27 Agustus 2015

Sikap Politik PEMBEBASAN: Tentara Biadab, Jangan Rampas Lahan Rakyat!

Sikap Politik

Solidaritas dan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) di Urutsewu Desa Setro Jenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

Bersatulah rakyat!

Hancurkan militerisme, Bubarkan komando teritorial. 

Peristiwa penembakan petani/rakyat yang dilakukan aparat TNI/Polisi-Brimob bukan baru kali ini terjadi, sudah seringkali arogansi dan keserakahan militer mengakibatkan jatuhnya korban di pihak warga/petani. Arogan, congkak, serakah, sok jago dan berkuasa atas nyawa dengan menenteng senjata, itulah wajah militer saat ini. Perseteruan antara warga Urut Sewu dan tentara/militer pun bukan kali ini saja. Perseteruan yang disebabkan oleh klaim palsu dari pihak TNI-AD atas tanah warga Urut Sewu yang dijadikan sebagai area latihan perang telah beberapa kali merugikan warga. Tanah warga yang ditanami berbagai komoditi tanaman pangan menjadi rusak akibat dipakainya tanah produktif tersebut untuk latihan perang. Bahkan, pada tahun 1987, beberapa anak kehilangan nyawa akibat meledaknya sisa-sisa bom yang tergeletak di atas tanah warga. 

02 Mei 2015

Pendidikan, Pengangguran dan ‘Sekolah Kuno’

[ Barra ]

Sekolah jangan dijadikan sebagai institusi pemeringkat tinggi-rendahnya kapasitas pengetahuan. Sistem seleksi dalam dunia pendidikan adalah keliru, bagaimana mungkin berkeinginan semua rakyat berpengetahuan tapi mempraktikkan proses seleksi yang, sekali lagi, semangatnya adalah persaingan ala kapitalistik, bukan semangat kerjasama.

Praktik kapitalisme dalam dunia pendidikan terus menggerus daya beli masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi negeri. Secara fakta, kampus negeri kini menjadi swasta. Korban terbaru dari Kapitalisme pendidikan adalah UNPAD (Bandung), UNDIP (Semarang), UNHAS (Makassar), ITS (Surabaya). Kampus negeri yang dikenal ‘murah’ menjadi mahal sejak ditetapkan statusnya menjadi PTN BH dimana pembiayaan dibebankan pada masyarakat alias peserta didik juga orang tua mahasiswa. Termasuk membolehkan adanya investasi swasta (asing maupun lokal), dengan payung hukum UU PT dan UU Sisdiknas. Praktiknya, diatur dalam PP.

29 Agustus 2014

Organisasi Mahasiswa Sebagai Alat Perjuangan









"Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana" 

Kalimat di atas adalah pernyataan dari Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar Indonesia, yang memiliki makna sederhananya adalah setinggi apapun pengetahuan manusia akan teori-teori dan makna dunia tapi jika tidak mencintai kemanusiaan, maka sia-sia ilmunya. Sebagai mahasiswa, selain belajar tentang ilmu, juga harus bisa memahami realita sosial-masyarakat, apa yang sedang berkembang di masyarakat, apa yang menjadi persoalan masyarakat, sehingga eksistensinya sebagai manusia terpelajar benar-benar bisa dirasakan oleh realita bahwa segala pengetahuannya terkonfirmasi oleh syarat-syarat untuk menjadi manusia yang bertanggung-jawab atas sosial-masyarakatnya. Untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat, tidak bisa didapat dari bangku kampus atau silabus perkuliahan. Untuk itulah keberadaan organisasi mahasiswa sangat penting. Organisasi mahasiswa harus merupakan sebuah wadah yang bisa menunjukkan pada kenyataan sosial bahwa masih banyak kemiskinan, penindasan, diskriminasi dan ketidak-adilan dimana Negara abai terhadap kenyataan rakyat bawah, untuk itulah organisasi mahasiswa sangat dibutuhkan sebagai alat perjuangan untuk mencapai tujuan. Keberpihakan organisasi mahasiswa terhadap rakyat juga penting sebagai penilaian apakah organisasi mahasiswa itu serius dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, melihatnya dengan mengetahui orientasi gerakan mahasiswa tersebut apakah benar memperjuangkan rakyat?

06 Agustus 2014

Ariel 'Noah' dan Jim Morison Dalam Mitologi


“They don’t want me, they want my death”
---Val Kilmer as Jim Morrison in Oliver Stone’s The Doors

Yesus mengorbankan dirinya: daging dan darahnya dipersembahkan untuk murid-muridnya sebagai representasi dari umatnya dalam perjamuan terakhir. Inilah sebuah metafor purba tentang selebriti, tentang idolisasi (idolatry) dan tentang bagaimana manusia yang memakan daging dan darah-Nya adalah konsumen tanda. Yesus adalah selebriti. Begitupun para pahlawan terkenal, para nabi dan para figur publik. Dan selebriti adalah: Mitos.

Roland Barthes (1982), pakar semiotik dan strukturalisme, mengatakan bahwa mitos adalah bagian dari sistem tanda yang sudah tidak bisa (atau tidak diperdulikan) lagi asal-muasalnya. Dengan kata lain, ia tidak dianggap lagi sebagai manusia yang mampu berdialog dan mempertahankan posisinya, tetapi hanya dianggap sebagai teks. Teks yang permaknaannya tergantung publik.

05 Agustus 2014

Essay Pramoedya Ananto Toer: Maaf Atas Nama Pengalaman

Jakarta, November 1991

Sejak 17 Agustus 1945 aku menjadi warganegara Indonesia, sebagaimana halnya dengan puluhan juta orang penduduk Indonesia waktu itu. Waktu itu umurku 20. Tetapi aku sendiri berasal dari etnik Jawa, dan begitu dilahirkan dididik untuk menjadi orang Jawa, dibimbing oleh mekanisme sosial etnik ke arah ideal-ideal Jawa, budaya dan peradaban Jawa. Kekuatan pendidikan yang dominan dan massal adalah melalui sastra, lisan dan tulisan, panggung, musik dan nyayian, yang membawakan cuplikan-cuplikan dari Mahabharata: sebuah bangunan raksasa yang terdiri dari cerita falsafi dan tatasusila, acuan-acuan religi, dan dengan sendirinya resep-resep sosial dan politik. Enerzi, dayacipta, pergulatan, telah dikerahkan berabad, melahirkan candi-candi dan mythos tentang para raja yang sukses, dan mendesak dewa-dewa setempat menjadi dewa-dewa kampung. Untuk itu "jutaan" manusia sepanjang sejarah etnikku terbantai. Tentu saja tidak angka resmi bisa ditampilkan. Yang jelas, sejalan dengan pendapat pakar Cornell, Ben Anderson, klimaks Mahabharata adalah "mandi darah saudara-saudara sendiri". Memang pada jamannya sendiri bangsa-bangsa lain juga pernah mengalami peradaban dan budaya 'kampung' demikian. Yang berhasil keluar dari kungkungannya, jadilah bangsa yang merajai dunia.

25 Juli 2014

Pertarungan Kepentingan Apa Di Balik Prabowo dan Jokowi?


(Mengapa Perolehan Suaranya Ketat?) 
Memang, Pemilu Presiden 9 Juli sudah rampung, namun perseteruannya belum usai. Hasil pemilu baru akan ditentukan pada tanggal 22 Juli nanti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan itu pun tidak berarti perseteruan akan usai, namun perseteruan di antara faksi-faksi borjuasi bisa saja didamaikan—dengan kompromi demi kepentingan pertimbangan ekonomi-politiknya.
Pangkal pertarungannya tak bisa di ukur dari perbedaan hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survey yang memenangkan kubu koalisi Prabowo-Hatta (di satu sisi) dan kubu Jokowi-JK (di sisi lain). Akan tetapi, ilusi (dalam retorika, bual-bualan) yang dibangun keduanya telah menghasilkan “terbelahnya” rakyat dalam posisi (ketat) mendukung calon presidennya. Dukungan rakyat terhadap faksi-faksi borjuasi ini, memang harus dinilai sebagai dukungan yang meningkat—dilihat dari menurunnya tingkat Golput; dan partisipasi rakyat dalam membangun komunitas-komunitas relawan. Misalnya, terbangun lebih dari 1.200 organisasi komunitas relawan untuk memenangkan Jokowi-JK.

22 Juli 2014

Political Statements: Save Palestine


In Palestine, the Zionists were not our enemy, but imperialism. We should not to confront the Zionist-Jewish vs Moslem, because it would narrow the perspective and fail to understood the roots of horizontal conflicts in the Middle East. Because, not all Jews were Zionist. The theory material gain ground in the fact that during 2001 to 2002, tens of thousands of workers rejected the Israeli invasion of Israel (which supported the U.S. and UK) against the Palestinian people. Also, thousands of Jews who were in the U.S. demonstrated reject Israeli military attacks (which supported the U.S. and the UK) to Palestine.

17 Juli 2014

Mengapa Harus Melawan Militerisme?


Militerisme, sebagai sebuah kosakata berarti adalah sebuah sistem dan gagasan yang menggunakan kekuatan militer dalam mengatur pemerintahan, tidak hanya soal pertahanan-keamanan, namun masuk juga dalam ruang masyarakat sipil dan dalam negeri. Militerisme sebagai norma pemerintahan dalam sejarahnya banyak ditentang oleh gagasan modern tentang demokrasi dan kebebasan. Tentu, militerisme sangat merusak demokrasi. Indonesia pernah hidup dalam kepemimpinan militerisme ketika sang tiran Soeharto berkuasa. Aspirasi rakyat tidak diberi ruang, gagasan-gagasannya diberangus, bahkan yang menentang kekuasaan bisa dipenjara dan dibunuh tentara. Bahkan yang hanya sekedar mengkritik pemerintahan pun sudah dianggap makar (pemberontak). Maka jangan heran, pada kepemimpinan Soeharto, banyak kalangan aktivis, praktisi, intelektual, pemuka agama yang mengkritik pemerintah langsung diculik, dibunuh, diintimidasi. Karena merusak demokrasi, maka, militerisme harus dilawan.

Day of Action Against Militarism

July 7th, Indonesia:
Day of Action against Militarism



On 7th of July 2014, we held actions to express our refusal of the return of the military regime. We spread awareness, that the military regime could be a nightmare for democracy. In Indonesia, tomorrow on 9th of July there will be presidential elections. Prabowo Subianto, one of the presidential candidates, was a former general who led the army special forces (KOPASSUS).

01 Juli 2014

Poster ASN 7 Juli 2014

Selebaran Aksi Serentak Nasional PEMBEBASAN 7 Juli 2014

Seluruh cabang organisasi PEMBEBASAN di seluruh provinsi akan mengadakan Aksi Serentak Nasional melawan militerisme, menolak pemilu 2014, membangun partai rakyat (sebagai partai alternatif).









29 Mei 2014

Piala Dunia Brasil 2014: Sepak Bola dan Komoditas Politik


:: Barra ::


Mengutip nubuat komposer Lekra, Amir Pasaribu yang terkenal itu: “1001 kali seniman tidak berpolitik, 1001 kali pula politik akan mencampuri seni dan seniman”. Nah, dalam Sepak Bola dan Komoditas Politik, nubuat tersebut bisa jadi berubah menjadi: 1001 kali atlit sepak bola tidak berpolitik, 1001 kali politik akan mencampuri atlit dan olah raga.

Penggila bola seluruh dunia kini sedang mengidam-idamkan kompetisi elite tingkat dunia yang akan diselenggarakan pada 12 Juni hingga 13 Juli 2014, Brasil sebagai tuan rumah. Di Indonesia, ada juga perhelatan pemilihan presiden yang kira-kira dilaksanakan mendekati babak perempat final piala dunia itu.

21 Mei 2014

Mengenang Kejatuhan Soeharto Dengan Perlawanan

Oleh: Tri Yaldi Pane*

Dunia akan berhenti maju, jika kaum muda bungkam melihat keadaan!

Tepat pada tanggal  21 Mei 2014 rakyat Indonesia mengenang kekuatan massa yang berhasil menggulingkan rezim dikatator Soeharto dari pangku kekuasaannya. Kelaparan, pengangguran, kebebasan direbut senjata, para ibu terkurung di rumah, menjadi alasan bagi kaum muda, mempelopori perlawanan rakyat dengan gagah berani memaksa Soeharto membacakan surat pengunduran diri dari presiden. 16 tahun kita telah meninggalkan sistem biadap Orde Baru, namun apakah para setan sudah lenyap? Tidak! mereka masih duduk bereratan dengan para reformis gadungan, Kemiskinan masih merajalela, tak ada kebebasan berideologi, perlawanan rakyat selalu direpresif dengan penculikan, penjara, pembunuhan, sumber daya alam dikeruk, manusianya dipekerjakan murah, tanah tani dirampas, menjadi bukti Orde Baru belum musnah! 

16 Mei 2014

Ada 'Lawan Pemilu', Tolak Komersialisasi Pendidikan' dan 'Lawan Militerisme' di Pagelaran Budaya mahasiswa STAIN Purwokerto

PEMBEBASANews
[Reportase]

Purwokerto, Jawa Tengah


Dalam beberapa tahun belakangan, gerakan mahasiswa tampak meredup, situasi politik gerakan lebih banyak diisi oleh gerakan pekerja. Situasi demikian memiliki banyak sekali factor, dari kapasitas subjektif gerakannya, kemampuan mengorganisir hingga dukung-mendukung elite, dll. Meski terdapat beberapa organisasi mahasiswa yang masih bergerak di tengah situasi kampus dan mahasiswa yang oportunis, hedon, apatis dan apolitis, sedikit yang progresif, apalagi revolusioner. Dinamika yang demikian pun menjadi hambatan bagi kesadaran, hingga, perlu adanya kontra-kesadaran palsu dalam arena penyadaran. 

08 Mei 2014

Sikap Politik PEMBEBASAN: 8 Mei, Hari Marsinah

Sikap Politik
Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)









Marsinah: Melawan Militer, Membela Buruh

Masih ada dalam ingatan kita semua akan Marsinah, Buruh PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong-Sidoarjo yang meninggal dunia akibat siksaan keji aparat militer di Sidoarjo pada tahun 1993. Tahun ini memasuki tahun ke dua puluh satu meninggalnya Marsinah. Marsinah, sosok buruh perempuan desa yang tiba-tiba muncul sebagai pahlawan di tengah hiruk pikuk industrialisasi manufaktur dan represi penguasa di pertengahan dasawarsa 90-an. Ia bukan hanya mewakili ‘nasib malang' jutaan buruh perempuan yang menggantungkan masa depannya pada pabrik-pabrik padat karya berupah rendah, berkondisi kerja buruk, dan tak terlindungi hukum, tapi pembunuhannya yang oleh media massa menyediakan arena pertarungan berbagai kepentingan dan hubungan kuasa: buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan.

29 April 2014

Hari Buruh Internasional 2014

Materi Panduan
Dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan dan Propaganda Kolnas PEMBEBASAN.

Hari Buruh Internasional
Borjuis dan proletar, atau, pekerja dan pemodal, merupakan hasil dari “penyederhanaan pertentangan klas” yang terjadi pada masyarakat borjuis. “…masyarakat seluruhnya semakin terbelah menjadi dua golongan besar yang langsung berhadapan”, menghasilkan borjuis dan proletar.

Tapat pada 1 Mei, secara kasat mata, diartikan sebagai kemunculan eksistensi kekuatan klas pekerja dalam memperjuangkan hak. Di balik yang kasat mata itulah, substansi perang ideologis sedang berlangsung. Pertentangan demi pertentangan yang sebelumnya ada, akhirnya tak terbendung oleh represi militer dan disiplin ketat pabrik (perbudakan industri).

12 April 2014

Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun PartainAlternatif !: Melawan Militerisme Melapangkan Demokrasi Indonesia

Melawan Militerisme Melapangkan Demokrasi Indonesia


Demokrasi adalah jalan menuju sosialisme (K. Marx)

TNI, Mewarisi Edukasi Belanda dan Jepang

Secara historis, tentara lahir untuk kepentingan menjaga aktifitas pengumpulan kekayaan para raja, dalam bentuk prajurit-prajurit kerajaan. Hingga Belanda datang, dan karena para raja yang menguasai wilayah lebih memilih adaptatif kepada Kolonialisme, para prajurit kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh. Dalam menghadapi pemberontakan arus bawah, Belanda memihak penguasa, oleh karenanya, penguasa lokal diperkuat oleh Belanda, struktur sosial-politik pribumi dimapankan. Namun pemberontakan terus terjadi, dari Banten, ke Mataram, Ternate, Kalimantan, Padang, Aceh dan Makasar, secara sporadis. Penguasa kolonial makin kewalahan ketika pecah perang selama 5 tahun yang menewaskan ± 15.000 tentara Belanda. Pertempuran yang menguras logistik Belanda itu dikenal dengan Perang Diponegoro.  Setelah peperangan dimenangkan Belanda, intervensi kepada kehidupan pribumi makin dalam hingga persoalan Adat dan Agama, seiring dengan itu, muncullah banyak sekali aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi pribumi, dan tidak berlaku bagi penguasa kolonial. Hingga kemudian, kolonialisme Belanda memutuskan membangun sistem ketentaraan di Nusantara sebagai alat menjaga asset Belanda, stabilitas politik dan mempertahankan penguasaan atas pabrik, perkebunan, pertanian, pelabuhan. Kolonialisme sukses di Nusantara dan penindasan semakin menguat dengan terus dikembangkannya sistem pengamanan dengan membuka sekolah-sekolah militer di bawah naungan perwira-perwira lulusan Breda (sekolah militer elit di Belanda), yang direkruit adalah pribumi-pribumi sebagai bintara dan tamtama, mereka dapat fasilitas dan gaji. Sehingga, doktrin tentara sebagai penjaga modal lahir dari pengalaman historis tentara Indonesia di bawah KNIL.

Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun Partai Alternatif !: Rezim Perusak Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Rezim Perusak Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Oleh: Abry


Tahun ini, pesta pemilu 2014 sedang berlangsung, pesta topeng para monyet partai politik mencari moralitas  di mata rakyat. Rakyat diberikan hak demokrasinya dalam beberapa hari, selebihnya, dibungkam selama 5 tahun oleh para penguasa negeri ini. Partai politik sibuk mempromosikan diri sebagai publik figur yang layak dipilih oleh rakyat indonesia dengan mengumbarkan retorika indah nan cantik di media-media, 12 partai politik yang bertarung di tahun 2014 ini mengatakan pro terhadap rakyat, membangun perekonomian rakyat yang lebih baik menuju kesejahteraan masyarakat baik tani, buruh, serta kaum miskin kota dan perempuan demi mendapatkan dukungan agar mereka bisa bercokol dan memegang kekuasaan demi kepentingan pribadi mereka. Dan tak banyak pula para aktivis pun berdalih dalam pemilu kali ini, dengan tujuan memperbaiki sistem pemerintahan indonesia.

Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun PartainAlternatif ! : Saatnya Rakyat Bekerja Untuk Pembangunan Partai Alternatif

Sebagai Jalan Keluar:
Saatnya Rakyat Bekerja Untuk Pembangunan Partai Alternatif
Oleh: Annas



Karena partai-partai yang selama ini ada hanya partai pro kapitalis dan tak memiliki gagasan kemandirian politik, apalagi komposisi peserta pemilunya semua busuk maka, butuh ada alternatifnya. Partai alternatif merupakan alat perjuangan yang komposisinya adalah kolektif rakyat tertindas dari seluruh lapisan masyarakat, dari golongan revolusioner, dari yang menghendaki perubahan maju kesejahteraan, demokrasi berwatak kerakyatan. Secara politik, partai haruslah memiliki arah alternatif yang sama sekali berbeda dengan partai-partai saat ini. Politik alternatif adalah politik yang melandaskan dirinya untuk memberikan jalan keluar dari persoalan kesejahteraan dan demokrasi. Dengan demikian, harus memiliki strategi bagaimana mencapainya. Partai alternative pastinya sama sekali berbeda dengan partai elit borjuis yang ada, partai harus memiliki ideologi menentang intervensi kapitalis, meletakkan pembebasan manusia sebagai batu pijak perjuangan, oleh karenanya partisipasi rakyat adalah hal mutlak bagi pembangunan alat perjuangan.

Untuk memahami bagaimana cara mencapai jalan keluarnya, maka harus disimpulkan apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang bisa dibangun dan dimiliki rakyat sebagai bekal kekuatan memperjuangkannya. Rakyat, di luar kelas kapitalis yang minoritas, mempunyai keunggulan dalam jumlahnya yang begitu besar, maka, mengorganisir diri dalam sebuah organisasi perjuangan menjadi mutlak untuk menuntut hak, memperjuangkan nasibnya sendiri secara kolektif. Missal, mahasiswa membangun organisasinya demi perjuangan perbaikan fasilitas kampus, petani berserikat mempertahankan tanahnya yang dirampas negara-pengusaha-tentara, buruh mengorganisasikan dirinya dalam serikat buruh/pekerja di masing-masing pabrik untuk menuntut kenaikan upah, warga-masyarakat adat membentuk aliansi mengusir perusahaan tambang perusak lingkungan.

Cakupan penindasan kapitalisme begitu luas, menyerang banyak aspek sehingga, akan sangat banyak rakyat yang dirugikan karenanya. Yang tumbuh kemudian adalah perlawanan rakyat menolak ekses-ekses (mekanisme produksi) kapitalisme, penolakan terhadap aktivitas produksi kapitalis menjadi luas di seluruh wilayah Indonesia. Warga menolak tambang, buruh menuntut kesejahteraan, petani melawan perampasan tanah, mahasiswa menolak komersialisasi pendidikan. Bentuk yang diambil oleh rakyat ketika menghadapi penindasan kapitalisme, dimana-mana, memakai organisasi rakyat sebagai alat juangnya sehingga, mengorganisasikan dan menyatukan perlawan rakyat menjadi metode perjuangan paling ampuh karena, penindasan kapitalisme tidak bisa dihentikan hanya di satu daerah saja/di satu kawasan industri/di satu kampus, sementara kapitalisme di daerah lain leluasa menghancurkan lahan hidup rakyat. Partai yang melandaskan perjuangannya demi kepentingan kolektif kelas tertindas, kaum buruh dan secara keseluruhan adalah rakyat miskin, haruslah berkewajiban memberikan jembatan ideologis dan penyatuan perlawanan menjadi serangan politik kepada perwakilan kolektif kelas kapitalis.

Partai sebagai alat perjuangan rakyat tertindas haruslah memiliki konsepsi dasar atas bentuk perjuangan dan ideologi, Konsep dan ideologi partai tersebut akan menentukan apa/bagaimana jalan keluar ekonomi-politik-ideologi yang akan diraih oleh kolektif rakyat tertindas. Tentunya, syarat mekanisme demokrasi paling mutlak adalah, memberikan porsi seluas mungkin bagi partisipasi anggota/rakyat dalam wadah partai sebagai alat perjuangan politik, tidak seperti partai-partai yang ada, yang menempatkan anggota sebagai konstituen bayaran, mengiming-imingi sogokan proyek, dan partisipasi musiman ketika ada pemilihan-pemilihan. Partai proletariat tidak seperti itu, partai proletariat harus melibatkan penuh partisipasi konstituen.

Pentingnya berideologi.

Sistem ekonomi-politik saat ini, di dunia dan Indonesia, sangat terpengaruh oleh prinsip ideologi kapitalisme, bahkan pengaruhnya lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kapitalisme, sebagai ideologi, menyusup hingga aspek budaya, trend sosial, entertainment/hiburan, busana, gaya hidup, moralitas hingga agama pun tak bisa lolos dari pengaruhnya.

Kapitalisme, secara sederhana bisa diartikan sebagai sistem yang memiliki tujuan: mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan individu, mengejar sebanyak-banyaknya kepemilikan pribadi (atas modal, uang, tanah, bangunan dan alat produksi), pasar bebas, menggali sebanyak-banyaknya kekayaan alam untuk kepentingan produksi demi kebutuhan profit (bukan demi kegunaan barang). Semakin lama, kekayaan akan terkonsentrasi pada segelintir orang, hasilnya, miliaran manusia hidup penuh dengan kekurangan. Produksi baju berlimpah, sementara banyak orang meingkuk kedinginan di sudut eropa. Makanan diproduksi jutaan kaleng, yang tak habis jual dibuang ke tong sampah, sementara di perempatan Jakarta gelandangan kusut kelaparan. Ekses kejahatan kapitalisme menjadi sangat sulit bisa kita bayangkan, tidak bisa diterima akal sehat.

Konsep sederhana dari kapitalisme tersebut faktanya selalu gagal menciptakan kesejahteraan dengan krisis yang terus terjadi dalam sistem tersebut. Kapitalisme, sejak dioperasionalkan, menyebabkan grafik kemiskinan terus naik, rendahnya daya beli masyarakat, perluasan pengangguran, kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Pemerintah Indonesia, sejak Orba hingga sekarang, mengadopsi sistem tersebut. Rekomendasi-rekomendasi perekonomian pemerintah dan arah pembangunannya berkiblat pada program umum Millennium Development Goal’s (MDG’s), yang merupakan anjuran dari negara induk kapitalisme kepada negara-negara di dunia yang patuh.

Kapitalisme memaksa untuk membuka seluas-luasnya investasi modal, secara besar-besaran di negara jajahannya (termasuk Indonesia), mendominasi pasar usaha, mengontrol mata uang, bahkan mengatur komoditas. Bagi negara yang tidak mampu, kapitalis menawarkan utang dalam jumlah besar dengan syarat negara jajahan membiarkan kapitalis menguasai sumber daya alam diiringi dengan menekan agar dibuat landasan hukumnya berupa aturan legal (UU, Kepres, Kepmen, dll). Sementara, borjuasi lokalnya tak berdaya, bahkan adaptatif. Lebih suka menjadi agen kapitalis (penindas) ketimbang membela rakyat memperjuangkan kesejahteraan.

Maka, partai alternative tidak bisa menjadi sekedar partai pengumpul massa, partai bagi-bagi proyek/uang, tidak memberikan kekuasaan pada konstituennya, anti demokrasi, adaptatif terhadap kapitalisme dan tak berideologi sehingga tak berani menentang kebijakan sistem kapitalis yang menindas. Partai alternative haruslah partai yang sanggup mengemban tanggung jawab—bersama rakyat—menghentikan penindasan kapitalisme, memerangi ekses-ekses destruktif penindasan dan, konsekuensi ideologisnya adalah membangun ideologi yang beroposisi terhadap kapitalisme. Sederhananya, mengemban tanggung jawab kesadaran yang memiliki tujuan untuk pembebasan manusia menuju sosialisme.

Arus Balik: Memberikan Celah Bagi Militer, Sang Pembuka Jalan Kapitalis

Musuh paling utama dari demokrasi adalah militer dan militerisme, maka pantas saja kapitalisme tidak butuh demokrasi sejati, boleh berdemokrasi asal tidak mengganggu aktivitas modal. Apalagi dilihat dari deskripsi singkat perkembangan militer pada paragraf Melawan Militerisme Melapangkan Demokrasi Indonesia”, membawa pada kesimpulan bahwa militer tidak pernah menghidupi demokrasi hingga rezim militer tumbang tahun 1998, dikenal dengan istilah Reformasi 98. Sejak era reformasi berjalan, kita bisa menilai bahwa keberhasilan demokrasi semakin dirusak dengan munculnya para pelanggar HAM ke wilayah politik tanpa pertanggung-jawaban. Mereka lolos begitu saja dari pengadilan rakyat, seolah-olah hukuman pensiun dini sudah bisa mempurifikasi (menyucikan) dosanya. Sepertinya, sejak Pemilu 2004 hingga 2014, kaum gerakan tidak begitu terlukai dengan berkembangnya Gerindra dan Hanura yang berjalan mulus membebaskan dirinya sebagai aktor pelanggar HAM, bahkan ada yang menikmatinya. Hingga pada Pemilu 2014, ada tiga golongan gerakan rakyat yang mencelakakan politik-demokrasi. Golongan pertama adalah gerakan/individu pimpinan gerakan yang secara langsung turut melegitimasi pembunuhan dan penculikan dengan masuk, kemudian mendukung Gerindra, Hanura dan partai militer lain dimana Capresnya bersalah atas pembunuhan dan penculikan. Yang masuk dalam golongan tersebut misalnya pimpinan gerakan buruh FSPMI dan KSPI, Said Iqbal, yang secara langsung atau tidak langsung membela-bela Prabowo dalam tiap statementnya. Dalam beberapa agenda politik, terlihat mengindikasikan kedekatannya dengan Jenderal pelanggar HAM Prabowo. Memang bisa saja Said Iqbal sedang menjajaki kekuatan dan wait and see terlebih dahulu sejauh mana massa FSPMI dan KSPI bisa dibawa untuk mendukung ambisinya. Tentu tindakan tersebut adalah kesalahan bagi perjuangan demokrasi. Golongan kedua adalah, mereka yang dalam Pemilu Borjuis 2014 bersikap pasif dan memberikan dalih legitimasi “lebih baik menyadarkan rakyat” ketimbang berposisi terhadap Pemilu Borjuis 2014. Posisi itu juga membahayakan bagi demokrasi karena membiarkan begitu saja pelanggar HAM melepas tanggung-jawab, membiarkan begitu saja pembunuh mengambil kekuasaan, sangat naif. Menceburkan diri dalam posisi netral terhadap Pemilu 2014 demi “menyadarkan rakyat”, sementara membiarkan celah kebangkitan militerisme. Sikap tidak berposisi dalam pemilu sama saja dengan ungkapan bahwa “membiarkan kejahatan adalah kejahatan”.

Sungguh naif, senaif Prabowo, Megawati, Bakri, Surya Paloh dan elite politik lain yang berbicara tentang nasionalisme, namun membiarkan begitu saja investasi menguasai hajat hidup rakyat. Tentunya kita masih ingat propaganda Orde Baru dalam hal dikotomi sipil atau militer. Yang terus dipropagandakan adalah “tidak perlu mempersoalkan apakah sipil atau militer yang berkuasa”. Pernyataan tersebut sarat dengan manipulasi, dengan bahasa lain adalah agar dominasi militer jangan dipersoalkan. Point dari manipulasi Orde Baru tersebut adalah mengambangkan peran dominasi, sama-sama menceburkan diri dalam sikap pura-pura netral agar celah dominasi militer Orde Baru tetap aman.

Lalu, golongan ketiga adalah mereka yang secara langsung meyakini bahwa arena perjuangan bisa dipindahkan ke dalam mekanisme borjuis dengan menyebarkan anggotanya ke dalam partai penipu rakyat (politik diaspora). Yang ini sama konyolnya, menganggap seolah-olah bisa begitu saja menghadapai mekanisme internal partai borjuis yang transaksional, jikapun berdalih “merubah pelan-pelan dari dalam”, hingga sekarang, sejak praktik politik diaspora itu mereka gunakan, tidak ada satupun capaian signifikan dari strategi politik tersebut (strategi menyebar aktifis gerakan masuk ke dalam partai politik yang ada). Apa yang bisa dilakukan Budiman Sudjatmiko, Dita Indah Sari, Pius Lustrilanang, Agus Jabo, dan pengikut taktiknya? Tidak ada. Sehingga, jargon “pilihlah caleg aktivis/mantan aktivis sama halnya dengan menikmati pepesan kosong.

Yang ada hanyalah sibuk dengan persoalan mekanisme dan pertarungan internal elit partai. Apalagi, sistem internal seluruh partai menggunakan politik uang untuk anggotanya jika ada yang hendak mencalonkan diri jadi caleg. Untuk caleg tingkat DPRD saja, bakal caleg harus membayar uang 10 s/d 20 juta per bakal caleg kepada partainya. Itu belum termasuk biaya kampanye masing-masing bakal caleg ketika lolos sebagai caleg.

Buruknya sistem partai politik tersebut mengindikasikan buruk pula sistem pemilu kita.

Oleh kaum borjuis, Pemilu dimaknai sebagai instrument kekuasaan belaka agar, aktifitas dagangnya mudah terlegitimasi oleh kebijakan formal pemerintahan. Hingga saat ini, bisa kita lihat komposisi peserta pemilu didominasi oleh orang-orang lama yang memakai partai baru. Partai yang lain, masih tetap mewarisi tradisi miskin kadar demokratiknya, miskin gagasan populisnya. Politik uang masih dijadikan alat merendahkan suara rakyat, sehingga, bukan pada siapa yang berkapasitas menjadi legislator, namun siapa yang paling sanggup mengeluarkan modal pencalegannya. Output paling logis dari tradisi seperti itu adalah krisis kepemimpinan. Sehingga, yang terfikirkan setelah sukses jadi legislator dan presiden, otomatis mereka akan berfikir bagaimana mengembalikan uang pinjaman modal kampanye, atau, yang sering terjadi adalah memberikan keuntungan berupa proyek besar kepada pemodalnya, inilah salah satu landasan dari praktik pembukaan proyek bagi investor yang, sebelumnya mendanai kampanyenya kroni presiden terpilih.

Sistem Pemilunya juga bobrok. KPU secara tehnis dan substansi juga masih jauh dari baik. Faktanya, money politic dibiarkan dalam kampanye-kampanye, ketidakberdayaan KPU sebenarnya sedang menjelaskan bahwa otoritasnya dikalahkan oleh partai politik yang ada. Substansinya, tidak ada kualifikasi bagi caleg/parpol/capres, jikapun ada, kualifikasinya bukan berdasarkan pada program politik dan pengalaman pembelaan kepada rakyat serta jaminan terlaksananya program dari caleg/parpol/capresnya. Bagaimana mungkin KPU bisa meloloskan Prabowo yang jelas terbukti melanggar HAM, bagaimana bisa KPU membiarkan partainya Megawati yang banyak menjual asset negara ikut pemilu. Terkait dengan kesadaran politik rakyat yang masih rendah, karena hidup di tengah situasi kesulitan ekonomi, membuat money politic memiliki landasannya, sehingga bukan pada programatik para caleg dan capres, tapi sebanyak apa bisa memberi “serangan fajar” yang hanya 20-50 ribu namun rakyat bisa celaka selama 5 tahun ke depan. Jikapun para caleg dan capresnya mengumbar janji, tidak juga dijelaskan bagaimana mewujudkan janjinya. Jika hanya mengandalkan APBN, tiap tahun pun keuangan negara selalu defisit Rp. 154,2 Triliun dan terlilit hutang Rp. 1.950 trilyun. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Bakrie (Golkar) dengan janji pendidikan gratis? Apa yang bisa dilakukan Hanura dengan program pendapatan rakyat 12 juta per bulan? Apa yang bisa dilakukan oleh seluruh capres? Bagaikan pungguk merindukan bulan.

Anjuran Kepada Rakyat: Saatnya terlibat penuh dalam perjuangan politik dengan membangun partai alternatif

Sangat bisa dimengerti jika semakin banyak yang apatis terhadap pemilu karena faktor ketiadaan partai yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan kemandirian bangsa. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal tentang apa dan bagaimana seharusnya partai alternative dibangun.

Makin sadar rakyat, makin mengerti bahwa pemilu menipu. Berkat perilaku kotor parpol elit dan politisinya, kini, makin hari politik makin mengemuka di hadapan rakyat sebagai sebuah hal yang penuh dengan kerusakan moral, kriminal dan tipu daya. Korup, licik, kotor, haus kekuasaan, kepentingan golongan. Praktik busuk tersebut mempengaruhi rakyat untuk menjauhi yang namanya politik padahal, politik (dalam makna parlementarian) bagi kami bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kekuasaan rakyat miskin, dengan catatan rakyat harus membangun partai politiknya sendiri, melepaskan diri dari watak dan partainya kaum borjuis. Sehingga harus ada partai alternatifnya sebagai alat perjuangan yang ideologis, yang beroposisi terhadap kapitalisme yaitu, pembebasan nasional untuk pembebasan manusia.

Partai alternative bagi kami adalah metode untuk melapangkan jalan menuju kemenangan rakyat dalam memperjuangkan hak paling mendasarnya. Partai yang harus dibangun oleh rakyat adalah kata lain dari komunitas ideologis yang memiliki perspektif melawan kapitalisme penyebab globalisasi penindasan. Rakyat yang revolusioner, harus memprakarsai pembangunannya, para pekerja, mahasiswa, aktivis pembebasan perempuan, kaum taninya, budayawannya. Solidaritas antar sektor rakyat menjadi kunci penting dalam memberi landas pijak alat politik alternatifnya berupa partai alternative yang mendasarkan dirinya pada perjuangan pembebasan nasional mengusir kapitalisme dan agennya di dalam negeri.

Dalam kenyataannya, kita tidak bisa menggantungkan perubahan pada partai dan elite politik borjuis yang, dalam sejarahnya, tak pernah konsisten membela perjuangan rakyat, maka kita membutuhkan prinsip kemandirian politik, pemerintahan alternative di luar syarat-syarat kapitalisme. Oleh karena itu, membangun partai alternative untuk pembebasan nasional adalah syarat bagi perubahan yang paling mendasar untuk merebut kekuasaan Negara dari tangan kapitalisme.