif mengikuti resep IMF lewat Structural Adjustment Program (SAP) yang disahkan lewat penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada era kepemimpinan Mega-Hamzah yang isinya adalah pencabutan subsidi, rekapitulasi perbankan, privatisasi, dan liberalisasi pasar (paket kebijakan neoliberalisme) yang sampai hari ini paket kebijakan ini terus dijalankan oleh rezim SBY-JK yang juga didukung oleh seluruh partai politik yang ada dalam parlemen. Kalaupun ada yang bersuara berbeda ini hanyalah program populisme semata karena tidak berani menyatakan melawan kebijakan noeliberal yang menjadi sumber kemiskinan dinegeri ini. Terbukti dengan rengkingisasi yang dikeluarkan oleh Standard of Poor (sebuah lembaga internasional yang mengawasi hutang negara dunia ketiga) yang menempatkan indonesia pada urutan kedua setela turki sebagai negara paling taat terhadap IMF dengan indikator resiko ekonomi dan resiko politik yan dapat dilihat dari capacity to pay and willieng to pay

Neoliberalisme yang Memanen Kemiskinan

Resep kebijakan neoliberalisme ini dianggap oleh ekonom-ekonom neoliberal sebagai kebijakan yang paling ampuh dalam membangun perekonomian di negara-negara berkembang. Yang memang paling ampuh dalam mengakumulasi kekayaan di seluruh dunia untuk masuk ke kantong orang-orang terkaya pemilik modal di negara-negara maju dan di sisi lain berhasil menyebabkan 3 milyar orang didunia hidup kurang dari $2 perhari (UNFPA, 2006). Dan akhirnya, kepintaran ekonom-ekonom neoliberal seakan tak berdaya di hadapan realitas krisis, hasil dari kegagalan kapitalisme itu sendiri.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, emas; batubara; gas; minyak, karet, sawit; intan, timah, perca (bahan serat optik), besi, baja, tembaga, plutonium, uranium dan kuantitas sumber daya manusia yang mencapai 230 jt jiwa. Sehingga tak ada syarat-syarat material bagi Indonesia untuk menjadi negeri yang miskin, yang menurut Bank Dunia angka kemiskinan mencapai 49% (WB, 2006), yang karena antrian sembako rakyatnya harus mati terinjak-injak, yang karena mahalnya biaya hidup rakyatnya harus mencuri, berprostitusi atau praktik amoral menurut penilaian elit-elit politik yang lucu syarat-syarat terjadinya praktik tidak bermoral itu, yaitu kemiskinan diciptakan oleh mereka sendiri. Sesungguhnya inilah wajah dari negeri kaya yang menjadi budak dinegeri sendiri karena elitnya menjual seluruh sumber kekeyaannya untuk dikeruk, dibawa dan dinikmati oleh negara-negara maju.

Berbagai kebijakan pencabutan subsidi pendidikan, kesehatan, BBM, listrik, penjualan aset nasional, perdagangan bebas telah menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi; kebangkrutan industri ruma tangga; kenaikan harga kebutuhan pokok; mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan; penggusuran PKL, dan tanah rakyat ; trafficking (penjualan perempuan dan anak); busung lapar; tingginya angka kematian anak dan ibu. Kemiskinan yang sudah telanjang di depan mata ini masih saja ingin diingkari oleh pemerintah dengan mengkonversi kemiskinan ke dalam angka-angka yang validitasnya sendiri masih diragukan oleh berbagai pihak (bentuk lain dari korporatokrasi).

Kemiskinan yang diciptakan oleh rezim, semakin diperparah dengan terpaan krisis global. Kenaikan harga-harga secara umum membuktikan sistem ekonomi Indonesia tidak dibangun di atas dasar kemandirian (60% masih bergantung impor). Inilah hasil dari liberalisasi. Kondisi ini dijawab oleh rezim SBY-JK dengan SKB 4 Menteri yang bertujuan memberikan kenyamanan investor untuk mengurangi krisis. Logika ini salah, karena menghapuskan Upah Minimum Propinsi serta berusaha menghilangkan peran negara dalam penyelesaian konflik antar buruh dan majikan sama halnya dengan menurunkan daya beli kaum buruh. Penurunan daya beli justru akan semakin memperparah krisis. Jelaslah keberpihakan rezim kepada siapa. Maka kebijakan kenaikan suku bunga, buy back, bailout adalah sekedar upaya mengamankan harga saham di bursa yang mengeruk devisa negara sehingga nilai tukar rupiah melemah.

Sesungguhnya, serangkaian kebijakan neoliberal yang hanya menghasilkan kemiskinan dan krisis adalah warning akan terjadinya krisis yang lebih mendalam lagi, semisal yang pernah terjadi di Meksiko (tequila effect) pada tahun 1994. Meksiko yang telah mempraktekkan kebijakan neolib sejak awal tahun 80-an mengalami kekosongan kas negara (default) pada tahun 1994 sehingga tidak mampu menggaji PNSnya dan menuai gelombang protes rakyat.

Janji Kesejahteraan, Tak Lebih dari Jualan

Ketika deraan kemiskinan begitu terasa di massa rakyat, elit-elit politik menjadikan janji-janji kesejahteraan sebagai barang dagangan pemilu 2009. Seperti yang sudah-sudah, janji-janji ini pasti bermuara pada omong kosong. Tak perlu tesis yang begitu rumit untuk membuktikannya. Pertama, para peserta pemilu 2009 adalah wajah-wajah lama yang sudah terbukti gagal. Mereka ini adalah sisa orde baru, reformis gadungan dan paramiliter. Meski ada parpol-parpol baru bermunculan, merupakan pecahan dari parpol lama yang elit-elit politiknya tidak diakomodir kepentingan kekuasaannya pada parpol yang sebelumnya yang kesemuanya terbukti gagal mensejahterakan karena telah kebagian memimpin atau menjadi bagian dari kekuasaan pengambil kebijakan. Selain itu, tak ada flatform program yang jelas yang merupakan antitesis dari praktik kebijakan neolib. Pemilu 2009 ini, justru banyak dijadikan proyek “cuci tangan” dosa-dosa para elit-elit politik di masa lalu.

Kedua, dengan syarat-syarat kebijakan neolib yang diamini oleh seluruh partai politik yang ada tidak mungkin ada kesejahteraan. Bergantinya kepemimpinan, hanya mengganti tokoh-tokohnya saja tetapi tidak mengganti sistem kebijakannya yang pro modal asing. Pertanyaannya, adakah elit-elit politik saat ini yang ikut Pemilu mampu menolak kebijakan neolib?? Tidak ada karena tidak ada satupun parpol saat ini yang membasis berdasarkan program tersebut.

Rakyat juga mulai tidak percaya dengan Pemilu ditunjukkan dengan angka golput 30% pada Pemilu 2004 dan tingginya angka golput di daerah-daerah dalam Pilkada contoh kasus pilkada donggala yang jumlah golputnya hampir 22%. Argumen bahwa golput terjadi karena kesalahan teknis semisal kerusakan/kurangnya kertas suara dan sebagainya sulit untuk diterima mengingat kemajuan teknologi informasi saat ini. Sehingga dapat dipastikan di tengah kondisi pengkhianatan elit-elit politik dengan memangkas hak rakyat atas kesejahteraannya selama ini akan meningkatkan angka golput.

Sementara itu, unsur-unsur gerakan gerakan rakyat yang telah terkooptasi dengan memilih bergabung bersama reformis gadungan merasa percaya ini akan menjadi taktik untuk membebaskan rakyat. Yah...taktik penghianatan diakibatkan karena tidak sabar. Seakan mereka ini Superman, padahal jelas-jelas hanya rakyat yang sadar dan terpimpin yang bisa membebaskan dirinya sendiri karena tak ada referensi dalam sejarah manapun kompromi penelanjangan diri semacam ini akan berhasil.

Bukan Pemilu, tapi Persatuan Rakyat

Ditengah-tengah hiruk pikuk pembicaraan tentang pemilu yang melanda rakyat Indonesia, perlu dipertegas untuk dipahami bahwa ada atau tidak ada Pemilu tetap tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi rakyat, karena pemilu hanya menjdi ajang kepentingan segelintir elit untuk tetap mempertahankan dominasi ekonomi politik dinegeri ini yang sudah tentu tidak akan menyelesaikan problem mendasr bangsa ini yaitu kemiskinan. Sebagai antitesa, Maka yang perlu dilakukan adalah upaya yang lebih bermanfaat, potensial, revolusioner untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dalam bentuk pembangunan alat-alat persatuan dengan menetapkan neoliberalisme bersama antek-anteknya dalam negeri sebagai musu bersama rakyatIndonesia.

Persatuan yang luas sangatlah penting bagi perjuangan pembebasan rakyat dari segala bentuk dominasi. Kemerdekaan 45 bisa direbut dengan penetapan terhadap musuh bersama rakyat, yaitu kolonialisme. Karena penggalangan persatuan harus ditujukan untuk menghadapi musuh bersama, yaitu penjajahan gaya baru (neoliberalisme) yang telah membuahkan praktek pemiskinan, ketidakadilan dan dominasi ekonomi politik terhadap mayoritas rakyat di negeri ini yang tentunya dengan program yang secara langsung menusuk jantung kapitalisme itu sendiri.

Untuk itu, Komite Persatuan Rakyat Miskin – Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD) Sulawesi Tengah menyatakan sikap dengan tegas dan menyeruhkan pentingnya persatuan rakyat tertindas dengan program-program kerakyatan yang anti-neolib serta menolak segala bentuk kooptasi dan kooperasi dengan sisa-sisa orde baru, reformis gadungan, dan para militer yang menjadi antek neoliberal dinegeri ini.

* Penulis adalah Ketua Komite Politik Rakyat Miskin – Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD) Sulawesi Tengah

Opini dimuat dalam SKH Garda Sulteng edisi 25 November 2008 dan SKH Mercusuar edisi 27 November 2008

GALANG PERSATUAN RAKYAT, BENTUK PEMERINTAHAN PERSATUAN RAKYAT MISKIN DAN LAWAN REZIM BONEKA PENJAJAH MODAL

Hari ini tanggal 10 Desember menjadi waktu yang sering diperingati masyarakat disetiap belahan dunia termasuk Indonesia setiap tahunnya sebagai hari Hak Asasi Manusia dalam beragam bentuk tindakan diperingati.

Di Indonesia intitusi yang mempunyai kewenangan dalam penegakan HAM belum mampu membawa agendah perubahan yang siknifikan dikarenakan political will dari presiden dan DPR yang tidak sama sekali mau menyeret jenderal-jenderal pelanggar HAM. Rezim kita takut karena tatkala pelanggaran HAM dimasa lallu diungkap mereka sendiri akan terseret didalamnya. Padahal bagaimana kekejaman bangsa ini yang membantai hampir 3 juta jiwa rakyat Indonesia pada periode 1965-1969, belum lagi kasus telangsari, gedung ombo, marsina, kasus 27 juli, tanjung priok, ambon - aceh berdara, mei 98, yang sampai hari ini tidak jelas penanganan kasusnya kalaupun ada, tetapi belum mampu menyeret otak-otak pelaku. Ini dikarenakan seluruh spectrum politik yang ada diparlemen kita adalah kekuatan-kekuatan lama yang sebenarnya tokoh-tokohnya adalah terlibat. Belum lagi soal posisi para reformis gaadungan yang takut dan pengecut berhadapan dengan kekuatan ini.

Artinya bahwa kekuatan-kekuatan politik ini (baca-parpol), terbukti gagal mendorong agenda penegakan HAM yang kemudian mereka akan kembali mempertahankan kekuasaan mereka pada pemilu 2009 nanti. Rakyat harusnya sudah memfonis mati bagi elit-elit politik ini bersama partainya baik itu partai lama maupun baruh karena pada dasrnya partainya saja yang baru tetapi agenda kepentingan dan orientasinya sama saja, yaitu menjadi pelayan pada tuanya yaitu modal asing yang sudah pasti menyengsarakan rakyat. Karena agenda HAM selain untuk nuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat, juga bicara pada soal jaminan hak-hak dasar rakyat (hak hidup, hak untuk merdeka secara politik ekonomi budaya, hak untuk mendapatkan perlindungan hokum dls) yang hari ini tidak dapat disediakan oleh negara ini. Mau bukti? Mudah kok….. busung lapar, anak putus sekolah bahkan bunu diri karena tidak ada biaya sekolah, PHK dimana-mana, bencana dimana-mana tanpa penanganan yang jelas, dan masi bany/ak lagi. Apakah ini yang dimaksun dengan pembangunan pondasi kemandirian nasional yang digembar-gemborkan rezin selama ini? Omong kosong.

Sudah 10 tahun reformasi bergulir di negeri ini dan sudah 3 kali pula pergantian rezim berkuasa di era reformasi. Namun, cita-cita tentang masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur hanya ada dalam angan-angan dan janji-janji elit-elit politik yang bercokol di pemerintahan.

Pasalnya tak ada satu pun kebijakan kerakyatan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Rezim berkuasa dari masa Mega-Hamzah hingga SBY-JK saat ini dengan setia melaksanakan kebijakan neoliberalisme, yaitu pencabutan subsidi BBM (menaikkan harga BBM), listrik, air, menjual aset-aset negara (BUMN) dan membuka pasar seluas-luasnya bagi produk-produk impor sehingga industri dalam negeri yang tak mampu bersaing ini bangkrut berguguran. Kebijakan neoliberalisme memang sengaja diterima oleh rezim sebagai syarat dari pencairan pinjaman yang setiap tahunnya harus dibayar dengan menghabiskan sekitar 30% dari APBN kendati harus mengorbankan subsidi sosial untuk rakyat.

Hasilnya adalah harga-harga kebutuhan pokok melonjak, biaya pendidikan dan kesehatan mahal, listrik mahal, pupuk mahal bencana dan kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Kebijakan tambal sulam semacam BLT takkan mampu menyelesaikan kemiskinan akut rakyat yang memang sengaja dimiskinkan.

Krisis keuangan global yang melemahkan nilai tukar rupiah hingga level Rp12.000/dollar telah menyebabkan kenaikan harga-harga secara umum karena kehancuran industri nasional akibat kebijakan neolib semakin membuat rakyat tergantung pada barang-barang impor (60%) yang harus dibeli dengan dollar. Memang terjadi penurunan harga BBM setengah hati oleh pemerintah yang sama sekali bukan karena subsidi melainkan harga minyak dunia yang sedang anjlok, artinya kita sedang dipaksa untuk mengikuti harga pasaran minyak dunia yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Produk kebijakan memiskinkan rakyat memang disengaja oleh rezim boneka penjajah modal asing yang didukung oleh elit-elit politik di parlemen dan partai-partai politik yang akan kembali berlaga pada Pemilu 2009 yang sudah dapat dipastikan akan bermuara pada janji-janji omong kosong.

Untuk itu kami dari Front Persatuan Rakyat Miskin menyatakan sikap:

1. Galang Persatuan Rakyat Non Kooptasi

2. Pemilu bukan Solusi

3. Ganti Pemerintah Agen Penjajah Modal Asing.

4. Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin.

5. Nasionalisasi Aset-aset asing

6. Hapus utang luar negeri

7. Pendidikan dan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat.

Palu 10 Desember 2008.

FRONT POLITIK RAKYAT MISKIN

( FPRM)

~ KPRM-PRD, SRMK-PRM, LMND-PRM, KOMRAD, DEMA HUKUM UNISMUH~

SARINA

Korlap

FPRM-ST Tolak Pemilu 2009

PALU, MERCUSUAR- Front Persatuan Rakyat Miskin Sulteng (FPRM-ST) menolak pemilu 2009. Pernyataan itu terungkap pada aksi massa untuk memeringati hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2008.

Koordinator Lapangan (Korlap) Sarinah dalam orasi politiknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulteng untuk menolak pemilu 2009. Sikap itu disandarkan pada kondisi objektif di lapangan dengan melihat sejauh mana kepekaan pemerintah dan legislator di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. “Politisi hanya memperjuangkan kepentingan pribadi ketimbang memikirkan masalah rakyat,” kata Sarinah dengan nada lantang.

Penolakan itu juga, tak lepas dari timbulnya masalah bangsa seperti krisis ekonomi dunia yang berdampak di Indonesia serta Sulteng pada khususnya. Belum lagi kata Sarinah kemiskinan dan pengangguran makin meningkat tiap tahun.

“Jadi, apa yang diharapkan dengan pemerintah saat ini,” katanya lagi. Olehnya itu, kata dia, rakyat Indonesia harus merapatkan barisan melawan pemerintahan yang tidak pro kepada rakyat, melainkan hanya merengek pada imprealisme dengan mengharapkan funding dari Internasional Moneter Fund (IMF) hingga Bank Dunia. Senada dengan itu, Ketua PRM-PRD (Politik Rakyat Miskin – Partai Rakyat Demokratik) Jeniarto juga menekankan dalam orasi politiknya mengecam kepada pemerintah yang dinilai tak mampu mengatasi serta keluar dari krisis multidimentasi, sehingga masyarakat jadi korban di atas kesenangan para elit politik.

Aksi yang notabene berasal dari aktivis mahasiswa itu, melakukan orasi di depan Kantor DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, kemudian berjalan kaki menuju kantor Gubernur, jelang 15 menit kemudian massa aksi pun balik kanan.

10 Desember 2008

SIKAP DHN-PPRM DALAM PERINGATAN KE-60 HARI HAM SEDUNIA

LAWAN PEMILU ELIT 2009: PEMILU PARA PELANGGAR HAM, KAUM PEMODAL, KORUPTOR, DAN KAUM OPURTUNIS!

Sudah enam puluh tahun usia deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Tak pernah absen, setiap tanggal 10 Desember, rakyat di seluruh dunia memperingati dan menuntut pemerintahnya agar menuntaskan seluruh persoalan pelanggaran HAM, tanpa terkecuali.

Di Indonesia, persoalan pelanggaran HAM yang tak kunjung diselesaikan berpangkal pada 3 penghambat utama, yakni masih bercokolnya: (1) Sisa-sisa lama (Golkar sebagai manifestasi sisa Orde Baru), (2) Tentara dan beserta Komando Teritorial dan perangkat-perangkat kontrolnya (KODAM, KOREM, KORAMIL dan BABINSA), serta (3) Reformis gadungan yang pengecut dan tak mandiri berhadapan dengan tentara.

Padahal, rakyat Indonesia dan para aktivis pejuang HAM tak berjeda berjuang dalam beragam bentuk tuntutan dan aksi serta mekanisme hukum; terus menerus menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi rakyat yang dilanggar hak asasinya agar para pelakunya diganjar hukuman. Sebagai contoh, tak kurang dari 88 kali, sejak tahun 2007,Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban (JSKK) pelanggaran HAM melakukan aksinya setiap hari Kamis, di depan Istana Negara—tekanan itupun baru berhasil menuntaskan kasus Munir saja (dengan kekecewaan atas hasilnya karena dirasa tidak adil).

Secara hukum, tidak banyak dan tidak signifikan hasilnya. Menurut matriks Kontras tahun 2006, dari tiga kasus pelanggaran HAM berat seperti Timor Timur 1999, Tanjung Priok 1984, dan Abepura, sebagian besar divonis bebas, sebagian lagi dalam proses kasasi, dan sebagian kecil yang dihukum pun kini sudah bebas, dan itupun tidak mampu menjangkau Jenderal-jenderal otak pelanggaran HAM tersebut.

Sejauh ini hukum hanya menjangkau para pelaku lapangan—itupun hanya untuk kasus-kasus tertentu yang mendapat sorotan dan tekanan politik yang besar. Seperti halnya kasus pelanggaran HAM Alas Tlogo dan pembunuhan Munir—yang baru berhasil menghukum Policarpus dan Muchdi PR saja.

Hukum tidak sanggup menangkap para Jenderal, tidak sanggup menyidangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang memiliki dampak politik besar terhadap asal usul kekuasaan politik hari ini. Hukum diam di hadapan pembantaian 3 juta rakyat tak berdosa di tahun 1965-66, kasus di Timor Timur pra-Referendum (1974-1999), peristiwa Penembakan misterius ”Petrus” (1982-1985), kasus Kedungombo, kasus Talangsari 1989, kasus Marsinah (1995), kasus 27 Juli 1996, penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 1997-1998, kasus Trisakti dan Semangi I & II, peristiwa Mei 1998, dan kasus DOM di Aceh-Papua, kasus Bulukumba (2003),termasuk mendiamkan para penjahat dan kroni pemerintah penyebab bencana Lapindo.

Jenderal (purn.) Soeharto (mantan Presiden Indonesia ke-2), Jenderal (purn.) Wiranto (mantan Pangab), Jenderal (purn.) Susilo Bambang Yudhoyono, Mayjen (purn.) Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Pangdam Jaya), Irjen (Pol.) Hamami Nata (mantan kapolda Metro Jaya), Letjen Djaja Suparman (mantan Pangdam Jaya) dan Noegroho Djajoesman (mantan Kapolda Metro Jaya), Letnan Jenderal (purn.) Sutiyoso (mantan Pangdam Jaya),Letnan Jenderal (purn.) Prabowo Subianto, Mayjen (purn.) Zacky Anwar Makarim (Anggota Tim Pengamanan Penyuksesan Penentuan Pendapat Otonomi Khusus Timor Timur), Mayjen (purn.) Kiki Syahnakrie (Panglima Komando Operasi Penguasa Darurat Militer, Timor Timur), Mayjen (purn.) Adam Rachmat Damiri (Pangdam Udayana), Mayjen (Purn.) A. M. Hendropriyono, adalah di antara para Jenderal yang bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih dibiarkan berlenggang kangkung hingga hari ini.

Untuk dapat menghukum orang-orang yang bertanggung jawab tersebut, jalur hukum yang ada saat ini tidak bisa diharapkan lagi. Jalan politik dengan mobilisasi rakyat lah satu-tunya cara yang paling ampuh dan terbukti paling efektif.

Jangan Tunggu Pemilu 2009: Kekuasaan Politik Harus Diganti Sesegera Mungkin

Sejak kejatuhan Gus Dur tahun 2001, ada 3 kekuatan yang sedang dan akan berusaha terus berkuasa: 1) revitalisasi atau restorasi Orde Baru dalam manifestasi Golkar; 2) kaum reformis gadungan, terutama yang menjadi benalu (mengambil manfaat dari rakyat dan para aktivis yang berjuang mati-matian) pada momen reformasi tahun 1998, seperti PKS, PAN, PKB, PBR, PBB, dan lain sebagainya; 3) Tentara. Kejatuhan Gus Dur adalah cermin bagaimana tentara mendukung kelompok (1 dan 2 tersebut) untuk menjatuhkan Gus Dur.

Sisa-sisa lama (Orde Baru dalam wujud Golkar) dan Tentara, sedang terus mengendap-ngendap mencari celah menjarah ranah sipil kembali, bahkan sekarang semakin terbuka untuk bergerak naik ketika hampir seluruh spektrum kekuatan politik elit setuju Soeharto diampuni. Bahkan PKS yang dianggap ‘paling reformis’ pun sudah mengkooptasikan diri ke dalam lingkaran Cendana.

Kesempatan menjarah ranah sipil oleh tentara diperkuat dengan keterlibatan mereka yang tak tanggung-tanggung dan semakin kuat di dalam Partai Politik peserta pemilu 2009. Berikut adalah nama-nama partai dan para Jenderalnya menurut laporan TAPOL:

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dipimpin langsung oleh Jenderal (purn.) Wiranto, dibantu oleh para mantan Jenderal lainnya seperti Letjen. (purn.) Arie Mardjono dan Laksamana Muda (purn.) Abu Hartono), Mayjen. (purn.) Aqlani Maza, Laksamana (purn.) Bernard Kent Sondakh, Marsekal Muda (purn.) Budhy Santoso, Jenderal Polisi (purn.) Chaeruddin Ismael, Letjen. (purn.) Fachrul Razi, Letjen. (purn.) Suaidi Marassabessy, dan Jenderal. (purn.) Soebagyo, yang menduduki jabatan sebagai Wakil ketua Dewan Pertimbangan dan 7 Wakil Ketua partai. Sementara wakil bendaharanya adalah Mayjen (purn) Iskandar Ali.

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dipimpin langsung oleh Letjend (purn.) Prabowo Subianto, dibantu oleh Mayjen. (purn.) Muchdi Purwopranyoto—terpidana kasus pembunuhan Munir, dan pensiunan perwira intel Mayjen. (purn.) Gleny Kairupan yang berperan dalam kasus pelanggaran HAM Timor Timur, keduanya sebagai Wakil Ketua Partai.

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dipimpin langsung oleh Jendral (purn.) R. Hartono, bersama Mayjen. (purn.) Hartarto, Mayjen. (purn.) H.Namoeri Anoem, Brigjen. (purn.) Suhana Bujana dan Marsekal Muda (purn.) Suharto.

Partai-partai lain yang juga menampung perwira-perwira tentara antara lain: Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Barisan Nasional, dan tentu saja partai-partai pemain lama seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), dan seterusnya.

Sementara jenderal seperti Sutiyoso, telah ikut mendorong pembentukan beberapa partai kecil seperti Partai Republikan, Partai Bela Negara (PBN), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Pemersatu Bangsa (PPB). Ia juga berhasil mendapatkan pengaruh dan dukungan dari beberapa partai seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, ilusi yang sedang dibangun saat ini adalah bahwa militer masih bisa dikontrol oleh sipil (profesionalisme TNI)—misalnya dengan adanya kementerian pertahanan dan keamanan, yang menterinya seorang sipil. Tapi tak pernah terbukti di lapangan, karena mereka tetap saja tak bisa dikontrol (kasus Alas Tlogo, kekerasan di banyak kasus agraria, perburuhan, penggusuran, dan milisi sipil reaksioner adalah sebagian contohnya). Pendidikan HAM yang didapatkan tentara pun hanya pemanis saja, karena tidak akan sanggup mengubah watak institusi tentara itu sediri, yakni: sebagai alat untuk mengamankan kaum pemodal dan alat untuk menindas kaum miskin.

Sudah cukup bukti bagi rakyat Indonesia (dan seharusnya pula bagi para aktivis pejuang HAM) bahwa pemerintahan elit hingga hari ini tidak berkehendak membela rakyat. Spektrum kekuasaan politik elit yang memimpin legislatif, eksekutif dan yudikatif pasca reformasi, adalah para reformis gadungan yang bergandengan tangan dengan sisa-sisa lama dan tentara, yang tidak bisa diharapkan punya kepentingan maupun nyali dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh sebab itulah, mereka harus dijatuhkan.

Konsolidasi Nasional Kekuatan Gerakan Anti Kooptasi dan Kooperasi

Kaum pergerakan sebetulnya sadar, bahwa tuntasnya reformasi, hanya bisa dilakukan jika sisa-sisa kekuatan lama, tentara, beserta kaum reformis gadungan—yang semakin menunjukkan watak aslinya—berhasil dikalahkan oleh kekuatan rakyat (karenanya, rakyat harus membangun kekuataannya sendiri). Dan pelanggaran HAM di Indonesia juga meliputi pelanggaran hak-hak dasar sosial-budaya rakyat. Dan semua kekuatan politik elit di Indonesia sekarang ini tidak bisa diharapkan dapat memberantas pelanggaran HAM, karena merekalah yang JUSTRU terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM; kaki tangan para pemodal barat yang sedang menjajah rakyat Indonesia; para koruptor yang menjadi benalu ekonomi Indonesia; serta kaum oportunis yang mengambil manfaat dari berbagai situasi.

Selain itu, kelompok-kelompok dan individu tertentu yang berpura-pura nasionalis, anti asing, dan pro kemandirian nasional, sesungguhnya masuk ke dalam spektrum kekuatan politik elit penipu dan pelanggar HAM. Prabowo dan Wiranto, yang bertopeng nasionalisme palsu, sesungguhnya sedang menyebar bibit-bibit fasisme dengan memanipulasi kemiskinan rakyat dan ketiadaan kepemimpinan politik alternatif. Sentimen-sentimen demikianlah yang digunakan oleh Hitler ketika Jerman mengalami kekalahan (dalam perang-perangnya) dan rakyat dilanda kemiskinan yang luar biasa. Mana mungkin ada kesejahteraan di bawah moncong senjata? Mana mungkin ada demokrasi jika pemimpinnya adalah penjahat HAM kelas kakap?

Demikian halnya dengan para nasionalis palsu lainnya seperti Amin Rais, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, Megawati, yang tidak pernah punya rekam-jejak untuk sungguh-sungguh berjuang demi ekonomi kerakyatan dan peningkatan produktivitas nasional yang mandiri; wajar, karena mereka tidak punya kapasitas politik—atau tidak memiliki keberanian melibatkan kekuatan rakyat dalam perjuangannya—dan kognitif (baca: kepandaian) untuk mandiri dari penjajahan modal asing; juga tak berkutik, takluk, di hadapan para penjajah modal dalam negeri—kaum londo berkulit hitam.

Oleh karena itu, tak ada jalan lain, tak ada jalan yang gampang-gampangan: Rakyat Indonesia dan kaum pergerakan—yang sadar bahwa inilah saatnya membangun kekuatan rakyat yang mandiri—harus segera bersatu.

Bersatu membangun sebuah alat politik alternatif, yang dalam wujud nyatanya bertugas untuk meluaskan dan menyatukan mobilisasi berbagai ekspresi perlawanan rakyat. Ekspresi perlawanan rakyat tersebut TIDAK boleh dikompromikan dengan, dan dicaplok oleh musuh-musuh rakyat, yakni: kekuatan pemerintah agen imperialis, tentara, sisa-sisa ORBA dan reformis gadungan.

Dengan demikian, tugas kaum pergerakan saat ini adalah:

1. Memaksa Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM;

2. Melawan semua Jalan Keluar Jahat Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, seperti:

· Pendidikan, Perumahan, dan Kesehatan Mahal;

· Penggusuran dan Penangkapan Rakyat Miskin;

· SKB/PKB 4 Menteri dan upah murah, Kenaikan Harga, Privatisasi, Kelangkaan Pupuk;

· Utang Luar Negeri dan Penalangan Utang/kerugian kaum Pemodal;

3. Melawan Pemilu Elit 2009: Pemilunya para pelanggar HAM, kaum pemodal, koruptor, dan kaum oportunis;

4. Membangun alat politik persatuan alternatif, yang mandiri dan berskala nasional;

5. Mengganti Pemerintahan Agen Penjajah & Elit Politik, agar dapat membentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin, dengan pekerjaan utama: (a) memusatkan seluruh pendanaan dalam negeri untuk menyelesaikan kebutuhan darurat rakyat dan membangun Industrialisasi Nasional di Bawah Kontrol Rakyat, (b) mengusut kejahatan HAM sepanjang sejarah Indonesia dan sedapat mungkin menyeret para pelaku kejahatan HAM tersebut ke pengadilan (baik pengadilan internasional maupun pengadilan HAM dalam negeri) seandainya pun in absentia.

Jakarta, 10 Desember 2008

Sekjen Dewan Harian Nasional - Persatuan Politik Rakyat Miskin

(DHN-PPRM)

03 Desember 2008

Bakar Poster SBY-JK, 2 Mahasiswa Yogya Diciduk Polisi Bagus Kurniawan - detikNews

Yogyakarta - Dua mahasiswa Yogyakarta ditangkap polisi saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Agung Yogyakarta. Keduanya diciduk polisi saat mencoba membakar poster bergambar SBY-JK.

Penangkapan tersebut berawal dari aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Bersatu di depan Gedung Agung Yogyakarta, Jl Ahmad Yani, Rabu (3/12/2008). Para mahasiswa ini menuntut pemerintah mencabut SKB 4 menteri dan nasionalisasi perusahaan asing.

Dalam unjuk rasa itu, para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian dengan penuh semangat. Para mahasiswa ini juga mengusung sejumlah poster dan fotokopi wajah Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Di tengah aksi orasi, tiba-tiba sejumlah mahasiswa menginjak-injak poster SBY-JK tersebut. Polisi pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha merebut poster tersebut namun gagal dan aksi mahasiswa terus berlanjut.

Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba dua mahasiswa mencoba membakar poster bergambar SBY-JK tadi. Polisi kembali bertindak. Kali ini mereka berhasil. Poster tersebut dirampas dan dua mahasiswa itu langsung digelandang ke truk.

Dua mahasiswa yang ditangkap adalah Andi Permana dan Aslihul Fahmialya. Keduanya saat ini dimintai keterangan di Mapoltabes Yogyakarta, Jl Reksobayan atau sekitar 300 meter dari lokasi unjuk rasa.

Penangkapan tersebut membuat para mahasiswa berang. Mereka mengancam akan mendatangi Poltabes Yogyakarta. "Kami tidak akan pulang jika kawan kami belum dibebaskan," ancam seorang mahasiswa.(bgs/djo)

PERNYATAAN SIKAP KRB – KOMITE RAKYAT BERSATU (SMI, LMND-PRM, RESISTA, KAMERAD, PPRM, PRP, JNPM, SPCI, KASBI, dll) Email: krb.jogja@gmail.com

"GALANG PERSATUAN RAKYAT” LAWAN MILITERISME DAN MUSUH-MUSUH DEMOKRASI RAKYAT"

PENJAJAHAN Kolonial selama lebih dari 3,5 abad yang pernah dialami Indonesia telah berakibat pada sistem perekonomian Indonesia terperangkap dalam sebuah struktur perekonomian yang berwatak kolonial. Dominasi dan akumulasi modal yang didapat dari praktek kolonialisme yang telah diwakili negara-negara maju telah memunculkan akumulasi modal yang sangat besar di segelintir negara-negara imperialis. Yang pada akhirnya, semangat globalisasi dengan sistem neoliberalismenya merupakan penjajahan gaya baru yang telah menjadi arena persaingan sesama borjuasi internasional untuk mendapatkan kesempatan emas meraup kekayaan sumber daya alam negara-negara dunia ketiga.

Singkat kata, semenjak Orde Baru berdiri hingga rejim SBY-JK hari ini, konsepsi ekonomi merdeka yang telah dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin bangsa paska kemerdekaan nasional, saat ini telah disalahtafsirkan dan diselewengkan sedemikian rupa. Liberalisasi modal internasional di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia telah mengorbankan jutaan rakyat pekerja di republik ini. Maraknya PHK massal, penggusuran, pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi sampai minimnya lapangan kerja bagi rakyat semakin membuktikan bahwa perekonomian nasional ini telah ternodai dengan kepentingan segelintir elit politik yang masih menghamba kepada kepentingan modal internasional.

Ironisnya, Indonesia yang turut terkena dampak krisis global ini ternyata malah menjadikan momentum ini untuk meliberalisasi pasar tenaga kerjanya dan memiskinkan jutaan warga negaranya sendiri. Terhitung sejak diterbitkannya Instruksi Presiden SBY No.5 tentang Paket Kebijakan Investasi yang telah mendorong direvisinya UU Ketenakerjaan 13/2003 sampai dipaksakannya Undang Undang Penanaman Modal Asing No.25 Th.2007, telah menjadi sederetan bukti kongkrit bahwasanya kemunculan SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada 22 Oktober 2008 yang lalu menjadi suatu rangkaian yang saling terkait bahwa negara pada hari ini telah berupaya untuk menyerahkan kesejahteraan rakyat Indonesia ke dalam mekanisme pasar Internasional. Maka tidak heran, langkanya pasokan pupuk, krisis pangan, sampai penjualan aset-aset strategis bangsa oleh pemerintahan hari ini telah menjadi sesuatu yang harus terjadi ketika kompensasi dan komitmen bantuan modal internasional dalam menanggulangi meluasnya dampak krisis global saat ini ternyata mempunyai hidden agenda sebagai koreksi ulang sistem kapitalisme itu sendiri sesuai dengan selera pasar dan kapital hari ini.

Ditengah situasi internasional dan nasional yang semakin membuat rakyat terpuruk, elit politik dan partai-partai politik nasional, sibuk dengan agenda besar mereka, PEMILU 2009. Elit politik dan partai politik berlomba-lomba menebarkan janji kesejahteraan kepada rakyat. Padahal jika di lihat lebih jauh, para peserta pemilu 2009 ini sesungguhnya adalah juga pihak-pihak yang selama ini menjadi biang keladi kesengsaraan rakyat.

Peserta pemilu 2009, semuanya adalah antek-antek imperialisme yang mempermulus penjajahan modal di Indonesia. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah PEMILU 2009 adalah pemilunya para pelanggar HAM (Prabowo-GERINDRA, Wiranto-HANURA, dll), pemilunya sisa orde baru, pemilunya reformis gadungan (PDI-P, PKB, PAN, PBR, dll), pemilunya para koruptor. Dan sudah sangat jelas pemilu 2009 tidak akan mampu menghasilkan pemimpin yang sanggup menyelesaikan permasalahan rakyat.

Situasi krisis dan pemilu yang semakin memanas ini, juga memicu semakin represifnya aparat Negara. Maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai golongan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin menyengsarakan rakyat, disambut dengan represifitas oleh aparat Negara. Hal ini semakin memperjelas bahwa militerisme di Indonesia masih kuat bercokol dan menjadi penjaga setia para penjajah modal dan elit politik serta partai politik di Negara kita. Pemukulan dan penangkapan 2 aktivis dari Komite Rakyat Bersatu (KRB) Yogyakarta yaitu Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya, hari ini adalah bentuk nyata dari represifitas aparat Negara demi keberlangsungan kepentingan modal dan borjuasi nasional Indonesia.

Menurut poltabes yogyakarta, pemukulan dan penangkapan aktivis KRB ini berlandaskan pada dugaan akan dilaksanakannya pembakaran foto SBY-JK, yang merupakan bentuk penghinaan terhadap pemimpin Negara. Namun sebenarnya tidak ada alasan bagi aparat untuk memukul dan menangkap aktivis KRB ini. Secara hukum undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala Negara, telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga bisa disimpulkan aparat Negara telah melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pemukulan dan penangkapan tanpa alasan yang jelas.

Rencana aksi pembakaran foto oleh KRB ini, adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan SBY-JK yang jelas-jelas gagal mensejahterakan rakyat. Bahkan tidak terhitung berapa banyak penghinaan dan kekerasan yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK terhadap rakyat Indonesia. Penghinaan dan kekerasan, mereka lakukan melalui pembentukan undang-undang anti demokrasi dan kesejahteraan, dan melalui aparat mereka (MILITER), juga dengan membentuk milisi-milisi sipil reaksioner (FPI, FBR, Pemuda Pancasila, dll).

Maka kami dari Komite Rakyat Bersatu menyatakan:

1. MENGUTUK KERAS TINDAKAN MILITERISME YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN YOGYAKARTA TERHADAP AKTIVIS KRB (Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya).

2. USUT TUNTAS KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN YOGYAKARTA TERHADAP 2 AKTIVIS KRB!!!

Kami juga menyerukan kepada rakyat miskin Indonesia agar segera membentuk wadah-wadah perjuangannya dan membentuk persatuan rakyat anti imperialisme, untuk:

1. Lawan militerisme dan musuh-musuh demokrasi!!

2. Lawan Pemilu 2009, pemilunya penjahat HAM, koruptor, sisa orba

3. Lawan solusi SBY-JK dalam atasi krisis (Buyback, Bailout, SBI 9,5%, Pajak 0% CPO, SKB 4 Menteri) !!

4. Bentuk pemerintahan persatuan rakyat anti imperialisme

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan kepada pemerintah dan khalayak ramai, untuk segera dilaksanakan demi kemakmuran rakyat seutuhnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2008

(Iron)

Koordinator KRB

Kronologi aksi Komite Rakyat Bersatu

Berikut ini kronologi aksi KRB (Komite Rakyat Bersatu)mendukung aksi Aliansi Buruh Menggugat yang dilaksanakan di berbagai daerah.

11.05 : Pembukaan oleh korlap aksi (Ibnu SMI)

11.15-11.28 : Orasi politik oleh Akbar Perhimpunan Rakyat Pekerja

11.28-11.30 : Orasi oleh korlap

11.30-11.43 : Orasi oleh Iron Serikat Mahasiwa Indonesia

11.43-11.45 : Orasi oleh korlap

11.45-11.50 : orasi oleh Yayak Persatuan Politik Rakyat Miskin

11.50-11.55 : Orasi oleh Dian KASBI

11.55-11.57 : Orasi oleh korlap

11.57-12.05 : Orasi oleh Ika LMND-PRM

12.05-12.07 : orasi oleh korlap

12.07-12.10 : orasi oleh Roy KAMERAD

12.10-12.13 : orasi Didin RESISTA

12.13-12.14 : orasi korlap

12.14-12.15 : orasi Aidil LPM Ekspresi UNY

12.15-12.16 : orasi korlap

12.16-12.19 : orasi oleh Yuli JNPM Yogyakarta

12.19-12.23 : orasi korlap

12.23-12.26 :orasi Paijo SPI

12.26-12.28 : korlap

12.28-12.40 : Pembacaan statement oleh kordum (Don Sinyo), belum selesai pembacaan (belum sampai penutupan aksi), tiba-tiba polisi merangsek masuk ke dalam barisan, terjadi bentrok antara massa aksi dan aparat, 2 massa aksi dari LMND-PRM (Andy “bund-bund” Permana dan Aslihul Fahmi “yayak” Alya) dipukul, ditendang, diinjak, dan dijambak rambutnya, kemudian diseret ke truk polisi.

12.40-12.45 : massa aksi mulai mencair

12.45-12.50 : massa aksi kembali merapat dan menutup aksi dengan

menyanyikan lagu darah juang. Aksi selesai

12.50-13.00 : massa aksi berkonsolidasi kembali untuk melakukan

advokasi kepada kawan-kawan yang ditangkap.

13.00-…….. : massa aksi KRB menuju poltabes Yogyakarta untuk melakukan advokasi. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam KRB, mengirimkan perwakilan untuk advokasi, seperti kawan Akbar,Sinyo, didin, dll (PRP), Iron, Ibnu, Rizal, dll (SMI), Roy dan Fery (KAMERAD), Dian (KASBI), serta kawan-kawan PPRM, JNPM, dan LMND-PRM. Advokasi ini juga di damping oleh PBHI Yogyakarta. Sampai saat berita ini ditulis, kawan andy “bund-bund” permana dan aslihul fahmi “yayak” alya, masih diproses di poltabes Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Desember 2008

Jam : 15.15 Wib.

Acara dan Kronologi KRB: Sistha Oktaviani

Galeri Karya

Tugas perjuangan pembebasan nasional adalah menghancurkan musuh rakyat di bawah ini:

Total Tayangan Laman

Cari Di Blog Ini

Memuat...

propaPOSTER

propaPOSTER
Bebaskan rakyat Papua!