12 April 2014

Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun PartainAlternatif !: Melawan Militerisme Melapangkan Demokrasi Indonesia

Melawan Militerisme Melapangkan Demokrasi Indonesia


Demokrasi adalah jalan menuju sosialisme (K. Marx)

TNI, Mewarisi Edukasi Belanda dan Jepang

Secara historis, tentara lahir untuk kepentingan menjaga aktifitas pengumpulan kekayaan para raja, dalam bentuk prajurit-prajurit kerajaan. Hingga Belanda datang, dan karena para raja yang menguasai wilayah lebih memilih adaptatif kepada Kolonialisme, para prajurit kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh. Dalam menghadapi pemberontakan arus bawah, Belanda memihak penguasa, oleh karenanya, penguasa lokal diperkuat oleh Belanda, struktur sosial-politik pribumi dimapankan. Namun pemberontakan terus terjadi, dari Banten, ke Mataram, Ternate, Kalimantan, Padang, Aceh dan Makasar, secara sporadis. Penguasa kolonial makin kewalahan ketika pecah perang selama 5 tahun yang menewaskan ± 15.000 tentara Belanda. Pertempuran yang menguras logistik Belanda itu dikenal dengan Perang Diponegoro.  Setelah peperangan dimenangkan Belanda, intervensi kepada kehidupan pribumi makin dalam hingga persoalan Adat dan Agama, seiring dengan itu, muncullah banyak sekali aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi pribumi, dan tidak berlaku bagi penguasa kolonial. Hingga kemudian, kolonialisme Belanda memutuskan membangun sistem ketentaraan di Nusantara sebagai alat menjaga asset Belanda, stabilitas politik dan mempertahankan penguasaan atas pabrik, perkebunan, pertanian, pelabuhan. Kolonialisme sukses di Nusantara dan penindasan semakin menguat dengan terus dikembangkannya sistem pengamanan dengan membuka sekolah-sekolah militer di bawah naungan perwira-perwira lulusan Breda (sekolah militer elit di Belanda), yang direkruit adalah pribumi-pribumi sebagai bintara dan tamtama, mereka dapat fasilitas dan gaji. Sehingga, doktrin tentara sebagai penjaga modal lahir dari pengalaman historis tentara Indonesia di bawah KNIL.

Paska rezim KNIL di ketentaraan Indonesia, datang ide kemiliteran yang tak kalah sesatnya yaitu PETA. Doktrin senasib-seperjuangan sebagai bangsa Asia menjadikan sentiment anti Barat sebagai dasar utama identifikasi musuh, bahwa segala yang datang dari Barat adalah musuh bangsa Timur, hal itu bertujuan agar menguntungkan bagi kepentingan ekspansi Fasisme di Asia (diwakili Jepang) melawan intervensi Barat (Amerika dan sekutu) di Hindia-Belanda, waktu itu. Meskipun, sesama bangsa Timur, faktanya Jepang melakukan kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

Pada akhirnya, edukasi KNIL dan PETA terus diadopsi oleh kemiliteran Indonesia. Hal itu menjadikan militer indonesia mewarisi watak sebagai penjaga modal dan nasionalisme sempit. Terlebih setelah upaya Hatta meruncingkan pemisahan antara tentara regular (tentara yang pernah mengenyam pendidikan kemiliteran Belanda) dan tentara non-reguler (rakyat bersenjata/laskar) semakin memisahkan tentara regular dengan rakyat yang juga berkontribusi dalam perjuangan bersenjata merebut kemerdekaan, maka jadilah tentara professional yang dilembagakan, kini dikenal dengan TNI. Artinya, perjuangan merebut kemerdekaan tidak hanya millik tentara reguler, rakyat sipil juga berkontribusi atas perjuangan kemerdekaan, tidak seperti yang diyakini oleh angkatan darat menjelang dan paska 1965 bahwa supremasi militer lebih tinggi ketimbang sipil karena militerlah yang berperan merebut kemerdekaan. Landasan supremasi militer inilah yang kemudian dipolitisir oleh Soeharto dengan terjemahan bahwa tentara memiliki hak dalam pengendalian penuh atas stabilitas nasional, bahwa tentara harus memegang kendali parlemen, sehingga porsi tentara termanifestasikan dalam Fraksi ABRI dan ide Dwi Fungsi dan komando territorial. Komando territorial sendiri hingga sekarang tetap ada.

Militerisme Musuh Demokrasi

Karena demokrasi adalah jalan menuju kemajuan kapasitas dan kesejahteraan rakyat, maka sebagai kemajuan, jangan dihambat oleh kekuatan apapun. Dalam aspek politik, misalnya, demokrasi masih dimaknai sangat prosedural dimana, rakyat hanya dibebaskan memilih ketika pemilu namun setelah perwakilannya tidak pro-rakyat, pemilih tidak bisa menuntut agar perwakilannya mundur. Dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan akses-aksesnya juga tidak didemokratiskan kepada seluruh rakyat. Maka, tidak ada demokrasi jika kemajuan dihambat oleh kepentingan kekuasaan.

Demokrasi, dalam makna luas adalah sama dengan kekuasaan mayoritas. Napak tilas demokrasi Indonesia memiliki langgamnya masing-masing pada setiap tahap kekuasaan politik. Kehendak objektifnya (keharusannya) adalah memuarakan arah pada demokrasi yang sejati, yang sesungguhnya. Kesejatian demokrasi memiliki pra-syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu: partisipasi aktif seluruh rakyat, dan, membebaskan gagasan dan tindakan rakyat dalam segala aspek. Dimana pra-syarat tersebut menjadi landasan pijak/instrumen untuk melabuhkan demokrasi menuju muaranya, yaitu demokrasi yang berwatak dan berkarakter sejati, demokrasi kerakyatan.

Kini, pelaksanaan demokrasi, dimanapun, ditentukan oleh hegemoni kekuasaan yang memiliki sistem (aturan) ekonomi-politik dan ideologinya sendiri, secara subjektif. Padahal, dalam ruang kekuasaan tersebut terdapat objek-objek penerima demokrasi yang (seharusnya) menjadi sandaran bagi demokrasi itu sendiri. Itulah kiranya mengapa demokrasi membutuhkan pra-syarat agar berkembang baik, agar membela rakyat miskin. Pra-syarat tersebut adalah partisipasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya individu/warga masyarakat. Karena rakyat adalah objek (sandaran) demokrasi. Dan sepanjang sejarahnya, setelah tahun 1965, musuh bagi demokrasi Indonesia adalah: Militerisme.

Tentara, Sahabat Bagi Kapitalis dan Investasi

Perjalanan demokrasi di Indonesia masihlah jauh dari cukup, terlebih kita pernah hidup di masa kegelapan ketika rezim militer-kapitalistik memegang kendali penuh atas segala aspek hidup rakyat sejak tahun 1965-1998. Lebih dari 30 tahun rezim ini sama sekali tidak pernah menyebut demokrasi, senapan yang mengatur politik, kekerasan menghancurkan perbedaan, dan tentara mengambil-alih segalanya.

Sebut semua tragedi kemanusiaan negeri ini, di situlah militer ada. Sebutkan semua konflik SARA di Maluku, Papua, Timor Leste, Aceh di situ ada Tentara. Kerusuhan, penculikan dan pembunuhan sistematis, militer lah yang mengambil perannya. Sebaik-baiknya, rakyat harus tahu dan jangan melupakan Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa pembantaian warga Talangsari Lampung yang menolak perampasan lahan untuk perkebunan Soeharto, Peristiwa pembantaian 3 juta manusia pada tahun 1965, Terbunuhnya Marsinah yang menuntut kesejahteraan buruh, meninggalnya pejuang HAM Munir, Hilangnya 13 aktivis termasuk Wiji Thukul, pembunuhan terhadap mahasiswa di Trisakti, Semanggi I-II, Reformasi 98, Operasi Militer di Papua, dll. Totalitarianisme sebagai musuh bagi demokrasi, membenarkan landasan bahwa dalam sejarahnya, setalah 1965, Indonesia adalah negeri berdarah.

Peristiwa-peristiwa represi dan anti kemanusiaan di atas melibatkan jenderal-jenderal tentara dan erat kaitannya dengan rencana pembangunan ekonomi kapitalis dalam rangka konsolidasi modal di Indonesia. Para kapitalis membutuhkan militer untuk pengamanan modal, sebaliknya, militer (Tentara, Polisi dan Ormas bayaran) bisa mendapatkan keuntungan dari aliran modal sebagai upah atas jasa mengamankan investasi dari upaya-upaya protes yang muncul dari arus bawah/rakyat.

Kembalinya Tentara Loyalis Orde Baru Di Panggung Politik

Batas minimal terbukanya ruang demokrasi, yang sanggup dibuka oleh gerakan rakyat dalam menumbangkan orba, ditutup kembali oleh penguasa. Sebuah stagnasi (bahkan kemunduran) dari apa yang sudah dicapai selama ini oleh gerakan rakyat tahun 1998. Kini, seiring dengan krisis kapitalisme, dinamika demokrasi minimalis sedang berlangsung di tengah-tengah kebangkitan tentara dan kaum fundamentalisme agama. Sebuah kekuasaan yang membangun klik dengan kapitalisme, secara otomatis akan turut serta menyelamatkan sistem yang menguntungkan mereka.

Kembalinya tentara pelanggar HAM di masa silam sangat berpotensi menghancurkan konsolidasi demokrasi. Keyakinan itu tentunya logis bila kita mengingat sepak terjang masa lalu prajurit bersenjata ini. Karena, secara watak, konsep militer Indonesia belum berubah, masih sama seperti era Orba, hasil edukasi kapitalis bersenjata dari KNIL Belanda dan hasil doktrin Jepang tentang keunggulan rasialisme Timur yang anti Barat melalui PETA. Edukasi tersebut masih melekat dalam tubuh ABRI hingga TNI yang sekarang, mantan jenderal-jenderalnya ingin berkuasa kembali, mereka adalah Prabowo Subianto (Gerindra), Wiranto (Hanura), Pramono Edhie Wibowo (Demokrat) dan Sutiyoso (PKPI). Semua terlibat dalam pelanggaran HAM masa silam dan berpeluang besar menghambat demokrasi. Persis seperti senior-seniornya dahulu seperti A.H Nasution, lulusan Akademi Militer Breda, Belanda, yang dijuluki “tukang melucuti kelompok laskar”. Selain itu, Nasution juga menghabisi hak politik partai yang dianggap mendukung PRRI/Permesta, kemudian Nasution melarang Masyumi, PSI, Parkindo dan IPKI. Dari wataknya tersebut maka benar saja ketika menjabat sebagai Ketua MPRS, A.H Nasution menumpas PKI.

Dalam deskripsi sejarah singkat di awal sudah benar jika menyimpulkan bahwa tentara kita bukanlah tentara rakyat dimana jenderal-jenderal kontra revolusiner paska kemerdekaan, anti kepada setiap ekspresi rakyat dalam berpolitik yang terorganisasi di luar struktur negara. Yang menentang akan diganjar sebagai Subversi, harus ditumpas.

Pemilu 2014: Awas, Ada Jenderal Pelanggar HAM dan Bahaya Laten Militerisme

Dari sekian banyak pensiunan perwira yang ingin memperoleh posisi politik, yang paling ambisius adalah Wiranto, Prabowo, Sutiyoso dan Pramono Edhie, yang akan memperebutkan kursi presiden. Yang lain berharap untuk memperoleh posisi strategis dalam birokrasi daerah. Purnawirawan jenderal itu dikenal memiliki catatan pelanggaran HAM berat dan keunggulan politik mereka mencerminkan kegagalan akuntabilitas kriminal di masa pasca Suharto dalam menyeret mereka ke meja hijau untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan mereka. Keempatnya senantiasa tampil di muka umum dan telah mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin partai politik baru yang ingin menantang presiden yang berkuasa sekarang ini, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Letjen (purn) Prabowo mempunyai riwayat HAM yang sama kelamnya. Karir militernya sangat sukses hingga ia dipecat dari angkatan bersenjata tahun 1998. Selama karirnya dalam militer, ia menduduki sejumlah posisi yang bergengsi seperti Panglima Kopassus dan Panglima Kostrad. Prabowo mendapatkan pelatihan militer dan mengambil kursus pemberantasan pemberontakan di Jerman tahun 1981 dan Kursus Perwira Angkatan Khusus di Fort Benning, AS pada tahun yang sama. Setelah rezim Orba jatuh, Prabowo kabur ke Jordania, menjadi pengusaha sukses dan CEO beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, bubur kertas dan kertas, pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Dia adalah salah satu tokoh kunci dalam kegiatan penumpasan pemberontakan di Timor Timur dan bertanggungjawab atas pelatihan dan pembiayaan kelompok milisi yang merajalela di sana tahun 1999. Sebagai komandan unit baret merah yang terkenal, Prabowo juga bertanggungjawab terhadap penculikan dan hilangnya sejumlah aktivis pro-demokrasi beberapa hari sebelum jatuhnya Suharto (mertua Prabowo). Selain itu, setelah Prabowo bebas dari kasus pelanggaran HAM, bersama adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, ia mengembangkan bisnis keluarganya. Hasyim lah yang memiliki kontribusi besar pendanaan dalam pembentukan milisi-milisi yang dipegang Prabowo demi mengamankan Bisnis keuarganya ketika Prabowo menjabat Danjen Kopassus. Perusahaan keluarga Prabowo sanggup membuka perusahaan di luar negeri. Tirtamas Comexindo memiliki cabang di Vietnam sampai Afrika Selatan, dari Jenewa sampai Jordania.

Letjen. (purn) Sutiyoso juga komandan baret merah dan bertugas dalam beberapa daerah konflik seperti Timor Timur, Aceh dan Papua Barat. Ia berturut-turut menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode dan posisi inilah yang menggugah berkeinginan menjadi presiden.

Jenderal Wiranto telah mendirikan partai Hanura. Sebagai ketua umumnya, Wiranto memasang sejumlah pensiunan perwira di sekelilingnya seperti Letjen. (purn) Arie Mardjono dan Laksamana Muda (purn) Abu Hartono yang keduanya merupakan wakil ketua dalam dewan pertimbangan. Tujuh wakil ketua Hanura semuanya adalah pensiunan Jenderal. Wiranto adalah senior SBY di angkatan darat. Selama hari-hari penuh huru hara tahun 1998-1999 sebelum dan setelah jatuhnya Suharto, ketika terjadi penganiayaan di banyak kota dan pelanggaran HAM ketika pengambilan suara bagi kemerdekaan Timor Timur. Pada November 1998, ketika rezim Habibie menjalankan Sidang Istimewa MPR, Wiranto bersama Habibie mengerahkan pasukan milisi PAM Swakarsa untuk menghadang barisan mahasiswa agar tidak menembus gedung MPR, Wiranto ketika itu adalah Panglima ABRI.

Selamatkan Demokrasi, Tolak Capres Militer (Prabowo, Wiranto, dll)

Akan terlihat aneh jika, dalam upaya memenangkan demokrasi kita menolak hak politik seseorang untuk menjadi presiden. “Ambiguitas” seperti ini menuntut kita harus menelusuri argumentasi objektif sejarah dan karakteristik militer Indonesia, beserta siapakah tokoh-tokohnya. Kita tidak bisa melupakan begitu saja kesejarahan dosa mereka terhadap kejahatan kemanusiaan, penculikan-pembunuhan aktivis dan pelanggaran HAM berat atas serangkaian tragedi berdarah di Indonesia terutama setelah Orde Baru berkuasa. Akan sangat berbahaya jika, hanya demi kemungkinan-kemungkinan ketegasan kepemimpinan, kita merindukan penguasa bergaya dan berlatar belakang militer pelanggar HAM. Hanya demi kemungkinan “harga diri” bangsa, kita menyerahkan kepemimpinan negara di tangan militer, hingga mau mengkonversinya dengan merelakan diri untuk melepaskan kebebasan politiknya, merelakan dirinya terjerumus dalam ruang-ruang banjir peraturan, penuh intimidasi dan membiarkan senapan mengatur politik.

Dari track record para capres militer di atas, tentunya jangan memaafkan begitu saja atas kejahatan kemanusiaan yang pernah mereka perbuat tanpa adanya pengadilan yang pantas. Terlebih, watak para capres militer tersebut belum berubah dilihat dari sikap Prabowo menjawab pertanyaan para wartawan tentang pelanggaran HAM. Dengan nada membentak, Prabowo balik bertanya kepada wartawan “anda siapa?”, “disuruh siapa bertanya tentang itu (pelanggaran HAM)?”. Bahkan, petinggi partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan di media bahwa “pengadilan HAM itu tidak penting”. Terkait kasus penculikan dan penghilangan 13 aktivis (yang hingga sekarang belum kembali) pada tahun 1999, Prabowo selaku Danjen Kopassus yang membawahi Tim Mawar sebagai eksekutor penculikan, diadili di Mahkamah Militer dan hanya dijatuhi hukuman pensiun dini dari TNI, dan tidak ada pemecatan. Sedangkan, Mayor Bambang Kristiono selaku komandan Tim Mawar beserta 4 anggotanya diberi sanksi pemecatan, 6 anggota Tim Mawar lain dijatuhi hukuman penjara tanpa pemecatan. Dan jahatnya lagi adalah, Gerindra menyatakan bahwa kebutuhan rakyat adalah sembako, hak asasi manusia tidak begitu penting. Ini merupakan indikasi bahayanya watak kekerasan dalam tubuh Gerindra yang dipimpin oleh pelanggar HAM dan yang menganggap HAM tidak begitu penting. Tentunya, pernyataan tersebut sangat melukai keluarga korban pelanggaran HAM. Di sinilah, watak anti kemanusiaannya masih menempel di kepala Prabowo dan petinggi partainya.

Maka, mentoleransi kejahatan kemanusiaan dan HAM sama dengan mendukung kejahatan yang sama. Apalagi, doktrin bahwa supremasi militer lebih tinggi ketimbang supremasi sipil masih hidup di dalam tubuh ketentaraan Indonesia. Tentu kita masih ingat pesan Ong Hok Kham kepada gerakan mahasiswa angkatan 66 yang bekerjasama dengan tentara untuk menggulingkan Pemerintahan Soekarno bahwa “rezim militer jauh lebih berbahaya daripada rezim sipil (Soekarno)”. Dan pesan itu terbukti benar ketika Soeharto menjadi Presiden. Salah satu mahasiswa angkatan 66 pemimpin gerakan penggulingan Soekarno, Soe Hok Gie, menyatakan betapa kecewa dan terkejutnya setelah melihat pemerintahan Orde Baru membantai begitu banyak nyawa, memenggal kepala, menyiksa dan mengasingkan ratusan ribu hingga jutaan manusia tanpa proses pengadilan.

Melihat begitu ambisiusnya, tentu kita jangan pernah memberikan toleransi atas kejahatan Prabowo dan tentara pelanggar HAM lainnya dengan membiarkan mereka menjadi capres pada Pemilu 2014 ini. Sama halnya dengan menghancurkan begitu saja capaian demokrasi yang sudah kita nikmati, hasil dari pengorbanan 13 aktivis yang hilang, dan keringat darah dari perjuangan Reformasi 1998 silam, hingga rakyat punya sedikit ruang untuk memajukan kapasitasnya, berorganisasi, membentuk partai politik, berkumpul, berekspresi politik. Rakyat harus menyadari pentingnya menghadang penjahat HAM berkuasa memimpin negara. Teror dan intimidasi akan jauh lebih hebat.

Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun PartainAlternatif !: Rezim Perusak Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Rezim Perusak Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Oleh: Abry


Tahun ini, pesta pemilu 2014 sedang berlangsung, pesta topeng para monyet partai politik mencari moralitas  di mata rakyat. Rakyat diberikan hak demokrasinya dalam beberapa hari, selebihnya, dibungkam selama 5 tahun oleh para penguasa negeri ini. Partai politik sibuk mempromosikan diri sebagai publik figur yang layak dipilih oleh rakyat indonesia dengan mengumbarkan retorika indah nan cantik di media-media, 12 partai politik yang bertarung di tahun 2014 ini mengatakan pro terhadap rakyat, membangun perekonomian rakyat yang lebih baik menuju kesejahteraan masyarakat baik tani, buruh, serta kaum miskin kota dan perempuan demi mendapatkan dukungan agar mereka bisa bercokol dan memegang kekuasaan demi kepentingan pribadi mereka. Dan tak banyak pula para aktivis pun berdalih dalam pemilu kali ini, dengan tujuan memperbaiki sistem pemerintahan indonesia.

Model penindasan untuk rakyat pun semakin diperbaharui dan dipercantik, salah satunya  yaitu MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), adalah rencana pembangunan yang disusun pemerintah SBY melalui legitimasi Perpres Nomor 32 Tahun 2011 dan hasil pertemuan APEC yang digelar di Bali, menunjukkan bahwa komitmen Indonesia untuk menggelar perdagangan bebas  di kawasan yang dinilai merupakan persetujuan atas liberalisasi di segala bidangRencana besar ini mengusung visi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 10 di dunia pada 2025, dengan pendapatan perkapita yang mencapai US$ 15.000, lima kali lipat dari saat ini yang hanya US$ 3.000.

Pertimbangan pemerintah adalah dengan kekayaan SDA yang melimpah dan pasar yang gemuk diyakini akan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan dari baling-baling pembangunan ekonomi nasional. Terbukti kemudian, kebijakan MP3EI yang menata, mengatur dan membagi-bagi ruang tanah, air, dan udara ke dalam zona-zona, disebut dengan “koridor” (total ada enam koridor), meletakkan sektor tambang dan energi yang sifatnya padat modal sebagai andalan (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua). Jawa yang nyata-nyata basis pangan digarap menjadi sentra industri dan jasa, dengan pengembangan pertanian dialihkan ke Sulawesi, dengan Bali-Nusa Tenggara sebagai pendukungnya.

Faktanya, liberalisasi SDA memicu konfilk yang besar, hal ini bisa kita lihat di beberapa daerah, Sepanjang 2013 lalu, terjadi 232 konflik SDA di 98 kabupaten kota di 22 provinsi. Pada setiap konflik yang menjadi korban sebagian besarnya adalah petani. Dari 232 konflik SDA yang melibatkan petani ini, 69 persen diantaranya dengan korporasi (swasta), Perhutani 13 persen, taman nasional 9 persen, pemerintah daerah 3 persen, instansi lain 1 persen (Kompas, 16/2/2013).

Sebagai perbandingan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga melansir sekitar 370 konflik agraria terjadi sepanjang 2013 dengan cakupan wilayah konflik mencapai 1,3 juta ha. Konflik melibatkan sekitar 140.000 kepala keluarga. Dalam konflik itu korban tewas 21 orang, 30 orang tertembak, 130 orang menjadi korban penganiayaan, serta 29 orang ditahan aparat keamanan (VOA Indonesia, 27/12/2013).

Di berbagai daerah, konfik membara, menyebar dan meluas, justru saat Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2013) memperlihatkan tren peningkatan investasi yang dipuji sebagai capaian kemajuan pelaksanaan MP3EI, aneka konflik itu pecah akibat perselisihan dan benturan klaim berbagai pihak (petani, komunitas adat, masyarakat setempat vs orang-orang perusahaan, preman didukung aparat, dan seterusnya) untuk mendapat akses, kontrol dan penggunaan atas tanah, hutan, air, perikanan, dan lainnya.

Prosesnya bisa karena perbedaan klaim kepemilikan maupun cara pemanfaatan SDA setempat. Kebutuhan mendesak masyarakat terhadap SDA setempat tak diakomodasi kebijakan, program, dan proyek pemerintah atau izin usaha yang diberikan kepada perusahaan.

MP3EI berpotensi besar melahirkan konflik semacam itu. Pembagian “koridor ekonomi” dapat memaksakan sektor apa yang penting bagi klaim “pembangunan nasional” di suatu daerah kepada masyarakat/komunitas di daerah itu yang berakibat pengusiran dan peminggiran terhadap kebutuhan dan kepentingan hidup bersama mereka. Kekerasan akan lebih mengerikan jika aparat keamanan dilibatkan di pihak perusahaan atas nama melindungi aset dan kepentingan nasional.

Mengapa hal ini terjadi? Hal ini tidak lapas dari regulasi yang dibuat oleh para wakil rakyat, sejak UUPA No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria sebagai alas kebijakan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam khususnya tanah. Perdebatan ini berujung pada arti kata tanah ‘dikuasai’ atau dimiliki oleh negara yang digunakan secara sempit oleh pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah membuat keputusan mengeksploitasi sumberdaya alam dengan mengabaikan hak-hak masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan setelah diterbitkanya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal Asing oleh presiden Soeharto. Kelemahan lainya adalah kebijakan dan peraturan-peraturan pengelolahan dan konservasi SDA yang selama ini kental akan orientasi sektoral sehingga menimbulkan terkotak-kotaknya wilayah SDA berdasarkan batas-batas administratif dan kepentingan politik ekonominya di daerah otonom.

Namun saat ini pengelolahan kawasan hutan di indonesia mengacu pada perundang-undangan yakni UU No. 41 tahun 1999. Dalam UU ini kawasan hutan dibagi bedasarkan statusnya yaitu: hutan negara dan hutan hak.

Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 33 ayat 3 di nyatakan bahwa,  “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – sebesar kemakmuran rakyat”.
Hutan bagi bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh dalam sistem kehidupan sejak zaman dahulu, pada saat ini dan masa yang akan datang. Sumberdaya hutan tersebut diharapkan berfungsi sebagai ekosistem hutan secara utuh yang sangat berperan sangat penting  dalam penyangga sistem kehidupan dan secara bersama – sama dapat memenuhi kebutuhan terhadap manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial budaya secara berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan amanah UUD 1945.

Namun itu tidak mampu melindungi masyarakat atas hak tanah mereka yang tiap harinya di hantui oleh para penguasa dan kapitalisme di negri ini untuk bagaimana bisa mereka mengesploitasi lahan hidup mereka, inilah potret kehidupan masyarakat pesisir hutan negeri yang subur ini.

Rakyat tidak dibiarkan untuk bernafas di negerinya sendiri, apa lagi di tahun 2014 ini banyak kalangan militer yang terlibat dalam memperebutkan kursi baik di tingkat daerah, provinsi, dan pusat serta di kursi kepresidenan saat ini.

Perlu juga kita ketahui bahwa sejak tahun 2004 presiden SBY naik menjadi presiden indonesia, banyak UU yang berhasil disahkan tanpa memikirkan lebih jauh dari regulasi undang-undang tersebut, UU Ormas, UU Intelejen dan UU Kamnas. Undang-undang telah berhasil disahkan oleh DPR RI dan Presiden, satu hal kita perlu ketahui dari undang-undang tersebut adalah menutup ruang demokrasi indonesia. Hal ini tidak beda jauh dari kehidupan masyarkat orde baru bahkan lebih parah lagi. Yang mampu menjalankan dengan baik dari Undang-undang tersebut adalah para militer, ibarat minyak yang menunggu api untuk terbakar.

Rakyat tidak akan mampu lagi meneriakkan hak-hak mereka, mahasiswa ditutup ruang demokrasi dengan UU PT, yang ada hanya penidasan, yang terjadi dimana-mana. Karena pihak militer tidak bisa lagi menggunakan senjata mereka untuk untuk melindungi hak rakyat kecil, namun melindungi para borjuasi yang berpesta pora dalam menindas rakyat dalam payung kapitalisme.

Untuk itu rakyat harus bersatu untuk keluar dari bentuk pengisapan oleh kapitalisme dengan membangun partai alternatif yang dibangun dari mahasiswa, buruh, kaum tani, kaum miskin kota dan perempuan yang bangkit melawan, membuat partai yang rakyat demi kepentingan rakyat itu sendiri, bukan kepentingan individu, namun sistem KPU saat ini juga menutup ruang demokrasi rakyat kecil saat ini dimana sistem kepartaian yang harus memiliki dana partai minimal 1 miliar.
Sejatinya, siapapun pemenang Pemilunya, sudah bisa dipastikan tidak akan merubah keadaan, SDA akan terus diserahkan pada investasi, masyarakat adat dan petani, semakin tak memiliki harapan memiliki dan mengelola tanah. Satu-satunya sumber kehidupan mereka semakin hari akan habis dirampok oleh perusahaan asing maupun lokal. Selama tidak ada program nasionalisasi di bawah kontrol rakyat atas Sumber Daya Alam, maka mustahil pemenang pemilu sanggup menuntaskan permasalahan rakyat terutama masyarakat adat dan petani korban tambang dan perusahaan perkebunan.

Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun PartainAlternatif ! : Saatnya Rakyat Bekerja Untuk Pembangunan Partai Alternatif

Sebagai Jalan Keluar:
Saatnya Rakyat Bekerja Untuk Pembangunan Partai Alternatif
Oleh: Annas



Karena partai-partai yang selama ini ada hanya partai pro kapitalis dan tak memiliki gagasan kemandirian politik, apalagi komposisi peserta pemilunya semua busuk maka, butuh ada alternatifnya. Partai alternatif merupakan alat perjuangan yang komposisinya adalah kolektif rakyat tertindas dari seluruh lapisan masyarakat, dari golongan revolusioner, dari yang menghendaki perubahan maju kesejahteraan, demokrasi berwatak kerakyatan. Secara politik, partai haruslah memiliki arah alternatif yang sama sekali berbeda dengan partai-partai saat ini. Politik alternatif adalah politik yang melandaskan dirinya untuk memberikan jalan keluar dari persoalan kesejahteraan dan demokrasi. Dengan demikian, harus memiliki strategi bagaimana mencapainya. Partai alternative pastinya sama sekali berbeda dengan partai elit borjuis yang ada, partai harus memiliki ideologi menentang intervensi kapitalis, meletakkan pembebasan manusia sebagai batu pijak perjuangan, oleh karenanya partisipasi rakyat adalah hal mutlak bagi pembangunan alat perjuangan.

Untuk memahami bagaimana cara mencapai jalan keluarnya, maka harus disimpulkan apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang bisa dibangun dan dimiliki rakyat sebagai bekal kekuatan memperjuangkannya. Rakyat, di luar kelas kapitalis yang minoritas, mempunyai keunggulan dalam jumlahnya yang begitu besar, maka, mengorganisir diri dalam sebuah organisasi perjuangan menjadi mutlak untuk menuntut hak, memperjuangkan nasibnya sendiri secara kolektif. Missal, mahasiswa membangun organisasinya demi perjuangan perbaikan fasilitas kampus, petani berserikat mempertahankan tanahnya yang dirampas negara-pengusaha-tentara, buruh mengorganisasikan dirinya dalam serikat buruh/pekerja di masing-masing pabrik untuk menuntut kenaikan upah, warga-masyarakat adat membentuk aliansi mengusir perusahaan tambang perusak lingkungan.

Cakupan penindasan kapitalisme begitu luas, menyerang banyak aspek sehingga, akan sangat banyak rakyat yang dirugikan karenanya. Yang tumbuh kemudian adalah perlawanan rakyat menolak ekses-ekses (mekanisme produksi) kapitalisme, penolakan terhadap aktivitas produksi kapitalis menjadi luas di seluruh wilayah Indonesia. Warga menolak tambang, buruh menuntut kesejahteraan, petani melawan perampasan tanah, mahasiswa menolak komersialisasi pendidikan. Bentuk yang diambil oleh rakyat ketika menghadapi penindasan kapitalisme, dimana-mana, memakai organisasi rakyat sebagai alat juangnya sehingga, mengorganisasikan dan menyatukan perlawan rakyat menjadi metode perjuangan paling ampuh karena, penindasan kapitalisme tidak bisa dihentikan hanya di satu daerah saja/di satu kawasan industri/di satu kampus, sementara kapitalisme di daerah lain leluasa menghancurkan lahan hidup rakyat. Partai yang melandaskan perjuangannya demi kepentingan kolektif kelas tertindas, kaum buruh dan secara keseluruhan adalah rakyat miskin, haruslah berkewajiban memberikan jembatan ideologis dan penyatuan perlawanan menjadi serangan politik kepada perwakilan kolektif kelas kapitalis.

Partai sebagai alat perjuangan rakyat tertindas haruslah memiliki konsepsi dasar atas bentuk perjuangan dan ideologi, Konsep dan ideologi partai tersebut akan menentukan apa/bagaimana jalan keluar ekonomi-politik-ideologi yang akan diraih oleh kolektif rakyat tertindas. Tentunya, syarat mekanisme demokrasi paling mutlak adalah, memberikan porsi seluas mungkin bagi partisipasi anggota/rakyat dalam wadah partai sebagai alat perjuangan politik, tidak seperti partai-partai yang ada, yang menempatkan anggota sebagai konstituen bayaran, mengiming-imingi sogokan proyek, dan partisipasi musiman ketika ada pemilihan-pemilihan. Partai proletariat tidak seperti itu, partai proletariat harus melibatkan penuh partisipasi konstituen.

Pentingnya berideologi.

Sistem ekonomi-politik saat ini, di dunia dan Indonesia, sangat terpengaruh oleh prinsip ideologi kapitalisme, bahkan pengaruhnya lebih dalam dari yang kita bayangkan. Kapitalisme, sebagai ideologi, menyusup hingga aspek budaya, trend sosial, entertainment/hiburan, busana, gaya hidup, moralitas hingga agama pun tak bisa lolos dari pengaruhnya.

Kapitalisme, secara sederhana bisa diartikan sebagai sistem yang memiliki tujuan: mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan individu, mengejar sebanyak-banyaknya kepemilikan pribadi (atas modal, uang, tanah, bangunan dan alat produksi), pasar bebas, menggali sebanyak-banyaknya kekayaan alam untuk kepentingan produksi demi kebutuhan profit (bukan demi kegunaan barang). Semakin lama, kekayaan akan terkonsentrasi pada segelintir orang, hasilnya, miliaran manusia hidup penuh dengan kekurangan. Produksi baju berlimpah, sementara banyak orang meingkuk kedinginan di sudut eropa. Makanan diproduksi jutaan kaleng, yang tak habis jual dibuang ke tong sampah, sementara di perempatan Jakarta gelandangan kusut kelaparan. Ekses kejahatan kapitalisme menjadi sangat sulit bisa kita bayangkan, tidak bisa diterima akal sehat.

Konsep sederhana dari kapitalisme tersebut faktanya selalu gagal menciptakan kesejahteraan dengan krisis yang terus terjadi dalam sistem tersebut. Kapitalisme, sejak dioperasionalkan, menyebabkan grafik kemiskinan terus naik, rendahnya daya beli masyarakat, perluasan pengangguran, kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Pemerintah Indonesia, sejak Orba hingga sekarang, mengadopsi sistem tersebut. Rekomendasi-rekomendasi perekonomian pemerintah dan arah pembangunannya berkiblat pada program umum Millennium Development Goal’s (MDG’s), yang merupakan anjuran dari negara induk kapitalisme kepada negara-negara di dunia yang patuh.

Kapitalisme memaksa untuk membuka seluas-luasnya investasi modal, secara besar-besaran di negara jajahannya (termasuk Indonesia), mendominasi pasar usaha, mengontrol mata uang, bahkan mengatur komoditas. Bagi negara yang tidak mampu, kapitalis menawarkan utang dalam jumlah besar dengan syarat negara jajahan membiarkan kapitalis menguasai sumber daya alam diiringi dengan menekan agar dibuat landasan hukumnya berupa aturan legal (UU, Kepres, Kepmen, dll). Sementara, borjuasi lokalnya tak berdaya, bahkan adaptatif. Lebih suka menjadi agen kapitalis (penindas) ketimbang membela rakyat memperjuangkan kesejahteraan.

Maka, partai alternative tidak bisa menjadi sekedar partai pengumpul massa, partai bagi-bagi proyek/uang, tidak memberikan kekuasaan pada konstituennya, anti demokrasi, adaptatif terhadap kapitalisme dan tak berideologi sehingga tak berani menentang kebijakan sistem kapitalis yang menindas. Partai alternative haruslah partai yang sanggup mengemban tanggung jawab—bersama rakyat—menghentikan penindasan kapitalisme, memerangi ekses-ekses destruktif penindasan dan, konsekuensi ideologisnya adalah membangun ideologi yang beroposisi terhadap kapitalisme. Sederhananya, mengemban tanggung jawab kesadaran yang memiliki tujuan untuk pembebasan manusia menuju sosialisme.

Arus Balik: Memberikan Celah Bagi Militer, Sang Pembuka Jalan Kapitalis

Musuh paling utama dari demokrasi adalah militer dan militerisme, maka pantas saja kapitalisme tidak butuh demokrasi sejati, boleh berdemokrasi asal tidak mengganggu aktivitas modal. Apalagi dilihat dari deskripsi singkat perkembangan militer pada paragraf Melawan Militerisme Melapangkan Demokrasi Indonesia”, membawa pada kesimpulan bahwa militer tidak pernah menghidupi demokrasi hingga rezim militer tumbang tahun 1998, dikenal dengan istilah Reformasi 98. Sejak era reformasi berjalan, kita bisa menilai bahwa keberhasilan demokrasi semakin dirusak dengan munculnya para pelanggar HAM ke wilayah politik tanpa pertanggung-jawaban. Mereka lolos begitu saja dari pengadilan rakyat, seolah-olah hukuman pensiun dini sudah bisa mempurifikasi (menyucikan) dosanya. Sepertinya, sejak Pemilu 2004 hingga 2014, kaum gerakan tidak begitu terlukai dengan berkembangnya Gerindra dan Hanura yang berjalan mulus membebaskan dirinya sebagai aktor pelanggar HAM, bahkan ada yang menikmatinya. Hingga pada Pemilu 2014, ada tiga golongan gerakan rakyat yang mencelakakan politik-demokrasi. Golongan pertama adalah gerakan/individu pimpinan gerakan yang secara langsung turut melegitimasi pembunuhan dan penculikan dengan masuk, kemudian mendukung Gerindra, Hanura dan partai militer lain dimana Capresnya bersalah atas pembunuhan dan penculikan. Yang masuk dalam golongan tersebut misalnya pimpinan gerakan buruh FSPMI dan KSPI, Said Iqbal, yang secara langsung atau tidak langsung membela-bela Prabowo dalam tiap statementnya. Dalam beberapa agenda politik, terlihat mengindikasikan kedekatannya dengan Jenderal pelanggar HAM Prabowo. Memang bisa saja Said Iqbal sedang menjajaki kekuatan dan wait and see terlebih dahulu sejauh mana massa FSPMI dan KSPI bisa dibawa untuk mendukung ambisinya. Tentu tindakan tersebut adalah kesalahan bagi perjuangan demokrasi. Golongan kedua adalah, mereka yang dalam Pemilu Borjuis 2014 bersikap pasif dan memberikan dalih legitimasi “lebih baik menyadarkan rakyat” ketimbang berposisi terhadap Pemilu Borjuis 2014. Posisi itu juga membahayakan bagi demokrasi karena membiarkan begitu saja pelanggar HAM melepas tanggung-jawab, membiarkan begitu saja pembunuh mengambil kekuasaan, sangat naif. Menceburkan diri dalam posisi netral terhadap Pemilu 2014 demi “menyadarkan rakyat”, sementara membiarkan celah kebangkitan militerisme. Sikap tidak berposisi dalam pemilu sama saja dengan ungkapan bahwa “membiarkan kejahatan adalah kejahatan”.

Sungguh naif, senaif Prabowo, Megawati, Bakri, Surya Paloh dan elite politik lain yang berbicara tentang nasionalisme, namun membiarkan begitu saja investasi menguasai hajat hidup rakyat. Tentunya kita masih ingat propaganda Orde Baru dalam hal dikotomi sipil atau militer. Yang terus dipropagandakan adalah “tidak perlu mempersoalkan apakah sipil atau militer yang berkuasa”. Pernyataan tersebut sarat dengan manipulasi, dengan bahasa lain adalah agar dominasi militer jangan dipersoalkan. Point dari manipulasi Orde Baru tersebut adalah mengambangkan peran dominasi, sama-sama menceburkan diri dalam sikap pura-pura netral agar celah dominasi militer Orde Baru tetap aman.

Lalu, golongan ketiga adalah mereka yang secara langsung meyakini bahwa arena perjuangan bisa dipindahkan ke dalam mekanisme borjuis dengan menyebarkan anggotanya ke dalam partai penipu rakyat (politik diaspora). Yang ini sama konyolnya, menganggap seolah-olah bisa begitu saja menghadapai mekanisme internal partai borjuis yang transaksional, jikapun berdalih “merubah pelan-pelan dari dalam”, hingga sekarang, sejak praktik politik diaspora itu mereka gunakan, tidak ada satupun capaian signifikan dari strategi politik tersebut (strategi menyebar aktifis gerakan masuk ke dalam partai politik yang ada). Apa yang bisa dilakukan Budiman Sudjatmiko, Dita Indah Sari, Pius Lustrilanang, Agus Jabo, dan pengikut taktiknya? Tidak ada. Sehingga, jargon “pilihlah caleg aktivis/mantan aktivis sama halnya dengan menikmati pepesan kosong.

Yang ada hanyalah sibuk dengan persoalan mekanisme dan pertarungan internal elit partai. Apalagi, sistem internal seluruh partai menggunakan politik uang untuk anggotanya jika ada yang hendak mencalonkan diri jadi caleg. Untuk caleg tingkat DPRD saja, bakal caleg harus membayar uang 10 s/d 20 juta per bakal caleg kepada partainya. Itu belum termasuk biaya kampanye masing-masing bakal caleg ketika lolos sebagai caleg.

Buruknya sistem partai politik tersebut mengindikasikan buruk pula sistem pemilu kita.

Oleh kaum borjuis, Pemilu dimaknai sebagai instrument kekuasaan belaka agar, aktifitas dagangnya mudah terlegitimasi oleh kebijakan formal pemerintahan. Hingga saat ini, bisa kita lihat komposisi peserta pemilu didominasi oleh orang-orang lama yang memakai partai baru. Partai yang lain, masih tetap mewarisi tradisi miskin kadar demokratiknya, miskin gagasan populisnya. Politik uang masih dijadikan alat merendahkan suara rakyat, sehingga, bukan pada siapa yang berkapasitas menjadi legislator, namun siapa yang paling sanggup mengeluarkan modal pencalegannya. Output paling logis dari tradisi seperti itu adalah krisis kepemimpinan. Sehingga, yang terfikirkan setelah sukses jadi legislator dan presiden, otomatis mereka akan berfikir bagaimana mengembalikan uang pinjaman modal kampanye, atau, yang sering terjadi adalah memberikan keuntungan berupa proyek besar kepada pemodalnya, inilah salah satu landasan dari praktik pembukaan proyek bagi investor yang, sebelumnya mendanai kampanyenya kroni presiden terpilih.

Sistem Pemilunya juga bobrok. KPU secara tehnis dan substansi juga masih jauh dari baik. Faktanya, money politic dibiarkan dalam kampanye-kampanye, ketidakberdayaan KPU sebenarnya sedang menjelaskan bahwa otoritasnya dikalahkan oleh partai politik yang ada. Substansinya, tidak ada kualifikasi bagi caleg/parpol/capres, jikapun ada, kualifikasinya bukan berdasarkan pada program politik dan pengalaman pembelaan kepada rakyat serta jaminan terlaksananya program dari caleg/parpol/capresnya. Bagaimana mungkin KPU bisa meloloskan Prabowo yang jelas terbukti melanggar HAM, bagaimana bisa KPU membiarkan partainya Megawati yang banyak menjual asset negara ikut pemilu. Terkait dengan kesadaran politik rakyat yang masih rendah, karena hidup di tengah situasi kesulitan ekonomi, membuat money politic memiliki landasannya, sehingga bukan pada programatik para caleg dan capres, tapi sebanyak apa bisa memberi “serangan fajar” yang hanya 20-50 ribu namun rakyat bisa celaka selama 5 tahun ke depan. Jikapun para caleg dan capresnya mengumbar janji, tidak juga dijelaskan bagaimana mewujudkan janjinya. Jika hanya mengandalkan APBN, tiap tahun pun keuangan negara selalu defisit Rp. 154,2 Triliun dan terlilit hutang Rp. 1.950 trilyun. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Bakrie (Golkar) dengan janji pendidikan gratis? Apa yang bisa dilakukan Hanura dengan program pendapatan rakyat 12 juta per bulan? Apa yang bisa dilakukan oleh seluruh capres? Bagaikan pungguk merindukan bulan.

Anjuran Kepada Rakyat: Saatnya terlibat penuh dalam perjuangan politik dengan membangun partai alternatif

Sangat bisa dimengerti jika semakin banyak yang apatis terhadap pemilu karena faktor ketiadaan partai yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan kemandirian bangsa. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal tentang apa dan bagaimana seharusnya partai alternative dibangun.

Makin sadar rakyat, makin mengerti bahwa pemilu menipu. Berkat perilaku kotor parpol elit dan politisinya, kini, makin hari politik makin mengemuka di hadapan rakyat sebagai sebuah hal yang penuh dengan kerusakan moral, kriminal dan tipu daya. Korup, licik, kotor, haus kekuasaan, kepentingan golongan. Praktik busuk tersebut mempengaruhi rakyat untuk menjauhi yang namanya politik padahal, politik (dalam makna parlementarian) bagi kami bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kekuasaan rakyat miskin, dengan catatan rakyat harus membangun partai politiknya sendiri, melepaskan diri dari watak dan partainya kaum borjuis. Sehingga harus ada partai alternatifnya sebagai alat perjuangan yang ideologis, yang beroposisi terhadap kapitalisme yaitu, pembebasan nasional untuk pembebasan manusia.

Partai alternative bagi kami adalah metode untuk melapangkan jalan menuju kemenangan rakyat dalam memperjuangkan hak paling mendasarnya. Partai yang harus dibangun oleh rakyat adalah kata lain dari komunitas ideologis yang memiliki perspektif melawan kapitalisme penyebab globalisasi penindasan. Rakyat yang revolusioner, harus memprakarsai pembangunannya, para pekerja, mahasiswa, aktivis pembebasan perempuan, kaum taninya, budayawannya. Solidaritas antar sektor rakyat menjadi kunci penting dalam memberi landas pijak alat politik alternatifnya berupa partai alternative yang mendasarkan dirinya pada perjuangan pembebasan nasional mengusir kapitalisme dan agennya di dalam negeri.

Dalam kenyataannya, kita tidak bisa menggantungkan perubahan pada partai dan elite politik borjuis yang, dalam sejarahnya, tak pernah konsisten membela perjuangan rakyat, maka kita membutuhkan prinsip kemandirian politik, pemerintahan alternative di luar syarat-syarat kapitalisme. Oleh karena itu, membangun partai alternative untuk pembebasan nasional adalah syarat bagi perubahan yang paling mendasar untuk merebut kekuasaan Negara dari tangan kapitalisme.


26 Maret 2014

Selamatkan Satinah, Selamatkan Buruh Migrant Indonesia


Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
Kontak Person: 081219457599 / 085696708285




Salam Pembebasan Perempuan!

Lagi dan lagi perempuan buruh migran mendapat ancaman hukuman mati di luar negeri.
Saat ini, seorang TKI bernama Satinah terancam hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikannya di tahun 2007. Eksekusi hukuman pancung akan dilaksanakan pada hari Kamis, 3 April 2014 nanti. 

Seperti buruh perempuan migran pada umumnya, Satinah memutuskan untuk bekerja di luar negeri didasari karena motif ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja yang layak di negara ini. Namun demikian, pemerintah tidak memberikan proteksi yang cukup dari saat pra berangkat, ketika bekerja, dan ketika pulang ke tanah air. Padahal seharusnya ada hal-hal yang harus disiapkan, misalnya memberikan pendidikan terkait hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, HIV-AIDS, dan kerentanan menjadi objek eksploitasi fisik, seksual, dan ekonomi. 

Para buruh migran ini juga seharusnya diberikan keahlian tertentu, wawasan tentang bidang yang akan digeluti, dan tidak mempersulit administrasi keberangkatan ke luar negeri. Lalu dimana tanggung jawab pemerintahan SBY terhadap kasus yang sedang menimpa Satinah? Ketika Satinah sedang menanti hukuman pancung di penjara Al Gaseem, Arab Saudi, para penguasa negeri ini malah sedang asyik berpesta pora menyambut Pemilu borjuis 2014 yang akan memilih caleg dan capres yang tidak peduli pada nasib rakyat yang tertindas. 

Karena itu,Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menyatakan sikap untuk: 

1. Mendesak Pemerintahan SBY untuk melakukan upaya diplomasi dengan negara Arab Saudi agar membebaskan Satinah dari hukuman pancung. 

2. Melakukan moratorium TKI ke Arab Saudi serta negara-negara yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia. 

3. Merevisi UU 39/2004 tentang Perlindungan TKI di luar negeri 

4. Menutup ijin usaha PJTKI yang tidak bertanggung jawab. 

5. Menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dengan upah layak dan lingkungan yang aman bagi pekerja.

Salam juang, terus berkobar!


Jakarta, 26 Maret 2014


 Ketua Umum
Arie Nasrullah Lamondjong, SIP




Sekretaris Jenderal
Sutrisno Bandu





19 Maret 2014

Sikap Politik---Deklarasi Kebulatan Tekad PEMBEBASAN: Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun Partai Alternatif !


Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)

Kontak Person: 081219457599 / 085696708285
Sikap Politik

Deklarasi Kebulatan Tekad PEMBEBASAN: Tolak Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme, Bangun Partai Alternatif !



“Pemilu Oo.. Pilu Pilu
Bila Hari Coblosan Tiba Nanti
Aku Tak Akan Pergi Kemana-Mana
Aku Ingin Di Rumah Saja
Mengisi Jambangan
Atau Mananak Nasi

Pemilu Oo.. Pilu Pilu
Nanti Akan Kuceritakan
Kepadamu
Apakah Jadi Penuh
Karung Beras
Minyak Tanah
Gula Atau Bumbu Masak…”
(Cuplikan Puisi Wiji Thukul—Aktivis, korban penculikan dan penghilangan oleh rezim militer Orde Baru)

Tahun 2014 ini menjadi sangat menentukan bagi kehidupan politik Indonesia karena terdapat momentum pemilu legislatif dan presiden, meski menentukan kehidupan politik, tetap saja tidak menentukan perbaikan kehidupan rakyatnya. Makin hari, harapan dan ekspresi rakyat dalam pemilu mengarah pada apatisme, semakin tahun semakin tinggi jumlahnya.


Pemilu borjuis 2014: kontestasi para maling, pelanggar HAM, pro diskriminasi, anti rakyat miskin, maka kami menolaknya

Narsisme politik begitu membosankan, apalagi ditambahi omong kosong para capres, cawapres dan tokoh parpol yang beriklan di televisi. Dari jaman dahulu selalu begitu, mencoba meyakinkan konstituen dengan menjanjikan program yang abstrak, fiktif dan jangka pendek, bukan pada program masa depan ekonomi-politiknya. Apalagi janjinya, siapapun itu, hanya sebatas deklarasi omong kosong. Menjanjikan perubahan yang begitu mulia namun tidak pernah menjelaskan bagaimana cara mencapai janji tersebut. Menjanjikan pendidikan gratis, kemajuan bangsa, kemandirian, demokrasi, tapi dalam fakta sejarahnya, para capres dan parpolnya sudah memberikan kontribusi besar adanya komersialisasi pendidikan, korupsi, ketergantungan utang-investor, menggusur tanah rakyat dan melanggar HAM. Celakanya lagi, peserta pemilu kini diisi oleh para maling, partai korup, anti buruh, anti pendidikan gratis, mantan jenderal pelanggar HAM, pembunuh, penculik aktivis, melecehkan perempuan, perampas tanah rakyat, penjual kekayaan alam, perusak lingkungan, diskriminatif, kontra revolusi. Dalam kasus-kasus tersebut, semua parpol terbukti secara hukum terlibat.

Sistem demokrasi prosedural = demokrasi ala kadarnya, melibatkan rakyat hanya ketika pemilu; maka kami menolaknya

Benar, sudah ada pemilihan langsung, boleh saja diapresiasi sebagai tahap kecil kemajuan, namun sebagai kemajuan, hal itu akhirnya dibajak pula oleh elite politik. Selain persoalan rendahnya kapasitas para caleg, sistem pemilu memberikan landasan bagi kami untuk menolak pemilu kali ini. Secara procedural, tidak ada ruang yang leluasa untuk para konstituen menarik kembali suaranya ketika legislator yang dipilih tidak amanah. Inilah demokrasi parlementer yang prosedural, mengemis ketika kampanye, kemudian memangkas suara mayoritas setelah terpilih. Jalur demokrasinya (yang sekedar prosedural-pun) dicabut kembali.

Karena mereka semua patuh pada kapitalisme, maka kami menolaknya

Ketergantungan investasi & utang, tak punya kemandirian politik, pro privatisasi. Itulah yang melekat pada semua karakter kontestan pemilu 2014. Sehingga, tidak ada yang sanggup meloloskan diri dari syarat-syarat ekonomi-politiknya para kapitalis. Jadi, siapapun nanti yang terpilih sebagai legislator dan presiden, tetap menjadi kolaborator ulung dari investasi dan kapitalisme.

Hal di atas merupakan ekspresi dari rendahnya kepentingan para elite politik terhadap kemajuan bangsa. Mana mungkin bicara soal kemandirian bangsa tapi membuat aturan liberalisasi sumber daya alam. Mana mungkin bicara demokrasi tapi menolak perbedaan ideologi. Tidak mungkin bicara kemakmuran bangsa jika menumpuk utang.

Kemanangan golput meningkat sejak pemilu legislatif tahun 1999, sebesar 6,3 persen, pada Pemilu 2004 menjadi sekitar 16 persen, dan pada Pemilu 2009 meningkat lagi menjadi 29,1 persen. Pemilu kali ini diikuti oleh 187, 8 juta pemilih. 

Tidak ada yang baik dalam pemilu ini, yang baik adalah membangun partai alternatif

Makin sadar rakyat, makin mengerti bahwa pemilu menipu.
Berkat perilaku kotor parpol dan politisinya, kini, makin hari politik makin mengemuka di hadapan rakyat sebagai sebuah hal yang penuh dengan kerusakan moral, kriminal dan tipu daya. Korup, licik, kotor, haus kekuasaan, kepentingan golongan. Praktik busuk tersebut mempengaruhi rakyat untuk menjauhi yang namanya politik, meski, politik (dalam makna parlementarian) bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kekuasaan rakyat miskin, dengan catatan rakyat harus membangun partai politik sendiri, melepaskan diri dari partainya kaum borjuis. Maka kemudian, jadilah kesadaran rakyat menguat jadi apatis, ekspresi politiknya adalah Golput. Sangat bisa dimaklumi, sehingga harus ada partai alternatifnya sebagai alat perjuangan yang ideologis, yang beroposisi terhadap kapitalisme yaitu pembebasan nasional menuju sosialisme.

Partai alternative bagi kami adalah metode untuk melapangkan jalan menuju kemenangan rakyat dalam memperjuangkan hak paling mendasarnya. Partai yang harus dibangun oleh rakyat adalah kata lain dari komunitas ideologis yang memiliki perspektif melawan kapitalisme penyebab globalisasi penindasan.

Rakyat yang revolusioner, harus memprakarsai pembangunannya, para pekerja, mahasiswa, aktivis pembebasan perempuan, kaum taninya, budayawannya. Solidaritas antar sector rakyat menjadi kunci penting dalam memberi landas pijak alat politik alternatifnya berupa partai alternative yang mendasarkan dirinya pada perjuangan pembebasan nasional mengusir kapitalisme dan agennya di dalam negeri.

Dalam kenyataannya, kita tidak bisa menggantungkan perubahan pada partai dan elite politik borjuis yang, dalam sejarahnya, tak pernah konsisten membela perjuangan rakyat, maka kita membutuhkan prinsip kemandirian politik, pemerintahan alternative di luar syarat-syarat kapitalisme. Oleh karena itu, membangun gerakan alternative untuk pembebasan nasional adalah syarat bagi perubahan yang paling mendasar untuk merebut kekuasaan Negara dari tangan kapitalisme.

Persoalan Kesejahteraan Adalah Persoalan Seluruh Rakyat

Jika kita mengurai permasalahan, maka akan muncul kesimpulan bahwa, persoalan rakyat tidak hanya ada dalam pemilu, terdapat juga persoalan mendasar yaitu, demokrasi, kesejahteraan dan penegakan hukum. Di segala lini dan segala sisi kehidupan, kita diperhadapkan dengan problem kesejahteraan dan demokrasi. Buruhnya dibayar murah, kampus mahal, rakyat Papua dibantai, anti toleransi antar agama, dan aliran agama, anti perbedaan ideologi (pelarangan Marxisme-Leninisme), PKL digusur. Itulah yang sering kita lihat dalam kenyataan sekarang. Sedangkan ketimpangan terus berlangsung, kaya-miskin makin senjang.

Sementara, Negara makin terus mengkondisikan penindasan dengan membuat banyak sekali UU anti demokrasi seperti UU Intelijen, UU Penanggulangan Konflik Sosial (PKS), UU Keamanan Nasional, UU Ormas. Dimana UU tersebut memiliki dampak menghambat rakyat dalam menuntut kesejahteraan. Secara umum, nafas UU tersebut memuat makna dominan untuk membatasi HAM ketimbang mendorong kewajiban negara melindungi dan memberikan jaminan keamanan termasuk melindungi HAM. Selain itu, konflik yang terjadi banyak juga diakibatkan karena hak rakyat diambil alih paksa/diserobot oleh negara. Dengan adanya UU tersebut, rakyatlah yang sering kali ditimpakan/dianggap memicu konflik karena reaksinya (mempertahankan tanah/haknya), sehingga rakyatlah yang menjadi objek untuk dikenakan UU tersebut.

Dengan Persatuan Rakyat, Mari Lancarkan Perlawanan, Menggelorakan Perjuangan

Jika rakyat miskin tidak bersatu, yang akan memenangkan pertarungan adalah para penindas. Kemajuan perjuangan dan metode perlawanan tidak bisa kita batasi, kita harus mendukung segala perlawanan rakyat dalam membela kehidupannya. Tugas mendesak kita adalah segera membangun struktur perlawanan di pabrik, di kampus, mengorganisasikan petani, buruh, mahasiswa.

Dari situasi di atas, maka secara nasional, dengan penuh keyakinan kami nyatakan
DEKLARASI KEBULATAN TEKAD PEMBEBASAN: TOLAK PEMILU BORJUIS 2014, LAWAN MILITERISME, BANGUN PARTAI ALTERNATIF !!

Terimakasih
Salam juang, terus berkobar!


Yogyakarta, 20 Maret 2014

 Ketua Umum
Arie Nasrullah Lamondjong, SIP





Sekretaris Jenderal
Sutrisno Bandu





Galeri Karya

Tugas perjuangan pembebasan nasional adalah menghancurkan musuh rakyat di bawah ini:

Total Tayangan Laman

Cari Di Blog Ini

Memuat...

propaPOSTER

propaPOSTER
Bebaskan rakyat Papua!